Comscore Tracker

Mulai 12 Juli, Perjalanan di Wilayah Aglomerasi Harus Ada Surat Kerja

Hanya berlaku untuk kepentingan sektor esensial dan kritikal

Jakarta, IDN Times – Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Adita Irawati mengatakan, Kementerian Perhubungan telah menerbitkan dua surat edaran (SE) baru untuk mendukung kegiatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang sedang berlangsung.

Di dalam kedua SE tersebut terdapat penyesuaian untuk syarat perjalanan di kawasan aglomerasi.

“Jadi ada dua surat edaran yang diterbitkan untuk sektor, sub sektor darat, dan perkeretaapian,” katanya dalam konferensi virtual, Jumat (9/7/2021).

Kedua surat edaran itu merupakan hasil revisi dari dua surat edaran yang telah diterbitkan sebelumnya. Surat edaran yang direvisi adalah Surat Edaran Nomor 42 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Transportasi Perkeretaapian pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), menjadi Surat Edaran Nomor 50 Tahun 2021.

Selain itu, Surat Edaran Nomor 43 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Transportasi Darat pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), menjadi Surat Edaran Nomor 49 Tahun 2021.

Baca Juga: Pemerintah Larang Mudik, Mobilitas di Wilayah Aglomerasi Meningkat

1. Tujuan dibuatnya surat edaran baru

Mulai 12 Juli, Perjalanan di Wilayah Aglomerasi Harus Ada Surat KerjaSuasana Jakarta sekitar Flyover Tapal Kuda Tanjung Barat saat PPKM Darurat pada Minggu (4/7/2021). (IDN Times/Sachril Agustin Berutu)

Adita mengatakan, penerbitan kedua surat edaran tersebut bertujuan untuk lebih menekan pergerakan perjalanan orang dengan transportasi darat, penyeberangan dan perkeretaapian, khususnya di kawasan aglomerasi.

Ia menjelaskan, penyesuaian dalam surat edaran tersebut dibuat karena mobilitas masyarakat di tengah PPKM Darurat masih tinggi.

“Seperti yang sudah disampaikan di dalam publikasi yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan beberapa hari lalu, di hari ke-5 pelaksanaan PPKM Darurat, kita melihat bahwa mobilitas masyarakat di kawasan aglomerasi termasuk juga di Jabodetabek dan di Jakarta ini, masih relatif tinggi,” terangnya.

2. Penurunan mobilitas masyarakat masih jauh dari target

Mulai 12 Juli, Perjalanan di Wilayah Aglomerasi Harus Ada Surat KerjaSuasana Jakarta sekitar MH Thamrin saat PPKM Darurat pada Minggu (4/7/2021). (IDN Times/Sachril Agustin Berutu)

Menurut Adita, jika dilihat dari persentase penurunan mobilitas, angkanya belum signifikan atau masih di bawah angka target 30 persen, dibandingkan dengan masa sebelum PPKM Darurat.

“Baik itu untuk perjalanan darat menggunakan angkutan bus, penyeberangan maupun juga kereta komuter dan juga tentunya kendaraan pribadi,” katanya.

Ia menjelaskan, sebelumnya koordinator PPKM Darurat yaitu Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, butuh penurunan tingkat mobilitas masyarakat sekitar 30 persen sampai 50 persen untuk menurunkan angka kasus harian COVID-19 di Indonesia.

“Artinya, memang ini kita semua harus melakukan upaya yang lebih agar ke depannya jumlah pergerakan masyarakat bisa lebih menurun lagi,” kata Adita.

Dengan mengingat kondisi tersebut, kata Adita, Kementerian Perhubungan kemudian berinisiatif untuk menerbitkan surat edaran Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2021 dan surat edaran Menteri Perhubungan Nomor 50 tersebut.

“Ini juga merupakan hasil dari rapat koordinasi yang sudah dilakukan oleh Kementerian Perhubungan tentunya  bersama pihak kepolisian, kakorlantas dalam hal ini, dan juga dengan dinas perhubungan dari beberapa kabupaten/kota,” jelasnya.

Baca Juga: Catat! Pengguna KRL Wajib Pakai Masker Dobel Selama PPKM Darurat

3. Isi dari kedua surat edaran

Mulai 12 Juli, Perjalanan di Wilayah Aglomerasi Harus Ada Surat KerjaPenyekatan arus lalu lintas saat hari kedua PPKM Darurat pada Minggu (4/7/2021). (IDN Times/Sachril Agustin Berutu)

Menurut Adita, dalam kedua surat edaran itu disampaikan mengenai rencana perubahan atas syarat perjalanan bagi transportasi kereta api dan transportasi darat untuk kawasan aglomerasi. Di mana yang pertama, dalam Surat Edaran Nomor 49 yang terkait dengan transportasi darat, terdapat tambahan ketentuan untuk perjalanan rutin dengan moda transportasi darat serta sungai, danau dan penyeberangan dalam satu wilayah aglomerasi perkotaan, hanya berlaku untuk kepentingan sektor esensial dan kritikal sesuai dengan ketentuan yang ada saat ini.

Para pelaku perjalanan tersebut harus menyertakan dokumen perjalanan berupa surat tanda registrasi pekerja atau surat keterangan lainnya, yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat.

“Mungkin namanya bisa bermacam-macam, nama surat keterangannya tergantung dari apa yang diterbitkan oleh pemerintah daerah setempat,” kata Adita.

“Jadi selain dari surat tanda registrasi pekerja atau surat keterangan lainnya tadi, dan atau surat tugas yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan atau pejabat minimal eselon dua bagi sektor pemerintahan yang berstempel atau cap basah, atau tanda tangan elektronik,” lanjutnya

Terkait Surat Edaran Nomor 50, yang terkait dengan perkeretaapian adalah menambah ketentuan mengenai perjalanan rutin kereta api komuter dan dalam wilayah atau kawasan aglomerasi hanya berlaku bagi perjalanan untuk perkantoran sektor esensial dan sektor kritikal, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Perjalanan rutin kereta api komuter dan dalam wilayah atau kawasan aglomerasi tersebut juga wajib dilengkapi dengan persyaratan dokumen berupa surat tanda registrasi pekerja atau surat keterangan lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat, dan atau surat tugas yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan atau pejabat minimal eselon dua untuk pemerintahan yang berstempel atau cap basah atau tanda tangan elektronik.

“Jadi di dalam kedua surat edaran tersebut juga disebutkan bahwa menteri, gubernur, bupati, wali kota, satuan tugas penanganan COVID-19 di pusat maupun daerah, dan juga unit pelaksanaan teknis di Kementerian Perhubungan, baik itu untuk sektor transportasi darat maupun perkeretaapian dan juga para operator prasarana maupun sarana, diminta untuk melakukan koordinasi sosialisasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan surat edaran ini,” jelasnya.

Adita mengatakan, kedua surat edaran ini akan mulai berlaku efektif pada 12 juli 2021 sampai 20 juli 2021, dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan atau perkembangan terakhir di lapangan.

"Jadi baru akan berlaku tanggal 12 ini untuk memberikan kesempatan kepada seluruh operator melakukan persiapan dan juga tentunya sosialisasi kepada masyarakat, khususnya kepada calon penumpang," ujarnya.

Topic:

  • Sunariyah

Berita Terkini Lainnya