RI Akan Bertemu Taliban sebagai Upaya Diplomatik
Taliban menyerahkan senjata mereka kepada pemerintah saat mengikuti program perdamaian di provinsi pemerintah , Kamis (24/6/2021). ANTARA/REUTERS/Stringer/FOC/djo
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times – Kementerian Luar Negeri Indonesia (Kemlu RI) mengatakan pemerintah Indonesia akan bertemu dengan delegasi Taliban sebagai salah satu upaya diplomatik. Ini menjadi bagian diplomasi pemerintah Indonesia dalam menangani krisis di Afghanistan yang mengutamakan Afghanistan yang stabil, aman dan makmur.
Direktur Jenderal urusan Asia Pasifik dan Afrika Kemlu RI Abdul Kadir Jailani mengatakan dalam pertemuan itu, Indonesia akan menyampaikan harapan masyarakat internasional.
"Agar Taliban membentuk pemerintahan yang inklusif, menghormati hak-hak perempuan dan berjanji bahwa mereka tidak akan mengizinkan aktivitas terorisme apa pun di Afghanistan," ujarnya dalam webinar Center for Dialogue and Cooperation among Civilisations (CDCC), Jumat (3/9/2021).
Baca Juga: Bagaimana Masyarakat Indonesia Menyikapi Kebangkitan Taliban?
1. Mengawal Taliban melakukan rekonsiliasi nasional
Ilustrasi Gedung Pancasila di Kementerian Luar Negeri (www.kemlu.go.id)Untuk mewujudkan Afghanistan baru yang stabil, aman dan makmur, Abdul Kadir mengatakan Indonesia juga akan terus mengawal komitmen Taliban untuk melakukan rekonsiliasi nasional.
"Dan memenuhi janji-janjinya sehingga mereka bisa mewujudkan Afghanistan yang stabil, aman dan makmur," imbuhnya.
Selain itu, menurutnya, pemerintah Indonesia akan secara optimal menggunakan mesin diplomasinya di beberapa negara untuk melihat sikap negara lain terhadap isu ini.
2. Upaya menyelamatkan WNI lewat diplomasi
Ilustrasi para pejabat Taliban yang terdiri dari anggota kantor politik Taliban Abdul Latif Mansoor (kiri), Shahabuddin Delawar (tengah) dan Suhail Shaheen menghadiri konferensi pers di Moskow, Rusia, Jumat (9/7/2021). ANTARA FOTO/REUTERS/Tatyana Makeyeva.Berbagai upaya diplomasi tersebut, kata dia, salah satunya bertujuan untuk melindungi warga negara Indonesia (WNI).
Editor’s picks
“Jadi selain berupaya melindungi keselamatan WNI, diplomasi yang dilakukan pemerintah juga bertujuan untuk mendorong terwujudnya Afghanistan baru yang stabil, aman dan makmur,” kata Abdul Kadir.
Diplomasi telah menjadi kunci keberhasilan misi evakuasi WNI. Misi melindungi dan menyelamatkan WNI dari krisis yang terjadi di Afghanistan, kata dia, merupakan misi kemanusiaan paling rumit yang pernah diupayakan Kemlu RI.
Oleh karena itu, pemerintah sangat mengapresiasi bantuan yang diberikan oleh beberapa negara melalui upaya diplomasi sehingga memungkinkan evakuasi 26 WNI dan beberapa WNA berjalan dengan baik.
Baca Juga: Profil Hibatullah Akhundzada, Kandidat Terkuat Pemimpin Afghanistan
3. Tantangan terbesar Taliban
Ilustrasi Taliban (ANTARA FOTO/AFP/Noorullah Shirzada)Abdul Kadir mengatakan bahwa tantangan terbesar Taliban adalah memenuhi komitmen mereka terhadap masyarakat internasional. Oleh karena itu, ia menyebut mereka harus bekerja keras untuk mengatasi tantangan tersebut.
Sementara itu, mantan wakil presiden Indonesia sekaligus Ketua Dewan Masjid Indonesia, Jusuf Kalla dalam kesempatan yang sama mengatakan bahwa masa depan Afghanistan akan tergantung dengan bagaimana Taliban akan bersikap.
“Jadi sekali lagi semua tergantung pada sikap Taliban, dia mau terbuka atau tidak,” katanya.
Jusuf Kalla mengatakan bahwa jika Taliban bersikap terbuka dan memenuhi komitmennya untuk membentuk pemerintahan yang inklusif, maka pemerintahan Afghanistan ke depan akan menjadi lebih baik karena memperoleh kepercayaan dari masyarakat internasional yang kemudian akan memungkinkan masuknya investasi untuk membantu perekonomian negara itu.
“Jadi berbagai risiko akan muncul, tapi harapan ke depannya, selama dia terbuka, ya kita menunggu apa yang dikatakan itu dilakukan, saya kira akan berlanjut dengan pemerintahan yang baik. Tapi begitu tidak dilaksanakan, maka dunia akan tidak mengakui pemerintahan itu. Kalau dunia tidak mengakui pemerintahan itu, maka ekonomi tidak jalan, tidak ada investasi,” kata Jusuf Kalla.
Baca Juga: Jangan Sembrono, Ini 3 Sikap Ideal RI Merespons Taliban di Afghanistan
Topik:
Berita Terkini Lainnya
