Comscore Tracker

Aturan Pajak STNK Telat 2 Tahun Bodong, Polri: Kita Mau Secepatnya

Aturan ini akan diterapkan secepatnya

Jakarta, IDN Times - Aturan penghapusan data STNK yang pajaknya mati selama 2 tahun akan segera diterapkan Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri. Hal itu seperti disampaikan Kakorlantas Polri Irjen Pol Firman Shanyuabudi, dalam keterangan resminya.

Menurut dia, aturan itu setidaknya sudah tertuang pada pasal 74 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

“Kita ingin secepat-cepatnya ya, karena aturan ini sudah sejak 2009 di undang-undang,” kata dia, disitat Sabtu (30/7/2022).

1. Kendaraan mati dua tahun bakal dianggap bodong

Aturan Pajak STNK Telat 2 Tahun Bodong, Polri: Kita Mau SecepatnyaAri Bowo Sucipto/ANTARA FOTO

Menurut Firman, jika aturan itu sudah mulai diterapkan, maka sudah pasti kendaraan yang pajaknya mati selama dua tahun bakal dianggap bodong. Adapun aturan tersebut diterapkan agar budaya disiplin masyarakat untuk membayar pajak kendaraan semakin meningkat.

“Kita ingin data ini kita pastikan valid karena dengan valid data, pemerintah bisa mengambil kebijakan. Langkah untuk pembangunan masyarakat dengan lebih baik,” katanya.

Baca Juga: Gak Bayar Pajak Motor 2 Tahun, Data STNK Bisa Dihapus Permanen

2. Edukasi pemilik kendaraan agar terus taat pajak

Aturan Pajak STNK Telat 2 Tahun Bodong, Polri: Kita Mau SecepatnyaIlustrasi - Kepadatan kendaraan di jalur wisata Puncak, Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (28/2/2022). (ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya)

Sementara itu, Direktur Utama PT Jasa Raharja, Rivan Achmad Purwantono mengatakan, kevalidan data sendiri ditunjang dengan sistem single data kendaraan. Rivan menyebut pihaknya terus mengedukasi pemilik kendaraan untuk taat pajak.

“Tentu ini inisiatif yang baik. Seperti data konfirmasi ke masyarakat. Ini akan dilakukan dengan proses sinkronisasi data dan beberapa program yang disampaikan oleh Dirjen maupun Pak Kakorlantas tadi,” ungkapnya.

Baca Juga: STNK Mati 2 Tahun, Kendaraan Bisa Jadi Bodong

3. Sinergitas antarkalangan terus dikebut

Aturan Pajak STNK Telat 2 Tahun Bodong, Polri: Kita Mau SecepatnyaIlustrasi tilang (polri.go.id)

Demi meningkatkan ketaatan pajak, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni mengatakan, butuh sinergitas bersama. Khususnya dalam memaksimalkan keberhasilan aturan ini.

“Oleh karena itu kita perlu sinergi bersama-sama dengan seluruh komponen yang ada baik dipusat maupun didaerah untuk memperbaiki pelayanan dan kemudian meningkatkan pendapatan,” ujarnya.

Seperti diketahui, Pembina Samsat Nasional yang terdiri dari Korlantas Polri, Jasa Raharja, dan Kemendagri resmi memberlakukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Aturan tersebut akan menghapus data kendaraan bermotor dari daftar registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.

Topic:

  • Rendra Saputra

Berita Terkini Lainnya