Ribuan Buruh akan Demo ke DPR Hari Ini, Angkat 5 Isu
Ilustrasi buruh atau pekerja saat demonstrasi. (IDN Times/Irfan Fathurohman)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Ribuan buruh dari berbagai elemen akan melakukan aksi demonstrasi pada Rabu (15/6/2022) hari ini. Demo yang sedianya turut dilakukan serentak di sejumlah wilayah tersebut setidaknya mengangkat 5 isu.
Adapun aksi demo berbagai elemen buruh ini setidaknya juga telah disampaikan ke pihak Kepolisian.
Baca Juga: Dihadiri Puluhan Ribu Buruh, Ini 5 Agenda Demo 15 Juni di DPR
1. Polda sebut peserta demo di DPR capai 6.000 buruh
Massa buruh melakukan demo menuntut kenaikan UMP 2022 pada Rabu (8/12/2021). (IDN Times/Athif Aiman)Polda Metro Jaya mengaku sudah menerima surat pemberitahuan unjuk rasa. Hal itu disampikan, Direktur Intelijen Keamanan (Dir Intelkam) Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hirbak Wahyu Setiawan.
"Untuk surat pemberitahuan sudah diterima," kata Hirbak disitat ANTARA, Rabu (15/6/2022).
Menurut Hirbakh, berdasarkan surat pemberitahuan yang diterima Polda Metro Jaya, jumlah peserta unjuk rasa buruh ini mencapai 6.000 orang.
"Pemberitahuan mereka 6.000. Elemen buruh saja," terang dia.
Editor’s picks
Baca Juga: Buruh Akan Mogok Kerja, Apindo: Negara Ini Mau Diobok-obok Buruh?
2. Aksi serentak dilakukan di berbagai kota industri
Massa buruh melakukan demo menuntut kenaikan UMP 2022 pada Rabu (8/12/2021). (IDN Times/Athif Aiman)Sementara itu, Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menerangkan aksi dilakukan serentak di kota-kota industri seperti Bandung, Makassar, Banjarmasin, Banda Aceh, Medan, Batam, Semarang, Surabaya, Ternate, Ambon, dan beberapa kota industri lain.
"Di Jakarta, aksi 15 Juni akan dipusatkan di DPRI RI dengan melibatkan hampir 10 ribu buruh," kata dia.
3. 5 isu yang akan disuarakan para buruh
Massa buruh melakukan demo menuntut kenaikan UMP 2022 pada Rabu (8/12/2021). (IDN Times/Athif Aiman)Said Iqbal menerangkan, aksi ini akan mengangkat lima isu. Pertama, yakni menolak revisi UU PPP. Kedua, menolak omnibus law UU Cipta Kerja.
Ketiga, menolak masa kampanye 75 hari, tetapi harus 9 bulan. Keempat, yakni sahkan RUU PPRT. Dan kelima, tolak liberalisasi pertanian melalui WTO.
"Ada beberapa alasan mengapa Partai Buruh menolak revisi UU PPP," kata Said Iqbal.
Berita Terkini Lainnya
