Gelar Ratek, Ditjen PSP Kementan Bahas Target Realisasi Anggaran
Kementan menggelar Rapat Teknis Pengelolaan Anggaran Ditjen PSP Tahun Anggaran 2021 Wilayah III di Hotel Sunan Solo, Kota Surakarta, Jawa Tengah, pada 17-19 Februari 2021. (Dok. Kementan)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian (Kementan) menggelar Rapat Teknis (Ratek) Pengelolaan Anggaran Ditjen PSP Tahun Anggaran 2021 Wilayah III di Hotel Sunan Solo, Kota Surakarta, Jawa Tengah, pada 17-19 Februari 2021. Ratek ini diikuti 154 dari Dinas Pertanian Provinsi, kabupaten dan kota seluruh Indonesia.
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan, situasi pandemik melampaui semua bentuk krisis yang pernah ada. Ia pun meminta kepada jajarannya jangan sampai salah dalam menerapkan kebijakan pertanian. Menurutnya, peranan Ditjen PSP sangat penting dalam mencegah krisis pangan.
"Mekanisasi dan teknologi menjadi penting. Mekanisasinya harus diperbaiki, saya percaya pertanian tidak pernah merugi kecuali memang kita salah dalam kebijakan," kata Syahrul.
1. Ratek mempunyai dua tujuan
Direktur Jenderal PSP Sarwo Edhy, menghadiri Ratek via virtual. (Dok. Kementan)Direktur Jenderal PSP Sarwo Edhy menjelaskan, Ratek ini mempunyai dua tujuan. Pertama, mendetailkan strategi percepatan pelaksanaan kegiatan lingkup Ditjen PSP TA. 2021. Kedua, menyepakati kebijakan relokasi kegiatan serta komitmen daerah terkait kesanggupan melaksanakan kegiatan lingkup Ditjen PSP.
"Saya memberikan apresiasi kepada seluruh satuan kerja baik pusat dan daerah serta stakeholder terkait atas capaian kinerja pembangunan pertanian tahun 2020. Capaian kinerja ini agar dapat dijadikan tolok ukur untuk target pencapaian kinerja TA 2021," ujarnya saat membuka Ratek.
Menurutnya, peran kepala dinas baik di tingkat Provinsi maupun kabupaten/kota menjadi kunci sebagai akselerator sinergitas program Kementan dengan program pendukung lainnya di daerah.
"Marilah kita bersama-sama melaksanakan pembangunan pertanian dengan penuh tanggung jawab, akuntabel, serta menghindari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme," kata Sarwo Edhy.
Baca Juga: Kementan Bidik Calon Wirausaha Millennial Lewat Program YESS
2. Ditjen PSP dapat alokasi anggaran sebesar Rp5,2 triliun
Suasana Ratek Kementan. (Dok. Kementan)Editor’s picks
Untuk diketahui, Ditjen PSP pada TA. 2021 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp5,2 triliun. Berdasarkan Surat Pengesahan DIPA Induk, TA. 2021 Ditjen PSP per 23 November 2020 meningkat 80,24 persen dibandingkan pagu TA. 2020. Hal ini juga jadi pagu tertinggi dibandingkan Eselon I lainnya lingkup Kementerian Pertanian.
Namun, menindaklanjuti surat Menteri Keuangan terkait refocusing dan relokasi belanja kementerian/lembaga untuk tahun anggaran 2021, serta kesimpulan Rapat Kerja Menteri Pertanian dengan Komisi IV DPR RI pada 25 Januari 2021, penghematan Ditjen PSP sebesar Rp1,7 triliun. Dengan begitu, pagu tahun anggaran 2021 di prakirakan sebesar Rp3,5 triliun.
"Target realisasi anggaran Ditjen PSP hingga Maret 2021 sebesar 35 persen. Untuk itu, upaya percepatan pelaksanaan kegiatan PSP TA. 2021, maka Satker Pusat dan Daerah agar menyusun target serapan anggaran serta langkah operasional kegiatan berdasarkan rambu-rambu pengelolaan anggaran tahun 2021," ujar Sarwo Edhy.
Ia juga menambahkan, agar jajarannya meningkatkan kinerja pembangunan pertanian melalui penguatan infrastruktur pertanian dan mendukung peningkatan produksi, nilai tambah, dan daya saing pertanian.
"Tujuannya untuk memberdayakan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat di pedesaan," pungkasnya.
3. Program padat karya berbasis pertanian harus bisa menekan angka kemiskinan
Kementerian Pertanian memberikan 36 unit alat mesin pertanian (alsintan) kepada sejumlah Kelompok Tani (Poktan) di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra). (Dok. Kementan)Sarwo Edhy juga mengingatkan arahan Presiden Joko Widodo terkait program padat karya (model cash for work) berbasis pertanian yang harus menjadi ujung tombak untuk menekan angka kemiskinan. Khususnya di desa, serta mengangkat kesejahteraan petani.
"Program padat karya juga menjadi kegiatan prioritas nasional dalam rangka mengentaskan pengangguran. Menurut BPS, struktur penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan pada 2019 masih didominasi tiga lapangan pekerjaan utama," jelas Sarwo Edhy.
Tiga lapangan pekerjaan tersebut, di antaranya pertanian sebesar 27,33 persen, perdagangan sebesar 18,81 persen, dan industri pengolahan sebesar 14,96 persen.
Ada sejumlah kegiatan padat karya pada Satker Ditjen PSP. Seperti, pengembangangan jaringan irigasi tersier, pengembangan irigasi perpompaan, pengembangan irigasi perpipaan, pengembangan embung pertanian, Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO), optimasi lahan, food estate, dan jalan usaha tani.
"Pelaksanaan kegiatan padat karya diharapkan dapat berkontribusi dalam menyediakan lapangan kerja bagi tenaga kerja baik petani, buruh tani, dan masyarakat di pedesaan. Program ini juga diharapkan memberikan tambahan penghasilan kepada petani, buruh tani, maupun masyarakat umum lainnya," terangnya. (CSC)
Baca Juga: Dorong Produktivitas Pangan, Kementan Serahkan 36 Unit Alsintan
Berita Terkini Lainnya
