Jadi Keynote Speaker, Jokowi Bahas Digitalisasi Sektor Jasa Keuangan
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi keynote speaker pada kegiatan OJK Virtual Innovation Day 2021, yang dilakukan secara daring dari Istana Negara, Jakarta, Senin (11/10/2021).
Acara bertajuk 'Building Robust and Sustainable Digital Finance Ecosystem Amid Covid-19 Pandemic' itu dihadiri Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso, jajaran Direktur Utama Himbara, perwakilan Bank Dunia, dan Bank Pembangunan Asia.
1. Pandemik percepat digitalisasi
Pada kesempatan tersebut, Presiden Jokowi menyatakan adanya pandemik COVID-19 mempercepat gelombang digitalisasi. Ia pun meminta agar semua pihak siap menyikapi kondisi ini dengan cepat dan tepat.
"Kita lihat bank berbasis digital bermunculan, juga asuransi berbasis digital bermunculan dan berbagai macam e-payment, itu harus didukung," kata Jokowi.
Jokowi juga meyakini, inovasi financial technology dan fenomena sharing economy akan semakin marak ke depannya.
"Ini semakin marak, mulai dari peer to peer hingga business to business," ujar Jokowi
Baca Juga: OJK Bentuk Task Force Keuangan Berkelanjutan Sektor Jasa Keuangan
2. Kasus pinjol jadi perhatian Jokowi
Jokowi juga sempat mengaku kerap mendengar keluhan masyarakat terkait adanya tindak pidana keuangan seperti kasus pinjaman online atau pinjol dengan bunga yang mencekik. Menanggapi hal tersebut, ia pun meminta seluruh pihak terkait untuk mengawal agar perekonomian Indonesia bisa tumbuh dengan sehat
"Saya mendengar masyarakat bawah tertipu oleh bunga tinggi oleh pinjaman online yang ditekan dengan berbagai cara untuk mengembalikan pinjamannya, ini harus dikawal agar perekonomian tumbuh sehat," tuturnya.
Menurutnya, jika ancaman ekonomi tersebut dapat diatasi, maka Indonesia sangat memungkinkan menjadi raksasa perekonomian digital dunia, bersaing dengan China dan India.
"Indonesia punya potensi besar menjadi raksasa digital. Setelah China dan India dan bisa membawa kita menjadi ekonomi terbesar dunia ke-7 di 2030," tambah Jokowi.
3. Pengembangan keuangan digital menggunakan prinsip Indonesia sentris
Editor’s picks
Selain itu, Jokowi meminta agar pengembangan keuangan digital harus menggunakan prinsip Indonesia sentris, yang artinya, pertumbuhan ekonomi melalui digitalisasi harus merata di seluruh daerah.
“Tidak berpusat di Jawa saja, tapi juga hingga pelosok seluruh penjuru Tanah Air,” kata Jokowi.
Kepala Negara juga menaruh perhatian khusus kepada keberlangsungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Melalui literasi keuangan dan digital, ia menilai ekonomi mikro akan segera bangkit dari dampak pandemik COVID-19.
“Sehingga mereka terfasilitasi dan bisa memanfaatkan peluang-peluang baru yang bermunculan,” ujarnya.
4. Hingga saat ini terdapat 2.100 startup
Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengungkapkan bahwa kehadiran teknologi digital berdampak pada seluruh aspek kehidupan. Saat ini, semua layanan dan produk bisa diakses di mana dan kapan saja tanpa batasan ruang dan waktu.
Dengan begitu, kini mulai banyak bermunculan berbagai produk yang berbasis digital baik di sektor keuangan, pertanian, pendidikan, hingga kesehatan, yang mempermudah kehidupan kita dan bisa diakses dengan cepat dan murah.
"Hingga saat ini terdapat 2.100 startup, sampai September 2021 ada 7 unicorn dan 2 decacorn yang merambah pasar ASEAN," ungkap Wimboh.
5. Kejar target inklusi keuangan nasional
Diketahui, OJK juga tengah mengejar target indeks inklusi keuangan nasional mencapai 90 persen pada 2024. Berdasarkan hasil survei OJK pada 2018, angka indeks inklusi keuangan di Indonesia tercatat naik sejak transformasi digital tumbuh di tengah masyarakat.
"Hadirnya digital sudah memberikan bahwa inklusi keuangan kita sudah meningkat besar, di mana 2019 sudah tercatat 76,19 persen," kata Wimboh.
Meski begitu, Wimboh menambahkan bahwa OJK akan selalu proaktif untuk memitigasi berbagai risiko yang mungkin muncul dari target inklusi keuangan digital tersebut. Salah satunya fenomena cyber crime yang kini marak terjadi.
"Sehingga cyber security harus kami tingkatkan, dan juga bagaimana juga perlindungan data pribadi menjadi perhatian. Kami tentunya bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan agar masyarakat dapat terlindungi," tuturnya. (WEB)
Baca Juga: OJK Luncurkan Program Kampus UMKM Bersama di Surakarta