Indonesia Banyak OTT, Luhut: Jangan Jadi Negara Drama
Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan usai menyaksikan film Ngeri-Ngeri Sedap. (IDN Times/Ridwan Aji Pitoko)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan tidak ingin Indonesia jadi negara yang drama lantaran banyaknya Operasi Tangkap Tangan (OTT) koruptor.
Hal itu disampaikan Luhut berkaitan dengan upaya pemerintah membangun sistem di pelabuhan-pelabuhan yang ada di Indonesia. Sistem itu nantinya akan membuat pelabuhan-pelabuhan di Indonesia menjadi terdigitalisasi.
"Inilah membangun ekosistem kita bernegara sehingga negara ini jangan jadi negara yang jadi drama karena Anda senang lihat orang kena OTT karena sistem kita tidak bagus. Sekarang ekosistem itu dipertaruhkan, jadi jangan membuat persepsi, memotong-motong apa yang ingin pemerintah lakukan, pemerintah ingin melakukan suatu efisiensi dengan digitalisasi, membangun smart port dan green port," tutur Luhut dalam pidatonya yang membuka Green Port Awarding 2022, Rabu (28/12/2022).
Baca Juga: Singgung soal OTT dan Korupsi, Luhut Dorong Digitalisasi Pelabuhan
1. Banyaknya OTT cermin jeleknya sistem di Indonesia
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi (kanan) berjalan menuju ruang pemeriksaan usai terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (5/1/2022). Tim Satgas KPK melakukan OTT terhadap Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi dan pihak lainnya serta mengamankan barang bukti sejumlah uang (ANTARA FOTO/Adam Bariq)Luhut pun mengindikasikan, banyaknya OTT yang terjadi sebagai buntut dari jeleknya sistem di Indonesia.
"Sebenarnya kita tidak ingin negara kita ini masuk negara yang OTT. Kalau kita semua lihat, negara-negara maju bermaartabat hampir gak ada lagi yang OTT, kenapa itu bisa? Karena sistemnya bagus. Nah kita sekarang membangun sistem supaya ke depan jangan ada lagi orang yang terlibat perbuatan-perbuatan tidak terpuji," beber Luhut.
Baca Juga: Setuju dengan Luhut, Mahfud Pilih Digitalisasi Ketimbang OTT KPK
2. Pemerintah bangun smart and green port
Aktivitas di pelabuhan yang dikelola oleh PT Pelindo Multi Terminal (SPMT) sebagai Sub-Holding dari PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (Dok. Pelindo)Editor’s picks
Sebagai salah satu upaya membangun sistem tersebut, pemerintah kini fokus mengembangkan smart and green port alias pelabuhan yang berteknologi dan ramah lingkungan.
Saat ini terdapat 14 smart and green port yang tengah dikembangkan oleh pemerintah. Total bakal ada 149 pelabuhan bakal didigitalisasi oleh pemerintah. Rinciannya, 112 pelabuhan di bawah PT Pelindo dan 37 sisanya di bawah instansi lain.
Luhut pun meminta agar semua pihak yang berkaitan dengan pelabuhan untuk dapat menjadikan 149 pelabuhan sebagai smart and green port dalam kurun waktu dua tahun.
"Semua harus kita bangun dan semua saya harapkan bisa selesai dalam waktu dua tahun ke depan. Tahun depan saya harap kita bisa menyelesaikan 149 supaya terdigitaliasi," kata dia.
Baca Juga: Luhut Dorong OTT KPK Diminimalkan, Mahfud: Digitalisasi Belum Ampuh
3. Indonesia masuk 20 besar negara dengan performa pelabuhan terbaik
Tampak Pelabuhan Lembar Nusa Tenggara Barat sebagai akses jalur pelabuhan memasuki wilayah Lombok jelangMotoGp. (Dokumen ASDP)Digitalisasi pelabuhan yang dilakukan pemerintah pada dasarnya tidak hanya bisa menghilangkan perilaku korupsi, melainkan juga memberikan performa yang baik.
Indonesia sendiri menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang masuk ke dalam 20 besar negara dengan performa pelabuhan terbaik.
Hal itu didasarkan pada median waktu tunggu kapal kontainer yang hanya mencapai 24,9 jam.
"Posisi Indonesia ini di atas beberapa negara maju lainnya sepert Italia, Prancis, Yunani, Jerman, Amerika Serikat, Rusia, Australia, dan Kanada. Kenapa ini bisa terjadi? Karena kita semua bekerja bersama-sama kompak, kita buat digitalisasi semua ini," ucap Luhut.
Berita Terkini Lainnya
