Bupati Puncak: Mimika Layak Jadi Ibu Kota Provinsi Papua Tengah
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Timika, IDN Times - Pro kontra usulan Ibu Kota Provinsi Papua Tengah (PPT) saat rapat bersama Komisi II DPR RI di Jayapura, menimbulkan banyak tanggapan, mulai dari masyarakat hingga elit politik.
Seperti yang disampaikan Bupati Kabupaten Puncak, Papua, Wilem Wandik. Menurut dia penetapan Ibu Kota PPT menjadi perhatian semua pihak. Namun jika dilihat dari hasil kajian akademis, Kabupaten Mimika layak menjadi ibu kota PPT.
Melihat dari sisi pembangunan infrastruktur bandara, pelabuhan dan juga fasilitas penunjang lainnya, Kabupaten Mimika melebihi Kabupaten Nabire.
"Memang kalau ada pertimbangan lain di Nabire berbeda dengan kajian, dan itu butuh waktu, kalau mau cepat daerah maju saya pikir di Timika layak," kata Wandik, Senin (27/6/2022).
Baca Juga: KKB Ancam Tembak Mati Aktor-Aktor Otsus II dan DOB di Tanah Papua
1. Willem Wandik ucapkan terima kasih buat presiden
Wandik menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat dan Presiden Joko "Jokowi" Widodo, yang telah menyetujui pembentukan tiga daerah otonomi baru (DOB) di Papua, yakni Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah (PPT) dan Provinsi Papua Pegunungan Tengah.
Menurut Wandik, pembentukan DOB sebagai kado untuk masyarakat Papua, yang mana daerah-daerah lain di Indonesia menginginkan adanya pemekaran suatu daerah. Sehingga, kata dia, rentang kendali pelayanan kepada masyarakat lebih menjangkau, namun terkendala moratorium.
Editor’s picks
"Untuk masalah DOB, saya mau sampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden yang sudah memberikan tiga provinsi di Papua," kata tuturnya.
2. Kajian akademis, Mimika layak jadi ibu kota PPT
Pengusulan Mimika jadi ibu kota PPT berdasarkan kajian akademis yang dilakukan pemerintah kabupaten setempat, menggandeng akademisi.
"Di Papua Tengah ini masalah ibu kota Papua Tengah, sampai dengan kemarin itu dari Komisi II itu ada beda pendapat masyarakat dan juga pejabat elite Papua," kata Wandik.
Baca Juga: DPR dan Pemerintah Sinkronisasi 3 RUU Pemekaran Papua
3. Kesiapan fasilitas perlu dilihat secara objektif
Walaupun terjadi perdebatan, kata Wandik, tidak menjadi soal jika penetapan ibu kota PPT ditetapkan di Nabire atau Mimika. Hanya saja pemerintah perlu melihat kesiapan daerah secara objektif.
"Pilihan pertama ibu kota adalah Timika, kedua adalah Nabire, dan dalam waktu yang singkat ini dipilih Nabire, dan bagi saya tidak jadi masalah. Cuma yang jadi masalah itu fasilitas yang menjadi objektif ada di Timika," kata Wandik.