Depan Massa Demo, Anggota Komisi II DPR Dukung Tuntunan Perangkat Desa

Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Herman Khaeron dan Moh. Toha menemui ribuan massa Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) yang melakukan aksi demonstrasi di depan gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat (25/1/2023).

Herman mengaku, Komisi II DPR sudah menerima dan setuju dengan tuntutan yang diajukan PPDI. Menurutnya, tuntutan tersebut harus didukung sepenuhnya oleh DPR.

"Hari ini kami juga terima kembali dan sangat rasional, sangat masuk akal usulan terkait dengan kepastian jabatan, kesejahteraaan, tentu ini harus didukung sepenuhnya oleh DPR," ujar dia di hadapan ribuan massa.

Moh. Toha Kemudian membacakan hasil dari aspirasi perangkat desa yang sempat disampaikan kemarin dan hari ini. Ada enam poin hasil yang disampaikan.

"Ada 6 poin dan itu nanti akan kita perjuangkan bersama dengan fraksi-fraksi yang lain di pembahasan revisi UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa di DPR RI. Mohon doa bapak ibu sekalian agar ini cepat dan segera terealisasi dan terwujud," kata Toha.

Berikut poin-poin hasil aspirasi yang disampaikan:

1. Masa kerja perangkat desa tetap sampai 60 tahun sesuai dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2014, tidak sama dengan masa jabatan kepala desa.

2. Memasukkan poin-poin usulan PPDI atau perangkat desa seluruh Indonesia ke dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tetang desa.

3. Perangkat desa dan aparatur yang terdiri atas Kades, Sekdes, Kaur, Kasi, Kadus bahkan RT RW, Karang Taruna LKMD, LPM, Pemangku Adat harus ditingkatkan kesejahteraannya.

4. Perangkat desa ditugaskan oleh negara untuk melaksanakan Undang-Undang mengelola keuangan, melaksanakan tata kelola dan pembangunan masyarakat desa, maka harus diberikan kesejahteraan dan diperjelas statusnya.

5. Pemerintah wajib mendorong, mendukung, dan membiayai peningkatan kapasitas perangkat desa.

6. Diupayakan agar diterbitkan UU aparatur pemerintah desa atau UU APD untuk lebih memperjelas status dan kesejahteraan perangkat desa.

Baca Juga: Demo di DPR, Perangkat Desa Tuntut Kejelasan Status dan Uang Pensiun