Lahan 108,8 Hektare Siap Jadi Lokasi Pusat Pemerintah Papua Pegunungan
Rakor dalam rangka penyelesaian lahan lokasi pusat pemerintahan Papua Pegunungan, Senin (6/2/2023). (Dok. Puspen Kemendagri)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Wakil Menteri Dalam Negeri (Mendagri), John Wempi Wetipo, mengatakan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah menyelesaikan penyediaan lahan seluas 108,8 hektare, untuk lokasi pembangunan pusat Pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan.
Penyelesaian ini telah disepakati pemerintah dan pihak-pihak terkait melalui rapat koordinasi secara terbuka dalam rangka penyiapan lahan lokasi pembangunan pusat Pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan, yang dilakukan di Kantor Gubernur Papua Pegunungan, Wamena, Senin (6/2/2023).
"Lahan ini sudah clear, sudah kelar ditandatangani berita acara. Berita acara ditandatangani oleh saya Wamendagri, kemudian Pj Gubernur Papua Pegunungan, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang masuk dalam lingkup wilayah Pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan, dan juga Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Papua,” kata John Wempi dalam keterangan tertulis, Rabu (8/2/2023).
Baca Juga: Kemendagri Minta Pemprov Papua Inventarisasi Aset ke Papua Pegunungan
1. Pembangunan bukan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok
Rakor dalam rangka penyiapan lahan lokasi pusat pemerintahan Papua Pegunungan, Senin (6/2/2023). (Dok. Puspen Kemendagri)Wempi menyebut, lahan itu untuk pembangunan perkantoran pemerintah secara umum, kantor Majelis Rakyat Papua hingga pembangunan akses jalan dengan lebar 80 meter dari pusat pemerintahan menuju jalan utama di Yagara.
Kemudian, kata Wempi, upaya pemenuhan lahan tersebut bukan untuk kepentingan kelompok maupun pribadi. Namun, untuk pelayanan publik yang lebih baik, sehingga dapat melahirkan kesejahteraan pada generasi mendatang, terlebih kemajuan pembangunan di wilayah Papua Pegunungan.
“Semua infrastruktur yang terbangun itu adalah untuk pelayanan publik buat rakyat, karena itu sekali lagi kesempatan yang baik ini, saya minta dukungan semua pihak,” ujar Wempi.
2. Pembangunan memberikan dampak baik terhadap masyarakat
Editor’s picks
Ilustrasi pembangunan infrastruktur di Indonesia (website/suarapemerintah.id)Wamendagri mengungkapkan, hal ini sejalan dengan konsep pemerintahan yaitu untuk mengangkat harkat, derajat, dan martabat masyarakat. Sebab, kata dia, negara mempunyai tugas untuk melakukan pembangunan di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan.
“Saya bicara mewakili pemerintah pusat tapi juga mewakili untuk kepentingan masyarakat, jadi kehadiran pemerintah untuk memberi dampak kesejahteraan untuk rakyat,” kata Wempi.
Penyelesaian lahan, kata Wempi, juga diharapkan dapat menjadi penyemangat bagi jajaran Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, baik Penjabat Pj Gubernur, Pj Sekretaris Daerah, dan perangkat lainnya untuk mempercepat proses pembangunan infrastruktur di wilayah pegunungan Papua.
Baca Juga: Persiapan Peresmian Provinsi Papua Pegunungan, Satgas Lakukan Ini
3. Hasil kesepakatan harus disosialisasikan kepada masyarakat luas
Ilustrasi Papua (IDN Times/Mardya Shakti)Di sisi lain, Wempi mengimbau semua pihak terkait untuk menyosialisasikan hasil kesepakatan tersebut kepada masyarakat. Dengan demikian, kata dia, tidak ada lagi kegaduhan dan mengajak semua pihak bersatu memajukan wilayah Papua Pegunungan.
Ia juga mengapresiasi dan berterima kasih kepada semua pihak yang terlibat dan masyarakat dalam penyelesaian kebutuhan lahan tersebut. Meskipun luas yang disepakati kurang dari yang diharapkan, yakni seluas 150 hektare.
“Sekali lagi, masyarakat yang hadir di luar yang ikut menyaksikan terima kasih sudah menyaksikan,” kata dia.
Topik:
Berita Terkini Lainnya
