Ahok Vs Haji Lulung: Awal Lika-liku Dana Siluman UPS

Sidang kasus korupsi pengadaan uninterruptible power supply (UPS) yang melibatkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Abraham Lunggana atau yang biasa disapa Haji Lulung berlangsung panas. Terlihat sesekali Ahok menjawab pertanyaan kuasa hukum terdakwa Alex Usman dengan nada tinggi. Dia mulai geram ketika kuasa hukum terdakwa Alex, Randhi dan timnya memberikannya banyak pertanyaan. Ahok lebih banyak mengatakan “tidak tahu” saat ditanya di pengadilan.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Haji Lulung juga menepati janjinya menghadiri sidang kasus pengadaan UPS tersebut. Lulung masuk ruang sidang pada Kamis (4/2) pukul 14.15 WIB. Kehadiran Lulung di ruang sidang tersebut menarik perhatian awak media. Pasalnya dia tiba-tiba datang dan berteriak “berani jujur” sembari mengepalkan tangannya ke atas. Sebenarnya seperti apa awal mula terjadinya kasus ini?

Awal mula kasus dana siluman UPS.

Sumber Gambar: voanews.com

26 Februari 2015

Pada tanggal 26 Februari 2015, Ahok mengungkapkan temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan terkait adanya "Dana siluman" sejak 2013 dalam APBD. Ahok melaporkan temuan tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dana sekitar 4,3 triliun rupiah ternyata tidak digunakan untuk pengadaan UPS pada tahun 2014. Kepolisian kemudian menyelidiki kasus ini dan kemudian Haji Lulung ikut diperiksa.

Sumber gambar: jakartasatu.co

4 Maret 2015

Haji Lulung dengan berani mengatakan akan meladeni manuver Ahok terkait pelaporan dana siluman ke KPK.

12 Maret 2015

Tim penyidik Polda Metro Jaya memeriksa 35 saksi terkait kasus pengadaan UPS. Sejumlah saksi yang diperiksa adalah pejabat pembuat komitmen (PPK) dan pejabat atau panitia penerima hasil pekerjaan dari Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Pusat dan Jakarta Barat, kepala sekolah, perusahaan, pemenang tender dan mantan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

Sumber Gambar: tempo.co

18 Maret 2015

Lulung melakukan hal yang konyol dengan salah menyebut UPS sebagai USB (universal serial bus). Hal ini kemudian membuat hashtag #SaveHajiLulung menjadi trending topic di Twitter. Ahok menduga ada anggota DPRD DKI yang terlibat dalam kasus pengadaan UPS. Karena itulah penyidikan kemudian diambil alih oleh Mabes Polri.

Baca Juga: Ketika Tagar #SaveHajiLulung Mendunia

Sumber Gambar: liputan6.com

20 Maret 2015

Polda Metro lalu melimpahkan penyidikan kasus UPS ke Bareskrim Mabes Polri. Tim penyidik menyatakan 49 perusahaan yang terlibat tender pengadaan UPS tak memiliki kemampuan teknis dan administrasi.

30 Maret 2015

Penyidik Bareskrim Mabes Polri kemudian menetapkan mantan PPK pengadaan UPS Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat, Alex Usman dan PPK pengadaan UPS Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Pusat, Zaenal Soleman sebagai tersangka korupsi pengadaan UPS.

Sumber Gambar: kompas.com

1 April 2015

Lulung mengatakan bahwa dirinya tak terlibat dalam kasus dugaan korupsi pengadaan 25 unit UPS. Dia bahkan berani mempertaruhkan rumah dan rukonya yang bernilai miliaran rupiah. Dia juga akan menghadiahi wartawan sebesar 100 juta rupiah jika dirinya dinyatakan bersalah.

Sumber Gambar: klimg.com

2 April 2015

Sarianta Tarigan menyebut Ketua Komisi E DPRD DKI periode 2009-2014, Firmansyah, dan Koordinator Komisi E DPRD DKI periode 2009-2014, Haji Lulung adalah orang yang paling mengetahui kasus UPS.

Sumber Gambar: klimg.com

28 April 2015

Penyidik mendapatkan data berupa surat tertanggal 29 Desember 2014 dari Haji Lulung kepada Mujahid Samal. Surat tersebut berisikan mengenai pengambilan kembali uang titipan 700 juta rupiah pada 10 Maret 2014.

Selain itu ada kuitansi penerimaan uang dari Haji Lulung kepada Joko Krismiyanto tertanggal 10 Maret 2014. Kepala Bareskrim Polri Komjen Budi Waseso mengatakan ada sejumlah saksi yang menyebut nama Haji Lulung sebagai salah satu orang yang terkait kasus pengadaan UPS dalam APBD Perubahan Pemprov DKI Jakarta.

Sumber Gambar: klimg.com

29 April 2015

Lulung tidak hadir pada panggilan penyidik Bareskim Polri dan dia malah menghadiri acara Partai Persatuan Pembangunan di Sulawesi Utara.

30 April 2015

Didampingi dua kuasa hukumnya, Ramdan Alamsyah dan Effendi Syahputra, Haji Lulung menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri. Dia juga menyatakan akan bersikap kooperatif terhadap penyidik.

Baca Juga: Jadilah Pemimpin Berwibawa dengan Menerapkan 15 Tips Ini!