Reshuffle Kabinet: 5 Tekanan ini Siap Menghadang Jokowi!

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima banyak masukan dari berbagai kalangan mengenai perombakan atau reshuffle kabinet. Presiden berhak untuk menerima pertimbangan dari siapa pun, tapi keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden Jokowi.

Baru-baru ini, Presiden Jokowi melakukan pertemuan dengan sejumlah ketua umum partai penyokong untuk mendengarkan masukan mengenai perombakan kabinet. Di sela kunjungannya ke Amerika Serikat, Wakil Presiden Jusuf Kalla juga tidak membantah terkait adanya perbincangan mengenai perombakan kabinet dengan Presiden Jokowi. Bahkan Kalla mengakui bahwa pembahasan ini sudah dibicarakan secara intens sebelum dia melakukan kunjungan kerja ke Tiongkok dan Amerika Serikat. Presiden Jokowi pun juga sudah menegaskan kapan dan di mana reshuffle tersebut akan disampaikan.

Saat ini Jokowi menghimbau kepada para menteri untuk fokus kerja sebaik mungkin. Tidak menutup kemungkinan reshuffle berlangsung dalam waktu dekat. Namun, tidak bisa dipungkiri juga bahwa ada sejumlah tekanan yang akan dihadapi Jokowi dan JK dalam reshuffle kabinet ini. Kira-kira tekanan apa saja yang akan mereka hadapi?

1. Tekanan dari kelompok elite kepada Presiden Jokowi.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa, Eem Marhamah Zulfa Hiz berpendapat bahwa saat ini ada sekelompok elite yang terus berupaya menekan Presiden Jokowi untuk melakukan reshuffle kabinet. Padahal reshuffle itu sendiri adalah hak prerogatif Presiden.

Pihak mana pun, termasuk parpol pendukung pemerintah, tidak boleh ikut campur. Bahkan sampai menekan dan melakukan intervensi. Presiden Jokowi juga hingga saat ini meminta semua menteri untuk tetap tenang dan fokus mengerjakan tugasnya di tengah isu perombakan Kabinet Kerja.

2. Atmosfer partai-partai koalisi pengusung pemerintahan mulai memanas.

Partai-partai koalisi pengusung pemerintahan mulai panas dengan adanya isu reshuffle ini. Bahkan sejumlah pihak mulai melancarkan aksi saling serang. Wasekjen PKB Daniel Johan menyebut reshuffle adalah sepenuhnya hak presiden. Dia mensinyalir ada persaingan di Koalisi Indonesia Hebat (KIH) sehingga saling bermanuver dan mencoba saling menjatuhkan. Bahkan di kubu PKB sendiri juga ada serangan untuk upaya penyingkiran kadernya, Oleh karena itu, dia pun meminta semua pihak agar mau menahan diri dan tidak lagi melancarkan segala cara demi mengejar kekuasaan.

Baca Juga: Terbiasa Hidup Mewah, Ini Kehidupan M Sanusi di Penjara.

3. Potensi adanya kegaduhan dalam reshuffle kabinet.

Mantan Ketua Umum Kopri PB PMII menegaskan bahwa reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi sehingga tidak boleh ada partai politik jangan mendikte Presiden. Pihak-pihak yang melakukan penekanan dalam reshuffle hanya akan membuat kegaduhan. Oleh karena itu, sebaiknya hal tersebut jangan sampai dilakukan. Semuanya harus bisa mendukung Presiden Jokowi dalam menyukseskan programnya.

4. Jika terpengaruh tekanan, Presiden Jokowi akan dianggap pemimpin yang kurang tegas.

Presiden Jokowi akan dianggap pemimpin kurang tegas apabila terpengaruh oleh tekanan publik dalam persoalan reshuffle kabinet jilid II. Alasannya, persoalan reshuffle kabinet adalah hak prerogatif presiden. Direktur Polcomm Institute, Heri Budianto mengatakan bahwa seharusnya Jokowi diberi dukungan untuk berani melaksanakan hak prerogatifnya, bukan melakukan tekanan demi kepentingan kelompok atau pribadi.

5. Serangan dari pihak yang haus jabatan dan kekuasaan.

Guru Besar Ilmu Politik dari Universitas Indonesia Muhammad Budyatna mengatakan bahwa ada pihak-pihak yang mendorong Presiden Jokowi melakukan reshuffle kabinet. Diduga mereka orang-orang tersebut sebenarnya tidak bisa bekerja, namun sangat haus akan jabatan dan kekuasaan. Presiden Jokowi sendiri pun menurutnya sangat sadar kalau selama ini terus ditekan secara halus maupun dengan terang-terangan.

Baca Juga: Pejabat PKS Fahri Hamzah Dipecat!