Marah Besar, Jokowi Tak Terima dengan Perlakuan Setya Novanto

Presiden Jokowi tak mampu menahan amarahnya lagi usai membaca transkrip pembicaraan antara Setya Novanto dengan Bos PT Freeport terkait pencatutannya. Selain Jokowi, nama Wakil Presiden Jusuf Kalla juga diduga tercatut di sana. Banyak hal yang terungkap selama pembicaraan tersebut, selain mengenai negosiasi dengan kontrak Freeport, ternyata ada juga pembicaraan mengenai karakter Presiden Joko Widodo.

Dalam rekaman yang diperdengarkan di Sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Setya Novanto menyebut bahwa Jokowi adalah presiden yang agak koppig (Bahasa Belanda, kopeh), tapi berpotensi merugikan semuanya. Jokowi kalau sudah berkata tidak ya tidak. Dan inilah yang menurut Setya Novanto berbahaya.

Setya Novanto juga mengatakan kalau untuk menghadapi Jokowi itu tidak boleh dengan penekanan. Semakin ditekan dia akan semakin menolak. Untuk bisa meluluhkan Jokowi, maka solusi yang terbaik adalah dengan mendiktenya, menurut Setya Novanto.

Presiden marah dan mengacungkan jari telunjuknya.

Terkait mengenai komentar Setnov yang menyebut Jokowi Koppig, Jokowi masih bisa legowo. Dia merasa sudah biasa dijuluki banyak orang sebagai presiden gila, presiden sarap, presiden koppig, dan hinaan lainnya. Tapi dia tidak terima pada saat namanya dicatut meminta saham sebesar 11 persen.

Menurutnya ini adalah masalah kepatuhan, kepantasan, dan moralitas. Hal ini adalah masalah wibawa negara. Jokowi mengatakannya dengan nada tinggi sambil mengacungkan jari telunjuknya sebagai penegas.

Sayangnya, sidang kasus “Papa Minta Saham” yang dilakukan oleh MKD terhadap Setya Novanto dilangsungkan secara tertutup. Hal ini sudah dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo dan dia memaklumi kebijakan tersebut. Dia menghargai semua mekanisme yang diambol oleh MKD.

Menurut Sekretaris Kabinet Pramono Anung, sidang terbuka atau tertutup tergantung pada pihak pengadu atau teradu. Pihaknya mau sidang terbuka atau tertutup. Dia juga mengatakan bahwa Presiden dari waktu ke waktu akan terus mengikuti dan menerima laporan terkait peristiwa pencatutan nama Presiden tersebut. Tidak hanya Presiden saja yang menunggu tapi rakyat Indonesia semuanya juga menunggu.

Sidang ini telah menarik perhatian publik, apabila hasilnya tidak sesuai harapan maka publik pasti bisa menilai ada sesuatu di baliknya. Semoga keadilan segera diterapkan.