Pemerintah DKI Galangkan Program Daging Murah, Hanya Rp 39.000/kg Saja!

Kini masyarakat bisa membeli daging sapi bersubsidi yang dibanderol dengan harga hanya 39.000 rupiah per kilogram. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sengaja menjual harga jauh lebih murah dari harga di pasaran yang berkisar pada 120.000 - 130.000 rupiah per kilogram. Lalu bagaimana caranya untuk bisa menjual daging sapi dengan harga tersebut?

Dilansir Kompas.com, Pemprov DKI rencananya akan menggelontorkan anggaran subsidi sebesar 7,4 miliar rupiah. Anggaran tersebut nantinya akan digunakan untuk penyediaan daging sapi yang telah dikemas yang jumlahnya mencapai 120 ton dan ditambah 55 ton daging ayam. Nantinya, daging tersebut akan didistribusikan oleh BUMD milik Pemprov DKI yang bergerak di bidang distribusi pangan, yakni PD Dharma Jaya.

Langkah ini dilakukan untuk menjaga ketahanan pangan jelang Lebaran. Pemerintah akan memberikan subsidi untuk 175 ton daging sapi dan ayam. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Dinas Kelautan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan (DKPKP) DKI Jakarta Sri Haryati.

Baca Juga: Ternyata Hal Sepele Seperti Duduk Bisa Bikin Puasamu Batal, Lho!

Subsidi ini hanya untuk kalangan tertentu.

Daging sapi murah dengan harga hanya 39.000 rupiah per kilogram ini nantinya akan diperuntukkan bagi kalangan terbatas. Yang bisa mendapatkan daging ini adalah keluarga yang anaknya merupakan peserta Kartu Jakarta Pintar, pekerja harian lepas (PHL), petugas prasarana dan sarana umum (PPSU) dan penghuni rumah susun.

Daging sapi murah ini akan dijual Pemprov DKI untuk warga di rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang dikelola Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, di antaranya Rusunawa Marunda, Pulogebang dan Muara Angke. Langkah penjualan di rusunawa ini tujuannya adalah supaya penyebarannya bisa tepat sasaran.

Tahun lalu, Pemprov DKI juga pernah mengadakan kegiatan serupa. Penjualannya pun dilakukan saat Ramadhan, jelang datangnya Lebaran. Akan tetapi, lokasinya tidak berada di rusun dan peruntukannya pun belum diatur seperti saat ini. Ahok menilai bahwa cara seperti ini hanya membuat pihaknya sulit mengontrol siapa saja yang berhak menikmati subsidi tersebut. Karena tiap kali operasi pasar tidak tahu siapa yang beli maka barangnya pun langsung habis dalam sekejap.

Ahok berjanji apabila kebijakan ini mendapat hasil yang baik, dia berniat akan menerapkan kembali kegiatan ini secara berkelanjutan. Kemungkinan besar juga akan ada bantuan lagi dari APBD. Dana yang digelontorkan untuk menerapkan kebijakan ini adalah sekitar 500-an miliar rupiah per tahun.

Baca Juga: Pemerintah Diminta Blokir Google dan YouTube, Apa Jadinya Hidup Kita?