Percaya Gak, 90% Korupsi Terjadi Karena Campur Tangan Para Penguasa

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selalu menemukan keterlibatan pengusaha dalam setiap kasus korupsi. Hal ini cukup miris dengan fakta bahwa Undang-Undang tentang Pemberantasan Korupsi belum mengatur korupsi di sektor swasta.

Dilansir Kompas.com, korupsi di Indonesia terjadi lebih dari 90 persen karena kolaborasi para penguasa. Hal ini diamini oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Bahkan, dari jumlah tersangka lebih banyak pengusaha dibandingkan pejabat negara.

Atas dasar itulah, KPK bersama sejumlah kementerian, lembaga negara, dan asosiasi pelaku bisnis, sepakat membangun praktik bisnis yang berintegritas dan bebas korupsi.

Pada kasus tertentu, Alex juga mengatakan bahwa para pengusaha terpaksa kongkalikong dengan birokrasi karena lamanya proses perizinan dan tidak adanya kepastian. Ada lima sektor usaha yang kini menjadi perhatian KPK dan rawan tindakan korupsi. Sektor tersebut antara lain adalah kesehatan, migas, kehutanan, infrastruktur dan pangan.

Baca Juga: Hal Sepele Inilah yang Membuat Korupsi Tetap Ada di Indonesia.

Korupsi merupakan hambatan besar dalam pembangunan ekonomi.

Alex menegaskan perlunya integritas dan profesionalitas bagi para pelaku pengusaha dalam mencari keuntungan yang profesional, tanpa harus berikan suap atau bermain mata dengan birokrasi.

Dia juga mengimbau kepada para pelaku usaha untuk berani melaporkan apabila dipersulit atau diperas oleh pejabat pemerintahan dalam mengurus perizinan serta birokrasi lainnya. Jika terjadi pemerasan dalam kegiatan usaha, maka diharapkan para pengusaha memberikan informasi terkait tindakan-tindakan dari birokrasi yang menghambat kelancaran dalam berusaha tersebut.

Alex berharap dengan langkah ini maka pencegahan tindak pidana korupsi dapat lebih digalakkan. Dengan demikian, hal ini akan melahirkan komitmen di dunia bisnis yang lebih baik.

Selain itu, Alex juga berharap aparat penegak hukum yaitu KPK, Polri dan Kejaksaan dapat pula membantu serta mendapatkan informasi dari pihak swasta apabila nantinya ada permainan yang dilakukan dari sisi birokrat.

Namun, masih banyak pihak korporasi yang diam lantaran merasa bisnisnya dapat terganggu apabila informasinya bocor. Dia meyakini sebenarnya banyak peluang-peluang usaha yang masih bisa dilakukan tanpa harus memberikan suap atau bermain mata dengan birokrasi untuk mendapatkan pekerjaan atau proyek.

Baca Juga: Menurut Kamu, Hukuman Apa yang Pantas Untuk Koruptor Indonesia?