Pro Kontra Mahar Rp 1 M Bagi Calon Ketua Umum Golkar: Adilkah?

Kewajiban membayar iuran sebesar satu miliar rupiah untuk menjadi calon ketua umum Partai Golkar dinilai penuh dengan pro kontra. Pasalnya hal ini seolah menggambarkan partai berlambang beringin tersebut hanya memfasilitasi kader yang berkantong tebal.

Dilansir Tempo.co, (7/5), Pengamat Politik Arie Sujito mengatakan bahwa adanya sumbangan wajib tersebut menampilkan bahwa Partai Golkar yang hanya memfasilitasi orang-orang kaya saja. Bahkan jika melihat dari sisi partai, Golkar seolah tidak melakukan reformasi untuk kemajuan partai ke depan.

Pasalnya iuran satu miliar rupiah tersebut hanya di atas kertas dan bersifat simbolik. Nantinya tidak dipungkiri akan ada iuran-iuran lebih besar yang harus dikeluarkan. Ini bisa menjadi cerminan bahwa keadaan Golkar masih sangat terekonsilisasi dan masih faksionalisasi antar kelompok.

Baca Juga: Diduga PHK Masal, Chevron Berdalih Tawarkan Karyawan Mengundurkan Diri Secara Sukarela.

Arie berpendapat bahwa momentum pergantian calon ketua umum Golkar seharusnya dijadikan untuk melakukan pembenahan besar-besaran.

Enam dari delapan orang calon ketua umum Golkar sudah lolos syarat administrasi.

Steering Committee (SC) Munaslub Partai Golkar telah memutuskan enam dari delapan orang bakal calon ketua umum Golkar telah lolos syarat administrasi. Mereka antara lain adalah Ade Komarudin, Airlangga Hartarto, Aziz Syamsuddin, Mahyudin, Priyo Budi Santoso dan Setya Novanto.

Dua nama tersisa lainnya yakni Syahrul Yasin Limpo dan Indra Bambang Utoyo dianggap belum memenuhi syarat administrasi. Pasalnya, keduanya menegaskan tidak akan membayar uang untuk mendaftar sebagai calon ketua umum Golkar. Indra mengatakan bahwa uang satu miliar rupiah itu besar sekali. Dan hal tersebut berpotensi membuat calon yang tidak mempunyai dana tidak bisa mencalonkan dirinya.

Kenapa Ade Komarudin mau bayar satu miliar rupiah?

Calon ketua umum Golkar Ade Komarudin akhirnya menyetor uang pendaftaran satu miliar rupiah. Awalnya dia keberatan karena sudah dengar bahwa KPK melarang dan menganjurkan agar uang pendaftaran tersebut ditiadakan. Akan tetapi dia terpaksa mengikuti permintaan panitia karena jika tidak disetor maka namanya akan dicoret dan dianggap mengundurkan diri.

Ade juga mengaku heran dengan adanya aturan main tersebut. Hal tersebut menurutnya adalah kemunduran bagi Golkar. Dia merasa prihatin sebab sepanjang sejarah Golkar, baru kali ini ada partai di Indonesia yang menerapkan persyaratan seperti itu. Dia tidak bisa membayangkan jika hal itu nanti kemudian menjalar ke tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan hingga tingkat desa. Seharusnya Golkar sebagai partai tertua memberikan contoh pembelajaran politik yang baik. Bukan sebaliknya.

Baca Juga: Berani Tes Tingkat Kegilaanmu Lewat Kuis Ini?