Ini Jurus Jokowi dan Prabowo Memajukan Industri Kreatif

2. Jokowi akan bentuk Bekraf jadi kementerian

ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

Jokowi mengatakan Indonesia memiliki kekuatan pada rancangan kreatif dan pengembangan industri kreatif. Maka dari itu, Badan Ekonomi Kreatif dibentuk untuk memberi ruang pengembangan industri kreatif masyarakat.

"Kalau memang nanti pada suatu saat, memang diperlukan sebuah kementerian ya bisa saja. Badan Ekonomi Kreatif ini diloncatkan menjadi satu kementerian tersendiri," jelas Jokowi.

3. Jokowi berusaha terus memperbaiki industri kreatif

Setkab.go.id/ OJI/Humas

Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta ini, mendorong kreativitas juga butuh ekosistem untuk perkembangan yang baik. Dia mengatakan, pemerintah juga terus memperbaiki dan mengurangi regulasi yang berpotensi menghambat perkembangan industri kreatif maupun ekonomi digital.

Sementara, Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Raja Juli Antoni, mengatakan Presiden Jokowi adalah presiden pertama yang mendirikan lembaga khusus non-kementerian di bidang industri kreatif, yaitu Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf).

Bekraf sendiri dibentuk pada 2015, melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif.

"Pak Jokowi ini presiden pertama yang mendirikan badan khusus yang bernama Bekraf. Kemarin ada usulan dari Pak Jokowi, Bekraf menjadi sebuah kementerian. Jadi dengan otoritas yang lebih besar tentu dengan budget yang cukup," ujar Juli kepada IDN Times, di Posko Cemara, Jakarta Pusat, Senin (3/12).

Menurut Juli, dengan menjadikan sebagai kementerian, Bekraf memiliki otoritas politik yang lebih luas, serta bisa lebih baik lagi berkoordinasi dengan semua kementerian. Sehingga, hal itu bisa lebih meningkatkan industri kreatif di Indonesia.

"Kalau dia (Bekraf) menjadi kementerian, berarti dia mempunyai otoritas politik yang lebih luas, mempunyai budget yang lebih besar, dan bisa kemampuan koordinasi antar menteri bisa lebih baik," kata dia.

Bahkan, dalam mengembangkan industri kreatif, kata Juli, PSI pernah mengusulkan agar pemerintah membentuk menteri khusus pemuda ekonomi kreatif dan start up. Sehingga, ekonomi kreatif di Indonesia bisa lebih fokus dan terhubung langsung dengan anak-anak muda yang membutuhkan pekerjaan.

"Saya secara personel di PSI mengusulkan ada namanya menteri pemuda ekonomi kreatif dan start up. Jadi dihubungkan langsung antara pemuda dengan lapangan kerja, yaitu ekonomi kreatif dan juga start up," kata dia.

4. Prabowo Subianto-Sandiaga menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia 6,5 persen pada 2020

IDN Times/Irfan Fathurohman

4. Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di angka 6,5 persen pada 2020Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di angka 6,5 persen pada 2020, jika mereka terpilih di Pemilihan Presiden 2019.

Anggota tim penelitian dan pengembangan dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Sudirman Said pun membeberkan beberapa strategi paslon tersebut untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga angka 6,5 persen.

Sudirman menyatakan ke depannya Prabawo-Sandiaga akan menciptakan iklim investasi dalam negeri, menciptakan lapangan kerja, dan membuka pusat usaha baru di daerah.

"Seperti industri kreatif, kebudayaan dan juga pariwisata," kata dia, usai diskusi publik di Hotel Le Meridien, Jakarta, Senin (12/11).

Namun Sudirman menyatakan, Prabawo-Sandiaga masih akan bergantung pada mekanisme impor dalam pemenuhan bahan baku industri yang nanti akan dibangun.

"Dalam jangka pendek masih diimpor, tapi dalam jangka panjang kita harus kebut membangun kemampuan sendiri, itulah nanti tema industrialisasi kita," ungkapnya.

5. APBN dialokasikan kepada masyarakat bawah

Dok.IDN Times/Istimewa

Dari sisi APBN, Prabawo-Sandiaga menjanjikan akan lebih mengalokasikan dana tersebut ke masyarakat paling bawah untuk menciptakan iklim usaha--ketimbang untuk belanja pegawai pemerintah.

Lebih lanjut dia mengatakan, masyarakat desa akan menjadi prioritas mereka. "Jadi ada bagian yang tak bisa diutak-atik, belanja pegawai itu tak bisa diutak-atik, tapi dua aspek yang menjadi perhatian kami, yaitu alokasi kepada masyarakat paling bawah, untuk UMKM dan nanti juga untuk pembangunan pertanian kita dan juga nelayan kita," sambungnya.

Kendati demikian, Sudirman mengakui, target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,5 persen sulit dikejar mengingat belum ada yang dapat meraih angka tersebut selama 5 tahun terakhir.

"Siapapun tidak akan mudah untuk menumbuhkan ekonomi 6,5 persen itu karena lima tahun terakhir memang tak pernah melebihi 5,2 atau 5,4 persen,” katanya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan III - 2018 tumbuh 5,17 persen (yoy). Angka ini meningkat 3,09 persen dibandingkan triwulan sebelumnya (qoq).

Berdasarkan data BPS, konsumsi rumah tangga menjadi sumber pertumbuhan ekonomi tertinggi, yakni sebesar 2,69 persen yang disebabkan oleh fenomena penjualan eceran tumbuh 4,21 persen, menguat dari triwulan III - 2017 yang tumbuh 0,13 persen.

6. 36 Program ekonomi Prabowo-Sandi

Instagram.com/Prabowo Subianto

Secara khusus, Prabowo-Sandi memang belum memaparkan lebih detail program ekonomi kreatif. Namun, dari segi ekonomi pasangan capres no urut 02 itu telah memaparkan 36 program ekonomi.

Berikut ke-36 program aksi bidang ekonomi Prabowo-Sandiaga:

1. Menyelenggarakan politik pembangunan yang memprioritaskan rakyat, melalui penyusunan anggaran pro-rakyat, kebijakan ekonomi pro-penciptaan lapangan kerja, kebijakan fiskal yang pro daya beli masyarakat, kebijakan subsidi yang mendorong kemampuan produksi, kebijakan menjadi harga yang terjangkau dan stabil serta pembangunan infrastruktur pertanian dan pedesaan yang mendukung berkembangnya sektor produktif.

2. Membangun industri hulu dan industri manufaktur nasional berbasis inovasi nasional untuk meningkatkan daya saing, berbahan baku lokal guna memberikan nilai tambah bagi komoditas dalam negeri, mendorong berkembangnya industri rakyat, serta menyokong penyerapan angkatan kerja.

3. Membangun kembali industri strategis nasional yang mampu memproduksi barang-barang modal, untuk mengurangi ketergantungan impor barang modal.

4. Melakukan industrialisasi pertanian di pedesaan sehingga tercipta pusat- pusat pertumbuhan ekonomi baru yang tersebar untuk mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan antara kota-desa, pedalaman- pesisir, serta Jawa-luar Jawa.

5. Meningkatkan kesejahteraan petani melalui penerapan inovasi digital farming untuk meningkatkan produktifitas dan sekaligus mendorong minat generasi muda dalam bidang pertanian.

6. Merevitalisasi peran Koperasi Unit Desa di antaranya dengan menumbuhkan kewirausahaan pada generasi muda dalam framework gerakan "OK OCE" untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di desa.

7. Melindungi dan merevitalisasi pasar tradisional, mendorong berkembangnya koperasi pasar rakyat dan UMKM, untuk menyelamatkan sektor kegiatan ekonomi rakyat.

8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan untuk menurunkan kesenjangan ekonomi.

9. Meningkatkan alokasi anggaran pada sektor-sektor yang mana kita memiliki keunggulan alami (natural advantages), yaitu di antaranya program pembangunan pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, peternakan, koperasi, UMKM, pariwisata, dan ekonomi kreatif.

10. Menghentikan kebocoran kekayaan negara di bidang sumber daya alam dengan membangun industri pengolahan bahan mentah, smelter, penyulingan minyak, menghentikan trade misinvoicing (perbedaan pencatatan pembukuan dalam aktivitas perdagangan), dan mewajibkan penyimpanan devisa hasil ekspor di bank-bank dalam negeri, guna memberikan nilai tambah lebih besar untuk kemajuan perekonomian nasional.

11. Membenahi BUMN sebagai benteng pertahanan ekonomi nasional.

12. Mendirikan Bank Tani dan Nelayan, untuk mendorong penyaluran kredit bagi petani, peternak, nelayan, UMKM, dan pedagang tradisional lainnya.

13. Mendirikan Lembaga Tabung Haji demi memberikan manfaat yang sebesar- besarnya bagi penyelenggaraan ibadah haji yang berkualitas.

14. Mencabut PP Nomor 78 Tahun 2016 dan menambah jenis barang dan jasa kebutuhan hidup layak, sebagai dasar penetapan upah minimum untuk meningkatkan daya beli buruh.

15. Revisi jaminan pensiun Nomor 45 Tahun 2015 berupa besaran iuran dan manfaat bulanan yang diterima oleh pekerja buruh.

16. Menghentikan kebijakan outsourcing yang merugikan pekerja serta mengutamakan tenaga kerja lokal dibanding tenaga kerja asing dalam pembukaan lapangan pekerjaan baru.

17. Meningkatkan iuran dana pensiun berdasarkan take home pay, bukan dari gaji pokok.

18. Meningkatkan daya beli masyarakat dengan menaikkan batas Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan menurunkan PPH21.

19. Menjadikan Indonesia sebagai pusat pengembangan ekonomi syariah, industri kreatif muslimah, dan tujuan wisata halal dunia.

20. Mendorong pertumbuhan industri startup berbasis inovasi yang akan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat.

21. Menyediakan transportasi publik murah bagi buruh pekerja dan rakyat tidak mampu, memberikan kepastian hukum untuk kendaraan roda dua sebagai transportasi umum, serta menjamin hak berserikat bagi pengemudi ojek online dan taksi online yang bermitra dengan perusahaan aplikasi, termasuk hak atas perjanjian kerja bersama yang adil dan berkekuatan hukum.

22. Memperbaiki tata kelola utang pemerintah dengan menggunakannya hanya untuk sektor-sektor produktif yang berdampak langsung terhadap perbaikan kesejahteraan rakyat, serta menghentikan praktik berutang yang tidak sehat dan tidak produktif, seperti berutang untuk bayar bunga utang, dan berutang untuk membayar biaya rutin. Utang baru hanya bisa ditolerir jika berbasis pada pembiayaan proyek pembangunan yang spesifik yang membuka lapangan kerja seluas-luasnya.

23. Menghapus pajak bumi dan bangunan (PBB) bagi rumah tinggal utama dan pertama untuk meringankan beban hidup, khususnya kebutuhan papan masyarakat.

24. Mengembalikan peran Bank Indonesia bukan hanya sebagai stabilisator perekonomian saja, tapi juga sebagai stimulator pembangunan dan ekonomi Indonesia.

25. Membuat bank tanah sebagai dasar kebijakan untuk meningkatkan kemanfaatan tanah diantaranya dengan moratorium HGU dan HGB yang sudah habis masa berlakunya.

26. Memperbaiki perencanaan pembangunan yang merujuk kepada ICOR (Incremintal, Capital, Output, Ratio), atau tingkat inefisiensi pembangunan yang saat ini berada di angka 6,0 yang mestinya 2,0.

27. Mendorong pertumbuhan usaha dengan menghapus secara drastis birokasi yang menghambat dan melakukan reformasi birokrasi perpajakan agar lebih merangsang gairah berusaha dan meningkatkan daya saing terhadap negara- negara tetangga.

28. Mengembalikan tata kelola migas dan pertambangan nasional sesuai amanat konstitusi, terutama Pasal 33 UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.

29. Mendirikan kilang minyak bumi, pabrik etanol, serta infrastruktur terminal penerima gas dan jaringan transmisi/distribusi gas baik oleh BUMN atau Swasta.

30. Memperluas konversi penggunaan BBM kepada gas dan energi terbarukan dalam pembangkit listrik PLN.

31. Menyelaraskan pembangunan infrastruktur, fasilitas pendukung dan kawasan industri nasional dengan sumber-sumber ekonomi produktif.

32. Meningkatkan konektivitas dan keamanan teknologi informasi dan telekomunikasi dari ancaman cyber attack.

33. Meningkatkan porsi dana transfer ke daerah untuk pembangunan dan pemeliharaan fasilitas publik di provinsi dan kabupaten/kota sampai ke desa.

34. Mengembangkan infrastruktur pendukung di daerah terpencil, perbatasan, dan pulau-pulau kecil, serta pulau terluar.

35. Mempercepat penyediaan perumahan bagi rakyat Indonesia yang belum memiliki tempat tinggal melalui land bank untuk rumah rakyat, pengembangan rumah susun oleh swasta dan BUMN, dan pembangunan rumah susun bagi rakyat berpenghasilan rendah dengan biaya terjangkau.

36. Pembenahan Infrastruktur yang membuka kesempatan lapangan kerja dan memperpendek rantai distribusi hasil-hasil pertanian.

Baca Juga: Kata Kubu Jokowi dan Prabowo Jika Millennial Jadi Pejabat Publik