Comscore Tracker

[LINIMASA] Pilkada Serentak 2020 di Tengah Pandemik COVID-19

Ada 270 daerah yang mengikuti Pilkada Serentak 2020

Jakarta, IDN Times - Setelah tahapan pendaftaran bakal pasangan calon peserta pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada 4-6 September 2020, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan melakukan rangkaian verifikasi terhadap bakal calon yang mendaftar.

Sebelum tahapan pendaftaran bakal pasangan calon, KPU mengawali tahapan Pilkada Serentak 2020 pada Senin 15 Juni hingga 14 Juli 2020, dengan membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di 270 daerah yang menggelar Pilkada 2020. KPU kabupaten kota menyusun dan melakukan pemutakhiran daftar pemilih serta menyampaikan kepada PPS, kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).

Kemudian dilanjutkan tahapan pemenuhan persyaratan dukungan paslon independen atau perseorangan. Tahapan ini mulai dari penyampaian syarat dukungan ke KPU, masa perbaikan hingga verifikasi faktual perbaikan berlangsung mulai 22 Juni hingga 23 Agustus 2020.

Sesuai Peraturan KPU (PKPU) Nomor 5 Tahun 2020 mengenai perubahan ketiga atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pilkada Tahun 2020, usai pendaftaran bakal pasangan calon, tahapan Pilkada 2020 berikutnya adalah KPU akan menetapkan pasangan calon kepala daerah yang berlaga di Pilkada Serentak 2020 pada 23 September 2020.

Tahapan pilkada selanjutnya adalah masa kampanye 71 hari, yang dimulai pada 26 September hingga 5 Desember 2020. KPU membagi masa kampanye pasangan calon kepala daerah dalam tiga fase. Fase pertama kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum pemasangan alat peraga dan atau kegiatan lain.

Fase kedua, KPU akan menggelar debat publik atau terbuka antarpasangan calon sebagai bagian dari kampanye calon kepala daerah. Fase pertama dan kedua akan digelar pada 26 September hingga 5 Desember 2020. Fase terakhir, KPU akan membuka kampanye melalui media massa, cetak, dan elektronik, pada 22 November hingga 5 Desember 2020.

Kemudian, masa tenang dan pembersihan alat peraga akan dilakukan pada 6-8 Desember 2020. Pemungutan suara sekaligus penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS) dilaksanakan pada 9 Desember 2020.

Pilkada Serentak 2020 resmi diundur hingga 6 Desember 2020, dari yang sebelumnya direncanakan digelar pada 23 September 2020, setelah Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020. Penundaan pemungutan suara Pilkada yang diteken Presiden Jokowi pada 4 Mei 2020 itu akibat adanya pandemik COVID-19 atau virus corona.

Berikut linimasa Pilkada Serentak 2020 mulai dari pendaftaran bakal pasangan calon hingga pemungutan suara.

Baca Juga: Hati-hati! 45 Wilayah Pilkada Ini Masuk Zona Merah COVID-19

19 September: Kasus COVID-19 di KPU RI bertambah, setelah Ketua KPU positif kini giliran anggota KPU Pramono Ubaid Tanthowi

[LINIMASA] Pilkada Serentak 2020 di Tengah Pandemik COVID-19Ilustrasi (ANTARA FOTO/Reno Esnir)

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Pramono Ubaid Tanthowi positif terpapar COVID-19. Hal ini diketahui berdasarkan hasil tes usap atau swab test yang diterimanya, Sabtu (19/9/2020).

Pramono merupakan pasien COVID-19 tanpa gejala. Oleh sebab itu, dia memutuskan untuk melakukan isolasi secara mandiri.

Dia telah menjalani swab test pada Jumat 18 September 2020. Hari ini, Pramono dinyatakan positif COVID-19 berdasarkan laporan hasil laboratorium.

"Saya ingin mengabarkan bahwa berdasarkan tes swab kemarin, yang hasilnya saya dapatkan tadi siang. Saya dinyatakan positif terpapar COVID-19. Saat ini kondisi saya baik-baik saja. Saya tidak merasa ada gejala apa pun,” kata Pramono melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (19/9/2020).

Pramono menuturkan dalam beberapa hari belakangan ini, dia kerap berinteraksi dengan Ketua KPU RI Arief Budiman yang telah dinyatakan positif COVID-19 pada, Jumat 18 September 2020 kemarin.

Di tempat terpisah, Komisioner Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Ratna Dewi Pettalolo mengkritik soal Peraturan KPU (PKPU) Nomor 6 Tahun 2020 yang tidak mengatur sanksi tegas kepada pelanggar protokol kesehatan pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.

"Padahal sanksi menurut saya menjadi instrumen yang sangat penting untuk mengendalikan pengendalian sosial tentang penyebaran COVID," ujar Ratna dalam diskusi daring yang disiarkan Radio Smart FM, Sabtu (19/9/2020).

Sanksi tegas yang dimaksudkan Ratna bukan hanya berupa sanksi teguran, tapi bisa berupa penghentian kampanye atau dibubarkan, atau peserta atau pasangan calon itu tidak diberi kesempatan untuk mengikuti kampanye berikutnya.

18 September: Perdebatan konser kampanye pilkada hingga ketua KPU dinyatakan positif COVID-19

[LINIMASA] Pilkada Serentak 2020 di Tengah Pandemik COVID-19Ilustrasi (IDN Times/Melani Indra Hapsari)

Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito, meminta agar konser kampanye Pilkada 2020 digelar secara virtual. Hal itu dianjurkan guna mengurangi angka penyebaran COVID-19.

"Di sisi lain kita juga harus antisipasi kemungkinan adanya konser atau acara yang digelar, yang berpotensi munculkan kerumunan dan penularan," ujar Wiku dalam keterangan persnya yang disiarkan langsung di channel YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (17/9/2020).

Terkait kegiatan yang bisa menimbulkan kerumunan massa, Wiku meminta agar hal itu disesuaikan dengan kondisi pandemik COVID-19. Ia pun menganjurkan agar semua kegiatan yang mengumpulkan massa, seperti konser, bisa dilakukan secara virtual.

"Mohon agar sesuaikan, supaya kegiatan tersebut tidak menimbulkan kerumunan dan penularan dengan mengalihkan ke digital, tanpa mengumpulkan massa secara fisik," jelasnya.

Selain itu, Wiku juga meminta masyarakat dan peserta Pilkada untuk selalu waspada daerah dengan zona merah. Ia mengingatkan tentang Jawa Timur dan Jawa Tengah yang menjadi wilayah berisiko tinggi di Pilkada 2020.

Wiku kembali mengingatkan ada 45 wilayah Pilkada 2020 yang masuk ke dalam zona merah. Karena itu, masyarakat diimbau mematuhi protokol kesehatan. "Ada 152 kabupaten/kota atau 49,19 persen daerah dengan risiko sedang, dan ada 72 kabupaten/kota atau 23,3 persen daerah dengan risiko rendah, dan ada 26 kabupaten/kota atau 8,41 persen daerah yang tidak ada kasus baru, dan yang terakhir ada 14 kabupaten/kota atau 45,53 persen daerah yang tidak terdapat kasus," jelas Wiku.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) setuju jika konser musik dan kegiatan kampanye Pilkada Serentak 2020 yang menimbulkan kerumunan masa ditiadakan. Menurut Kemendagri, sejak awal pemerintah jelas tidak setuju dengan segala bentuk kerumunan, termasuk konser musik saat kampanye.

"Yang jelas kita setuju yang berpotensi rawan menjadi sarana penularan, ya tidak apa-apa kalau aturan itu kita perbaiki saya pikir," kata Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar seperti dikutip dari ANTARA, Jumat (18/9/2020).

Salah satu acara yang akrab dengan kampanye yaitu konser musik. Bahtiar menjelaskan bahwa secara tegas Kemendagri menolak pelaksanaan konser saat kampanye di tengah masa pandemik COVID-19.

"Jadi segala bentuk konser musik kita tolak, seluruh dunia juga konser musik sedang ditutup, kan. Jadi aneh juga kalau kita di Indonesia ini justru masih mengizinkan, itu sikap dari Kementerian Dalam Negeri," tuturnya.

Namun, Bahtiar mengatakan apabila konser tersebut dilaksanakan secara virtual, maka hal itu boleh-boleh saja.

Sementara, Tim Pemantau Pilkada Komnas HAM juga merekomendasikan agar gelaran Pilkada 2020 ditunda. Permintaan penundaan kepada pemerintah dan penyelenggara Pemilu tersebut karena pandemik COVID-19 yang belum mereda di Indonesia. Seluruh proses yang telah berjalan tetap dinyatakan sah dan berlaku, untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi para peserta Pilkada.

Anggota Komisi VI DPR RI Marwan Jafar, meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuat simulasi pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di daerah yang masuk zona merah COVID-19. Simulasi itu berguna untuk mengantisipasi klaster baru penyebaran virus tersebut.

"KPU sebaiknya lakukan simulasi di zona merah dulu, sebelum pelaksanaan pemungutan suara Pilkada pada tanggal 9 Desember 2020. Simulasi itu untuk memastikan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 dapat berjalan dengan aman," ujarnya di Jakarta seperti dikutip dari ANTARA, Jumat (18/9/2020).

Marwan menilai, Pilkada Serentak 2020 cukup menarik, selain dapat menjadi wahana sosialisasi protokol kesehatan, juga dikhawatirkan bisa menjadi klaster yang menyebarkan COVID-19. "Satu sisi, Pilkada 2020 bisa sebagai pencerahan, yaitu sosialisasi penerapan protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan dengan sabun," katanya.

Di sisi lain, Pilkada bisa menjadi bayang-bayang menakutkan untuk tanah air apabila tidak mengindahkan protokol kesehatan. Pembentukan klaster-klaster COVID-19 bisa terjadi di daerah-daerah Indonesia. "Pilkada bisa menghidupkan ekonomi di daerah namun catatan bahwa protokol kesehatan harus diterapkan dengan super ketat," tutur Marwan.

Selain itu, ia juga meminta pasangan calon kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan COVID-19 untuk diberi sanksi tegas. Misalnya saja berupa diskualifikasi.

Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan, penyelenggaraan Pilkada 2020 tidak akan diundur dengan alasan pandemik COVID-19. Guna menghindari penyebaran virus corona saat pilkada, politisi PDI Perjuangan itu meminta agar penyelenggara pemilu memperketat penerapan protokol kesehatan selama tahapan pilkada.

“Saya meminta KPU, Bawaslu untuk segera menyosialisasikan aturan tersebut secara detail dan tentu saja bisa dipahami tidak hanya petugasnya, tapi juga masyarakat,” kata Puan di Kompleks Parlemen DPR RI, Jumat (18/9/2020).

Merespons hal tersebut, anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Fritz Edward Siregar mengatakan, penundaan pilkada karena adanya pandemik COVID-19 akan menimbulkan beragam permasalahan. Ia menyebut, permasalahan yang muncul antara lain dalam aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengelolaan anggaran, dan sebagainya.

“Penundaan agenda nasional ini akan menimbulkan beragam permasalahan baru,” ujar Fritz dikutip ANTARA, Jumat (18/9/2020).

Meski pun berada dalam situasi pandemik, menurut Fritz, penyelenggaraan ilkada tetap dilaksanakan sebagai sebuah ikhtiar bangsa. Ikhtiar itu dilakukan untuk mendapatkan pemimpin-pemimpin di daerah yang mampu menggerakkan roda pemerintahan dengan baik sehingga benar-benar dapat mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Pelaksanaan Pilkada 2020 itu juga akan mengembangkan suatu konsep pembelajaran (Lesson Learned) dengan pola kecenderungan protokol COVID-19 dalam Pemilu. Di antaranya seperti pelaksanaan pemilihan melalui kantor pos/elektronik, menyiapkan Tempat Pemungutan Suara khusus untuk kelompok usia berisiko, terutama kelompok umur di atas 60 tahun.

Kemudian, memberikan kesempatan melaksanakan pemilihan dari rumah atau rumah sakit bagi ODP dan PDP, dan juga penggunaan teknologi dalam perhitungan suara.

Fritz mengatakan, pada masa pendaftaran calon kepala daerah, yang baru selesai minggu lalu, memang masih terdapat banyak pelanggaran protokol kesehatan COVID-19 oleh pasangan calon.

Untuk itu, kata dia, Bawaslu akan memberikan sanksi administratif kepada peserta Pilkada, sedangkan untuk pelanggaran pidana akan diserahkan kepada pihak yang berwenang lainnya.

Sementara, Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Ilham Saputra, mengatakan aturan soal diperbolehkannya konser saat kampanye Pilkada 2020 masih mungkin direvisi kembali. Menurut Ilham, KPU hingga hari ini masih terus mendengarkan masukan dari masyarakat terkait bagaimana menyelenggarakan pilkada yang aman dan terbebas dari penyebaran COVID-19.

Sebagai alternatif, kampanye tatap muka dan konser bisa dilakukan dengan menggunakan media sosial sebagai bentuk antisipasi penularan COVID-19.

“Jika itu jadi masukan masyarakat, mumpung kita mau melakukan revisi PKPU kampanye yang sudah kita sampaikan harmonisasi kepada Kemenkumham, bisa aja kita masukan (konser daring) melihat situasi dan kondisi saat ini,” kata Ilham dalam sebuah diskusi daring Dialektika: Pilkada Tanpa Pengumpulan Massa, Mungkinkah? yang diselenggarakan oleh Media Indonesia, Jumat (18/9/2020).

KPU berharap, Presiden Joko “Jokowi” Widodo bisa segera mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) terkait penyelenggaraan pilkada di tengah pandemik sebagai acuan KPU untuk menjalankan tugas mereka dalam setiap tahapan pesta demokrasi tersebut.

Di tengah perdebatan masalah teknis kampanye dan penundaan pilkada, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman justru mengaku positif terinfeksi COVID-19. Hal itu diketahui berdasarkan hasil tes usap atau swab test yang dilakukannya.

Arief merupakan pasien positif COVID-19 tanpa gejala. Oleh sebab itu, ia memutuskan untuk melakukan isolasi secara mandiri di rumah. “Bahwa saat ini saya sedang menjalani karantina mandiri di rumah,” kata Arief melalui keterangan tertulisnya kepada IDN Times, Jumat (18/9/2020).

Ia menjelaskan, pada 16 September lalu melakukan tes cepat (rapid test) namun hasilnya nonreaktif. Namun, ketika menjalani swab test sebagai syarat untuk bisa hadir dalam acara pertemuan dengan Presiden Joko “Jokowi” Widodo, hasilnya ternyata positif.

“Tanggal 17 September, malam hari, melakukan tes swab untuk digunakan sebagai syarat menghadiri rapat di Istana Bogor tanggal 18 September, dengan hasil positif. Kehadiran dalam rapat selanjutnya diwakili oleh anggota KPU,” ujarnya.

17 September: Komisi II usul aturan yang memperbolehkan konser musik saat kampanye ditangguhkan dan kampanye pertemuan terbatas

[LINIMASA] Pilkada Serentak 2020 di Tengah Pandemik COVID-19Ilustrasi (IDN Times/Melani Indra Hapsari)

Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Guspardi Gaus meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) menangguhkan aturan yang memperbolehkan konser musik sebagai salah satu metode kampanye dalam Pilkada Serentak 2020, untuk menjaga keselamatan warga di masa pandemik COVID-19. Sebab, menurutnya, kerumunan warga ketika digelarnya konser akan memicu penularan COVID-19.

“KPU perlu melakukan kajian. Pertama bahwa pelaksanaan pilkada 2020 berbeda dengan sebelumnya. Karena Pilkada kali ini ada pandemi COVID-19. Nah satu pandemik kan ada anjuran jaga jarak, tidak boleh ada kerumunan. Hal yang bersifat kerumunan berpotensi kepada penularan pandemi COVID-19, kata Guspardi lewat keterangan tertulisnya, Kamis (17/9/2020).

Legislator daerah pemilihan Sumatra Barat II ini pun menjelaskan, konser musik tidak efektif bagi calon kepala daerah untuk membesarkan diri. Hal ini lantaran Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2020 pada Pasal 63 membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 100 orang. Selain tidak efektif menjaring pemilih, konser biasanya membutuhkan biaya yang besar.

Oleh sebab itu, dia menyarankan pasangan calon kepala daerah, tim pemenangan dan partai politik pengusung mencari model kampanye lain yang lebih inovatif di tengah pandemik.

“Artinya bagi paslon rasanya tidak efektif karena berbiaya tinggi, dalam langkah sosialisasi konser ini untuk yang datang supaya kenali paslon, kan gitu. Sebenarnya hanya media untuk melakukan pertemuan," ujar Guspardi.

Politikus PAN ini mendorong KPU, Bawaslu, partai politik dan pasangan calon kepala daerah lebih baik membuat kesepakatan bahwa kesehatan harus diutamakan agar tidak memicu terjadinya penularan COVID -19.

Sementara, anggota Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin, menyarankan menggunakan metode kampanye pertemuan terbatas, tatap muka, dialog, dan debat publik yang lebih efektif meyakinkan pemilih tentang rekam jejak pasangan calon dan agenda yang ditawarkan paslon untuk memajukan masyarakat dan daerah.

Zulfikar mengatakan, merujuk pada Pasal 65 ayat 1 huruf (g) UU nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada, disebutkan bahwa konser musik, pentas seni, dan sejenisnya merupakan bentuk kegiatan lain dari metode kampanye yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang di atur oleh PKPU.

"Dari sisi stratifikasi dan esensi, kegiatan lain kampanye dengan bentuk di atas berbeda dibandingkan metode pertemuan terbatas, tatap muka, dialog, debat publik, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga, dan iklan di media massa," ujarnya.

Di sisi lain, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar melaporkan bahwa ada 53 daerah Pilkada 2020 yang belum menyelesaikan peraturan kepala daerah (Perkada) tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan COVID-19. Daerah tersebut terdiri dari tiga kota dan 50 kabupaten.

"Ada 34 kota yang selesai dan 3 kota lainnya belum selesai. Untuk kabupaten 174 sudah menyelesaikan Perkadanya dan 50 belum menyelesaikannya,” jelas Bahtiar melalui keterangan tertulis pada Kamis (17/9/2020).

Bahtiar juga sampaikan baru dua provinsi yang telah melaksanakan penandatanganan Pakta Integritas Komitmen Mematuhi Protokol Kesehatan dalam Pelaksanaan Pilkada yaitu, Sumatera Barat dan Kalimantan Selatan. Sedangkan, tujuh provinsi lainnya belum.

"Sedangkan, kabupaten/kota yang telah laksanakan penandatanganan pakta integritas ada tujuh daerah yaitu Banjar, Tanah Bumbu, Kotabaru, Balangan, Hulu Sungai Tengah, Kota Banjarbaru, Kota Banjarmasin dan selebihnya 254 daerah belum laksanakan," tuturnya.

Babhtiar menjelaskan, provinsi yang telah tindak lanjuti dengan melaksanakan Rakor Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian  COVID-19 dalam Pelaksanaan Pilkada, yaitu, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, dan Sulawesi Utara.

Sedangkan untuk tingkat kabupaten/kota yang telah laksanakan Rakor ada 28 daerah. Terdiri dari Palalawan, Bengkalis, Siak, Solok, Solok Selatan, Seluma, Bengkulu Selatan, Cilegon, Tangerang Selatan, Sukabumi, Pemalang, Kendal, Surabaya, Bintan, Sekadau, Sintang, Bulungan, Kutai Kertanegara, Majene, Gowa, Pohuwato, Toli-Toli, Banggai, Wakatobi, Sumba Timur, Ternate, Todore Kepulauan.

"Selebihnya 233 kabupaten/kota lainnya belum," kata Bahtiar. 

Bahtiar menekankan bahwa Kemendagri memberikan batas maksimal penyelesaian Perkada hingga 18 September 2020. Ia juga mengingatkan kepada daerah pelaksana Pilkada untuk tindak lanjuti dengan melaksanakan penandatanganan Pakta Integritas Komitmen Mematuhi Protokol Kesehatan dalam Pelaksanaan Pilkada.

16 September: Pilkada 'horor' digelar saat masih pandemik COVID-19

[LINIMASA] Pilkada Serentak 2020 di Tengah Pandemik COVID-19Ilustrasi (ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra)

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 Kota Medan digugat masyarakat, karena digelar pada saat pandemik COVID-19. Mereka meminta agar Pilkada ditunda. Gugatan disampaikan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama Sumatra Utara, ke Pengadilan Negeri Medan, Rabu (16/9/2020).

Ketua Pokja Pilkada GNPF-Ulama Sumut Tumpal Panggabean mengatakan gugatan dilayangkan karena menganggap Pilkada 2020 horor, lantaran dilakukan saat pandemik COVID-19. Apalagi Medan merupakan episentrum penyebaran COVID-19 di Sumut.

“Apa yang kita lakukan hari ini menggugat KPU dan Bawaslu Kota Medan dalam penyelenggaraan Pilkada Kota Medan. Ini adalah langkah lanjutan dari sejak tiga bulan yang lalu Pokja GNPF-Ulama Sumut sudah memperhatikan dengan baik bahwa Pilkada kali ini adalah Pilkada horor," kata Tumpal Panggabean.

“Lalu di situasi seperti ini, ada lembaga KPU dan Bawaslu dan stakeholder lainnya sedang melakukan tahapan pilkada, tentu ini sangat membahayakan bagi rakyat Kota Medan khususnya,” kata dia, melanjutkan.

Jika tetap dilaksanakan, kata Tumpal, Pilkada Medan bisa berpotensi memicu peningkatan angka kasus. Dia juga menilai tak ada yang bisa menjamin pelaksanaan protokol kesehatan saat Pilkada.

Angka kasus COVID-19 di Kalimantan Timur yang masih begitu tinggi juga menjadi kekhawatiran masyarakat setempat, terutama saat Pilkada 2020. Hingga kini secara akumulasi sudah mencapai 6.317 kasus di wilayah tersebut. Bahkan, Satgas Penanganan COVID-19 sudah mengategorikan provinsi ini sebagai daerah risiko sedang penyebaran wabah COVID-19, alias zona oranye.

Di Kaltim, setidaknya ada empat daerah masuk kategori tinggi alias zona merah yakni Balikpapan, Samarinda, Kutai Kartanegara dan Bontang. Karena itu, ada kekhawatiran klaster pilkada.

“Kaltim masih punya risiko penularan tinggi virus corona bagi masyarakat maupun pendatang yang masuk ke daerah ini,” ujar Andi Muhammad Ishak, juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Kaltim dalam rilis hariannya pada Rabu (16/9/2020) petang.

Menurut Andi, dari 10 kabupaten atau kota di Kaltim, sembilan di antaranya bakal menghelat pilkada. Dan pesta demokrasi itu bagai magnet yang menarik perhatian masyarakat. Keramaian pun terkadang tak bisa dihindari.

Pesta demokrasi tersebut saat ini menjadi perhatian serius. Di satu sisi, wajib diwujudkan sukses pelaksanaannya, namun di sisi lain harus terlaksana tanpa menimbulkan klaster baru. Penerapan protokol kesehatan menjadi poin penting, untuk mencegah klaster pilkada.

15 September: Bakal calon gagal tes kesehatan karena positif narkoba, hingga pendapat millennials soal penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemik

[LINIMASA] Pilkada Serentak 2020 di Tengah Pandemik COVID-19Ilustrasi Pengguna Narkoba (IDN Times/Mardya Shakti)

Bakal Calon Wakil Bupati Barru Andi Mirza Riogi gagal memenuhi persyaratan kesehatan, karena hasil pemeriksaan narkoba ternyata positif. Pria yang akrab disapa Andi Ogi itu dinyatakan positif narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Pelaksana Pemeriksa Kesehatan bakal calon kepala dan wakil kepala daerah, untuk Pilkada Serentak 2020 di Sulawesi Selatan. 

Namun, mantan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Agus Arifin Nu'mang menyebut, menantunya itu tidak mengonsumsi narkoba. Dia tidak yakin menantunya itu memakai narkoba. Untuk menjawab keraguannya, dia sudah memintanya melakukan tes ulang dan hasilnya negatif. Andi Ogi juga melakukan tes kesehatan di tempat berbeda sebagai pembanding, dan hasilnya negatif.

Selain itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat Amnasmen juga mengatakan, calon bupati di Pilkada Solok Iriadi Dt Tumanggung tidak memenuhi syarat kesehatan calon kepala daerah.  

"Satu bakal calon dari pasangan calon di Kabupaten Solok yang dianggap tidak memenuhi syarat dan tidak direkomendasikan oleh IDI," kata Amnasmen di Padang seperti dikutip dari ANTARA, Selasa (15/9/2020).

Ia mengatakan hasil pemeriksaan tersebut juga sudah disampaikan oleh KPU kepada bakal pasangan calon dan pimpinan partai politik di Kabupaten Solok. Ia menjelaskan, pemeriksaan kesehatan sangat berpengaruh terhadap penetapan pasangan calon di pemilihan kepala daerah yang akan digelar pada 9 Desember 2020.

Sementara, melalui surat rekomendasi PDIP Perjuangan yang baru bernomor Surat DPP No 555/EX/DPP/IX/2020 tertanggal 13 September 2020, Joko Sutanto digantikan Ali Makhsun, sebagai calon wakil bupati Demak. Joko dinyatakan tidak lolos kesehatan.

Ali Makhsun akan mendampingi bakal calon Bupati Demak, Eisti’anah. Ali adalah pengasuh pondok pesantren dan ketua dewan syuro DPC PKB Demak.

Di sisi lain, Pilkada 2020 di tengah pandemik menuai beragam pendapat dari millennials. Seperti Bintang, seorang mahasiswa asal Kediri, Jawa Timur, yang berpendapat pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 seharusnya ditunda. Alasan pertama dari hal itu tentunya karena kondisi pandemik yang sedang melanda tanah air.

Menurut mahasiswa 24 tahun itu, protokol kesehatan tidak bisa menjamin keamanan pelaksanaan atau pun masyarakat yang ikut serta pada pilkada. Ia menilai, salah satu sistem yang bisa menjaga keamanan yaitu, online. Tetapi, ia menilai Indonesia belum siap untuk sistem tersebut.

"Kalau sistem online juga gak mungkin, Indonesia belum siap, bakal full server-nya," kata Bintang kepada IDN Times melalui pesan singkat, Selasa (15/6/2020).

Selain itu, ia juga tidak merasakan urgensi tentang pelaksanaan pilkada di daerahnya. Menurutnya, kepemimpinan di Kediri selalu memiliki pola yang sama. Sehingga, pergantian pemimpin tidak terlalu berpengaruh dengan pembaharuan.

Pendapat yang sama juga disampaikan Irfan, karyawan swasta yang berdomisili di Kota Depok, Jawa Barat. Irfan mengatakan pilkada seharusnya ditunda. Ia menilai, baru proses awal tahapan pilkada saja, korban sudah berjatuhan.

"Menurut aku ditunda dulu, walaupun aku udah tau siapa yang akan aku pilih," katanya kepada IDN Times melalui pesan singkat, Selasa. Pria 25 tahun itu mengkhawatirkan adanya klaster COVID-19 baru yang bermunculan dari pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.

Berbeda dengan Bintang dan Irfan, Reka, pemuda 28 tahun asal Asahan, Sumatra Utara berpendapat Pilkada Serentak 2020 harus tetap dilanjutkan. Dia mengatakan, hal itu karena sudah banyak uang yang dikeluarkan untuk persiapan ajang pemilihan kepala daerah tersebut.

Tetapi, ia menyoroti perihal keamanan saat pemungutan suara. Ia mengatakan sebaiknya ada langkah-langkah yang dilakukan untuk menjadi perisai pelindung bagi masyarakat dari paparan COVID-19.

"Kalau pun boleh pemilik suara harus dicek satu-satu sebelum masuk ke dalam tempat pencoblosan suara," katanya kepada IDN Times melalui pesan singkat, Selasa.

Baca Juga: Hasil Tes Positif Narkoba, Bakal Calon Pilkada Barru Terancam Gagal?

14 September: Bakal pasangan calon bertambah setelah ada perpanjangan masa pendaftaran

[LINIMASA] Pilkada Serentak 2020 di Tengah Pandemik COVID-19Simulasi pemungutan suara Pilkada 2020 (Dok. KPU Tangsel)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga Senin (14/9/2020) menyatakan ada 738 bakal pasangan calon kepala daerah yang telah mendaftar Pilkada 2020. Angka tersebut merupakan akumulasi pendaftaran dari 4-6 September dan perpanjangan masa pendaftaran hingga 13 September 2020.

“Jumlah keseluruhan bakal pasangan calon yang telah diterima pendaftarannya pada Pemilihan serentak 2020 berdasarkan data sementara yang dihimpun melalui sistem informasi pencalonan (Silon) hingga 13 September 2020 pukul 24.00 WIB sebanyak 738 pasangan," kata Komisioner KPU Ilham Saputra seperti dikutip dari ANTARA, Senin (14/9/2020).

Ilham menjelaskan, dari jumlah tersebut, 25 pasangan di antaranya calon gubernur dan wakil gubernur, 612 pasangan bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati, dan 101 pasangan calon wali kota dan wakil wali kota.

Jumlah bakal calon laki-laki 1.321 orang dan bakal calon perempuan 155 orang. Bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota yang diusulkan partai politik atau gabungan partai politik sebanyak 647 pasangan. Sementara bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati, bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota yang melalui jalur perseorangan sebanyak 66 pasangan.

"Setelah tahapan perpanjangan pendaftaran bakal pasangan calon, KPU provinsi, KPU kabupaten kota akan melakukan verifikasi dan pemeriksaan kesehatan terhadap bakal pasangan calon yang telah diterima pendaftarannya," ujar ilham.

Seiring bertambahnya bakal pasangan calon, bertambah pula bakal paslon yang terpapar virus corona. Juru Bicara Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk percepatan penanganan COVID-19, Arnoldus Tiniap menyebut, ada satu bakal calon bupati yang akan bertarung pada Pilkada Serentak Papua Barat, terkonfirmasi positif COVID-19.

Dengan demikian, menjadi 64 bakal calon kepala daerah yang mengikuti kontestasi Pilkada 2020 dinyatakan positif terinfeksi virus corona. Saat ini, kata Arnoldus, yang bersangkutan sudah menjalani isolasi mandiri guna mempercepat proses penyembuhan.

Pada hari yang sama, Komisi III DPR RI menyepakati usulan tambahan anggaran Mahkamah Konstitusi (MK) untuk penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2020 yang mencapai Rp61 miliar.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Mahkamah Konstitusi Guntur Hamzah mengungkapkan pengajuan tambahan anggaran MK untuk Tahun Anggaran 2021, karena Pilkada Serentak 2020 akan digelar pada 9 Desember 2020 sementara anggaran belum tersedia.

"Anggaran untuk penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota sebesar Rp61.243.350.000," ujar Guntur dalam rapat dengar pendapat Komisi III DPR RI di Senayan, Jakarta, seperti dilansir ANTARA, Senin.

Anggaran tersebut, kata Guntur, belum tersedia jika mengacu pada pagu anggaran MK TA 2021 yang ditetapkan dalam surat bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan. Adapun penanganan perkara perselisihan hasil Pilkada 2020 akan dilangsungkan pada Januari hingga Maret 2021.

Selain menerima anggaran untuk penanganan perkara perselisihan hasil Pilkada, Komisi III DPR RI juga menerima usulan tambahan anggaran Rp2,5 miliar yang diajukan MK untuk dana dukungan Pilkada. "Ini juga untuk penanganan perkara," kata Guntur.

MK juga mengajukan tambahan anggaran untuk pelaksanaan Bimbingan Teknis Hukum Acara bagi partai politik dan para penyelenggara, sebelum pelaksanaan Pilkada serta anggaran untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat) untuk pemahaman hak konstitusional warga negara yang mencapai Rp22,6 miliar.

MK juga meminta tambahan anggaran penanganan perkara PUU, SKLN, dan perkara lainnya sebesar Rp92 miliar. Seluruh total pengajuan tambahan anggaran MK untuk tahun anggaran 2021 yang dapat diterima Komisi III DPR RI dalam rapat kerja tersebut mencapai Rp248,7 miliar. Tambahan anggaran tersebut terbagi atas program penanganan perkara konstitusi yang jumlahnya sebesar Rp182 miliar dan program dukungan manajemen sebesar Rp66,4 miliar.

Adapun program dukungan manajemen, kata Guntur, untuk anggaran pembiayaan enam poin pengadaan barang dan jasa, yaitu revitalisasi data center, pengadaan data recovery center, pengadaan perlengkapan ruang sidang, pengadaan lift orang dan barang, rehabilitasi ruang server atau peladen back up data, serta penyelenggaraan internship dan recharging program di Mahkamah Konstitusi.

13 September: PDIP dukung Pilkada tidak ditunda lagi

[LINIMASA] Pilkada Serentak 2020 di Tengah Pandemik COVID-19Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto membuka sekolah partai secara virtual, Jumat (21/08/2020) (Dok. PDIP)

DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan sikap mendukung pemerintah untuk terus melaksanakan Pilkada Serentak 2020 pada 9 Desember mendatang. Sikap itu disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto saat menjawab pertanyaan wartawan seusai pembukaan Sekolah Cakada PDIP gelombang III yang dilaksanakan secara virtual, Minggu (13/9/2020).

"Yang penting saat ini, sudah ada harapan bagaimana ada temuan vaksin. Plus ada kesadaran untuk terus mengingatkan pentingnya protokol kesehatan seperti menjaga jarak minimal dua meter," ujarnya.

Hasto mengatakan, PDIP tetap mendukung Pilkada pada 9 Desember 2020 mendatang karena hal itu sudah beberapa kali tertunda karena pandemik COVID-19. Walaupun demikian, ia mengatakan PDIP mendukung pilkada dengan protokol kesehatan yang ketat.

"Maka untuk itu, mengingat pilkada serentak sudah beberapa kali ditunda dan kita sudah berkomitmen 9 Desember, sikap dari PDI Perjuangan adalah pilkada tetap 9 Desember. Hanya saja seluruh ketentuan protokol pencegahan COVID-19 harus dijalankan," kata dia. 

12 September: Calon kepala daerah terpapar COVID-19 bertambah menjadi 63 orang

[LINIMASA] Pilkada Serentak 2020 di Tengah Pandemik COVID-19Bakal pasangan calon Wali Kota dan wakil Wali Kota Solo Bagyo Wahyono-FX Supardjo (Bajo). (ANTARA/Bambang Dwi Marwoto)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat, berdasarkan data terkini setidaknya ada 63 bakal calon kepala daerah peserta pemilihan kepala daerah (Pilkada) Srentak 2020 yang sementara ini telah terkonfirmasi positif COVID-19.

"Sebagai catatan, ini data tadi pagi, ada kurang lebih 63 bakal calon yang positif COVID-19, dari 1.470 bakal calon," kata anggota KPU Viryan Aziz, saat diskusi virtual bertema Pilkada Serentak dan Kualitas Demokrasi di Era COVID-19, Sabtu (12/9/2020).

Viryan menjelaskan, jumlah tersebut sekitar 4-5 persen dari total bakal calon kepala daerah yang akan ikut Pilkada 2020. Kendati, KPU mengingatkan meski persentase kecil tidak boleh menjadikan kelengahan terhadap bahaya COVID-19, protokol kesehatan harus tetap dilakukan dengan baik.

11 September: KPU buka kembali pendaftaran pada 11-13 September 2020

[LINIMASA] Pilkada Serentak 2020 di Tengah Pandemik COVID-19Gedung KPU RI (IDN Times/Denisa Tristianty)

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menyatakan memperpanjang masa pendaftaran Pilkada 2020, hal ini berguna sebagai bentuk antisipasi adanya calon tunggal. Dia menyebutkan pada 2015, Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk daerah dengan satu paslon, maka pendaftaran boleh dilanjutkan.

"Apabila di sebuah daerah hanya ada satu pasangan calon, itu boleh dilanjutkan setelah KPU dengan sungguh-sungguh mengupayakan pasangan calon itu tidak hanya satu," kata Arief dalam rapat kerja Komisi II DPR RI di Senayan, Jakarta seperti dikutip dari ANTARA, Jumat (11/9/2020).

Sejak keputusan MK diberlakukan, KPU juga mulai memberlakukan peraturan untuk memperpanjang atau membuka kembali masa pendaftaran pasangan calon untuk berkompetisi dalam pemilihan umum.

"KPU mengatur agar ada kemungkinan pasangan calon yang mendaftar atau berkompetisi di wilayah tersebut itu lebih dari satu pasangan calon. Itu memang diatur dalam regulasi kami," kata Arief.

Dia mengatakan sebanyak 28 kabupaten kota memiliki satu bakal paslon, dan pendaftaran pun dibuka kembali pada 11-13 September 2020.

Sementara, anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay mempertanyakan adanya perbedaan persepsi antara KPU pusat dan daerah. Ia menyebut ada ketua KPU daerah di Sumatra Utara mengatakan bahwa partai politik hanya boleh menarik dukungannya terhadap salah satu calon yang berkontestasi di Pilkada Serdang Bedagai, jika pasangan calon mengizinkan parpol tersebut menarik dukungan.

"Ini 'kan ada tafsir dari beberapa anggota KPU di daerah ini. Mereka mengatakan surat dukungan partai politik itu tidak bisa dicabut lagi, padahal ini nanti ada masa perpanjangan (pendaftaran pilkada). Ini yang seharusnya dipertegas dalam rapat ini supaya tidak ada yang multitafsir. Dengan demikian, kami bisa berbuat adil terhadap mereka yang sedang berkompetisi," kata Saleh.

Ketua KPU Arief menjelaskan sebetulnya mengubah komposisi dukungan partai politik di dalam kontestasi pilkada diperbolehkan. Namun, dengan syarat, calon yang berkompetisi hanya satu dalam pilkada tersebut.

Selain itu, kata Arief, perubahan komposisi parpol pendukung itu dibolehkan apabila partai pendukung pasangan calon kepala daerah yang tersisa itu tidak mencukupi sekurang-kurangnya 20 persen jumlah kursi DPRD.

"Kalau kurang, boleh. Akan tetapi, kalau lebih, komposisi yang tersisa itu lebih dari 20 persen, dia (pasangan calon kepala daerah) itu harus mendaftar sendiri (jalur perorangan)," kata Arief.

"Secara regulasi kita memungkinkan. Akan tetapi, ini hanya terjadi pada daerah dengan calon tunggal. Tidak untuk daerah lain, misalnya, sudah ada yang (paslon) mendaftar lebih dari satu, tetapi parpol melihat di daerah dengan calon tunggal boleh tarik dukungan, terus di daerah yang lebih dari satu ikut-ikut menarik dukungan," lanjut Arief.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) hari ini juga meminta KPU, pemerintah dan DPR RI melakukan penundaan pelaksanaan tahapan pilkada lanjutan sampai pandemik COVID-19 berakhir, atau setidaknya mampu dikendalikan berdasarkan data epidemologi yang dipercaya.

“Seluruh proses yang telah berjalan tetap dinyatakan sah dan berlaku untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi para peserta Pilkada,” kata Anggota Tim Pemantau Pilkada 2020 Komnas HAM RI Amiruddin lewat keterangan tertulisnya, Jumat (11/9/2020).

Perlu diketahui bahwa selain 60 calon kepala daerah dinyatakan positif COVID-19, sebanyak 96 petugas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Boyolali, Jawa Tengah, dinyatakan terpapar virus corona, setelah melaksanakan tahapan Pilkada Serentak 2020.

Sementara, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD kembali menegaskan, tidak ada alasan yang cukup meyakinkan untuk melakukan penundaan Pilkada Serentak 2020 meskipun diselenggarakan di tengah pandemik COVID-19.

Dia mengatakan, banyak pihak yang mengusulkan agar Pilkada Serentak 2020 untuk ditunda terlebih dahulu. Namun, pemerintah sudah tegas menyatakan bahwa gelaran pesta demokrasi itu wajib dilakukan pada tahun ini, yaitu pada 9 Desember 2020.

10 September: Mendagri ancam cakada yang melanggar PKPU akan ditunda pelantikannya

[LINIMASA] Pilkada Serentak 2020 di Tengah Pandemik COVID-19Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Surabaya, Jumat (26/6). IDN Times/Fitria Madia

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan, hingga Kamis, 10 September 2020, ada 60 calon kepala daerah terpapar COVID-19. Sebelumnya, KPU umumkan 37 calon kepala daerah dinyatakan positif COVID-19 usai penutupan pendaftaran paslon.

“Per hari ini sampai siang tadi sudah 60 calon (Cakada) dinyatakan positif COVID-19,” kata Arief dalam rapat kerja Komisi II bersama Mendagri, KPU, DKPP, dan Bawaslu disiarkan langsung TVR Parlemen, Kamis.

Sementara, Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan Aziz, memastikan jika ada bakal pasangan calon (bapaslon) yang menjadi peserta dalam Pilkada Serentak 2020 terpapar positif COVID-19, maka hal itu tidak menggugurkan dia untuk ikut dalam kontestasi politik lima tahunan tersebut.

Menurut dia, pemeriksaan standar kesehatan bagi bapaslon sebagai syarat bisa maju di Pilkada, tidak termasuk COVID-19.

"COVID-19 tidak menggugurkan karena pemeriksaan kesehatan itu sudah ada standarnya. Tidak termasuk di dalamnya COVID-19," kata Viryan dikutip dari ANTARA, Kamis.

"Bisa kita katakan sangat minim jumlahnya, namun karena ini calon pemimpin kita berharap bisa mengambil pelajaran yakni ada kerumunan massa kemarin. Mudahan-mudahan tidak terjadi klaster dari pasangan calon," lanjut dia.

Menurut dia, Pilkada Serentak 2020 yang digelar di tengah ancaman pandemik COVID-19 hingga saat ini telah dilaksanakan dua tahapan, yakni tahap verifikasi syarat dukungan pasangan calon perseorangan dan yang kedua tahap pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih.

Viryan mengatakan, tahapan itu melibatkan lebih dari 300 ribu petugas yang melakukan coklit terhadap 107 juta data pemilih. Coklit dilakukan dari rumah ke rumah di lebih dari 46.745 desa, 4.241 kecamatan, dan 309 kabupaten kota. Namun hingga saat ini belum ditemukan petugas yang terpapar virus corona saat melaksanakan tugas di dua tahapan Pilkada tersebut.

"Hingga hari ini tidak ada petugas yang terpapar COVID-19 karena melakukan kegiatan itu yakni coklit," ujarnya.

Ia mengatakan, kalaupun ada petugas yang terpapar, dia memastikan bukan akibat dari dua tahapan Pilkada serentak 2020 tersebut, karena pernah dilakukan penelusuran kontak terhadap petugas yang terpapar, dan diketahui bukan dampak aktivitas agenda pilkada.

"Jadi setelah penelusuran yang terdampak itu dari aktivitas lain mulai dari keluarga, atau aktivitas di luar dua tahapan tersebut," katanya.

Pada hari yang sama, Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja mengatakan, hingga 21 Agustus 2020, Bawaslu telah menerima sebanyak 52 permohonan penyelesaian sengketa Pilkada Serentak 2020. Jumlah tersebut terdiri dari enam permohonan online dan 46 permohonan langsung.

Menurutnya, sebanyak 46 permohonan diregister, tiga permohonan tidak diregister, dan tiga permohonan tidak diterima. Dari 46 permohonan yang diregister, lanjut dia, 43 kasus telah disidangkan dan tiga kasus akan diputus.

“Dalam permohonan sengketa, Bawaslu menerima permohonan secara online. Jika pemohon kesulitan mendatangi kantor Bawaslu, maka bisa dilakukan permohonan secara online dan kemudian disusulkan surat permohonannya. Selanjutnya, Bawaslu bisa menindaklanjuti,” kata Bagja dikutip dari situs resmi bawaslu.go.id, Kamis.

Terkait pelanggaran pilkada, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Kornavian mengatakan pihaknya telah memberi teguran kepada 72 calon kepala daerah atau cakada yang melanggar protokol kesehatan selama menjalani proses Pilkada 2020.

“Satu orang gubernur, bupati 36, wakil bupati 25, wali kota lima, dan wakil wali kota lima,” ujar Tito saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI yang disiarkan secara langsung di TVR Parlemen, Kamis.

Mendagri mengimbau cakada tidak melakukan arak-arakan atau konvoi dan menciptakan kerumunan massa. Mendagri meminta para cakada mematuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Namun, mantan Kepala Kepolisian RI itu juga mengapresiasi kepada lima cakada yang patuh menjalankan protokol kesehatan.

“Mereka di antaranya Bupati Gorontalo, Bupati Luwu Utara, Wakil Walikota Ternate, Wakil Walikota Denpansar, dan Gubernur Gorontalo. Ini yang daerahnya tertib dan tidak terjadi kumpulan masa,” ujar Tito.

Tito menjelaskan, penghargaan kepada cakada yang mematuhi protokol kesehatan berupa anjungan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) mandiri dari Mendagri untuk daerah tersebut.

Reward paslon yang patuh tanpa ada kumpulan masa, kalau kita lihat banyak diberitakan yang adanya kerumunan masa pada saat pendaftaran. Sebenarnya ada yang cukup patuh, sehingga kita berikan apresiasi bahkan ke daerah tersebut,” ujar Mendagri.

Tito juga mengancam pihaknya akan menunda pelantikan calon kepala daerah atau cakada yang melanggar protokol kesehatan selama proses Pilkada 2020, sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

“Kemendagri akan bertindak tegas kepada paslon incumbent yang berkali-kali melanggar dengan opsi sanksi menunda pelantikan,” kata Tito saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI yang disiarkan secara langsung di TVR Parlemen, Kamis.

Selain menunda pelantikan jika dinyatakan menang, cakada juga bisa dijatuhi sanksi berupa kewajiban mengikuti pendidikan dan pelatihan, serta tidak akan memenuhi usulan penunjukan penjabat sementara (PJS) oleh gubernur.

“Bila gubernur tidak mampu mengendalikan kepala daerah yang tidak taat protokol kesehatan,” ujar Tito.

Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengatakan pihaknya telah melakukan sosialisasi dengan mengirimkan surat edaran kepada peserta pemilu pada H-1 pendaftaran, agar menaati protokol kesehatan untuk mencegah COVID-19. Afif mengatakan Bawaslu RI sudah menyurati partai politik dan Bawaslu daerah, agar peserta pemilu taat protokol kesehatan pada H-1 pendaftaran.

"Seperti H-1 kita sudah menyurati semua jajaran partai dan jajaran kita (pengawas), soal memperhatikan protokol. Karena itu yang bisa kita lakukan. Sisanya koordinasi dengan Satpol PP dan Kepolisian,” kata Afif, dalam diskusi daring bertema Pilkada 2020 dan Klaster Corona, Kamis.

Afif menjelaskan, dari 600-an bakal pasangan calon kepala daerah yang mendaftar ke KPUD, sebanyak 243 di antaranya melanggar protokol kesehatan lantaran membawa sejumlah massa pada saat mendaftar.

Ia juga menyebut Bawaslu tidak bisa menjatuhkan sanksi berat sebagai efek jera kepada paslon yang melanggar protokol kesehatan COVID-19. Bawaslu hanya bisa memberikan teguran atau surat peringatan kepada cakada.

"Undang-undang yang dilanggar ini kan undang-undang kekarantinaan dan peraturan daerah. Kalau terkait pilkada ya protokol gitu aja, tapi gak dijelaskan (sanksinya)," ujar Afif.

Afif menjelaskan berdasarkan kesepakatan antara Bawaslu, KPU, dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), penegakan disiplin protokol kesehatan COVID-19 hanya berupa pencegahan jika mengacu kepada PKPU Nomor 10 Tahun 2020.

Oleh sebab itu, menurut Afif, Bawaslu telah melakukan koordinasi dengan kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam rangka penerapan disiplin protokol kesehatan.

"Tentu, makanya kita menekankannya pada pencegahan. Kesepakatan kita (Bawaslu), KPU dan Kemendagri seperti membuat gugus tugas, saat itu (ada kerumunan) kita bubarkan. Jajaran kita mengambil inisiatif mencegah, dan sudah dilakukan," tutur dia.

Pada hari yang sama, Ketua KPU Arief Budiman menyebut lembaganya menghemat anggaran kurang lebih Rp600 miliar, karena Kementerian Kesehatan menurunkan tarif rapid test tau tes cepat COVID-19.

"Karena Kementerian Kesehatan menurunkan tarif rapid test, anggaran itu kami realisasikan, kami hitung ulang, terjadi penghematan sebesar itu," kata Arief dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, Bawaslu RI, dan DKPP di kompleks Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis.

Setelah penghematan dilakukan internal KPU sebesar itu, kata Arief, ternyata anggaran KPU RI pun tetap dipangkas lagi sekitar Rp400 miliar oleh Kementerian Keuangan. Kendati, kata Arief, KPU selalu mengutamakan prinsip efektif dan efisien dalam penggunaan anggaran.

Meskipun pada saat rapat bersama Komisi II DPR RI pada 11 Juni 2020 KPU meminta anggaran sebesar Rp4,7 triliun untuk Pilkada Serentak 2020, hanya terealisasi kurang lebih Rp3,7 triliun. Namun, dengan penghematan dan pemangkasan yang terjadi, anggaran KPU yang digelontorkan KPU hingga kini Rp2,8 triliun.

"Nah, bagian yang dipangkas itu adalah sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, rapat koordinasi, jadi kegiatan semacam itu hanya bisa dilakukan KPU secara daring. Meskipun seharusnya memang ada tahapan sosialisasi yang tidak dilakukan secara daring," kata Arief.

Karena itu, KPU RI menyadari sejak pemerintah dan DPR RI sepakat melanjutkan tahapan Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemik dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat, maka akan sulit mengantisipasi terjadinya pelanggaran mengingat minimnya sosialisasi.

9 September: KPK temukan kepala daerah di Jatim menggunakan dana penanganan COVID-19

[LINIMASA] Pilkada Serentak 2020 di Tengah Pandemik COVID-19Juru Bicara Bidang Pencegahan KPK, Ipi Maryati Kuding (Dok. Humas KPK)

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar mengatakan, jauh-jauh hari sebelum dana penanganan COVID-19 dikucurkan, Presiden Joko "Jokowi" Widodo meminta lembaganya ikut memastikan dan menjaga agar anggaran tidak disalahgunakan. Dia mengatakan, ada kepala daerah yang menggunakan dana itu, dengan pertimbangan apakah daerah tersebut melakukan pilkada atau tidak.

"Kita menemukan di beberapa wilayah yang sangat tidak masuk di akal. Korban COVID-nya sedikit, tapi refocusing-nya (anggarannya) sangat tinggi. Ternyata, itu (yang melakukan) para petahana yang akan maju (Pilkada) juga," kata Lili seperti dilansir dari YouTube KPK, Rabu, 9 September 2020.

Lili menjelaskan, temuan ini berdasarkan penelaahan recofusing APBD di sejumlah daerah. Akan tetapi, Lili enggan membeberkan lebih detail di mana saja daerah tersebut, serta siapa petahana itu.

"Kita gak bisa sebut kabupatennya ya, tapi yang pasti itu di wilayah Jatim. Kita sudah menegur dan mengingatkan agar (anggaran) dinormalkan dan diwajarkan. Karena, kita tidak ingin ini mengarah kepada pidana, lebih bagus dicegah," ungkapnya.

"(Daerahnya) Tidak banyak, tidak sampai 10 persen," sambungnya.

Lili mengatakan, berdasarkan temuan itu, Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), diminta terus mendampingi penggunaan dana penanganan COVID-19 tersebut.

"Karena prinsipnya, dalam hal ini menghindari kerugian di depan. Jadi kita ingatkan Kada (Kepala Daerah) melalui APIP dan BPKP untuk terus melakukan pendampingan," ucapnya.

Sebelumnya, Lili mengatakan, pihaknya mengidentifikasi sejumlah titik rawan korupsi terkait penanganan COVID-19. Hal itu dia sampaikan dalam Konferensi pers Kinerja KPK Semester I 2020.

"Di antaranya terkait pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJ). Ada potensi terjadi kolusi, mark-up harga, kickback, konflik kepentingan dan kecurangan," kata Lili di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 18 Agustus 2020.

Terkait pengadaan barang/jasa pemerintah, langkah pencegahan yang dilakukan KPK adalah dengan mengeluarkan SE Nomor. 8 Tahun 2020 tanggal 2 April 2020, tentang Penggunaan Anggaran Pelaksanaan Barang/Jasa (PBJ) Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 Terkait Pencegahan Korupsi, sebagai rambu-rambu dan panduan bagi pelaksana.

Selain itu, KPK juga mengidentifikasi potensi kerawanan pada pencatatan penerimaan, penyaluran bantuan dan penyelewengan bantuan/hibah dari masyarakat ataupun swasta yang diberikan kepada Gugus Tugas dan seluruh kementerian/lembaga/pemda.

"Sebagai langkah antisipatif, KPK menerbitkan Surat KPK Nomor B/1939/GAH.00/0 1-10/04/2020 Tanggal 14 April 2020, ditujukan kepada Gugus Tugas dan seluruh kementerian/lembaga/pemda tentang Penerimaan Sumbangan/Hibah dari Masyarakat," ucapnya.

Lili melanjutkan, potensi kerawanan lainnya ada pada alokasi sumber dana dan belanja, serta pemanfaatan anggaran dalam proses refocusing dan realokasi anggaran Covid-19 pada APBN dan APBD. Demikian juga pada penyelenggaraan bantuan sosial (Social Safety Net) oleh pemerintah pusat dan
daerah.

"KPK mengidentifikasi titik rawan pada pendataan penerima, klarifikasi dan validasi data, belanja barang, distribusi bantuan, serta pengawasan. Untuk itu, KPK menerbitkan Surat Edaran Nomor. 11 Tahun 2020 tanggal 21 April 2020 tentang Penggunaan DTKS dan Data non-DTKS dalam Pemberian Bantuan Sosial ke Masyarakat," ujarnya.

8 September: Sebanyak 67 bakal pasangan calon maju mendaftar melalui jalur perseorangan

[LINIMASA] Pilkada Serentak 2020 di Tengah Pandemik COVID-19Pasangan calon Mohammad Idris-Imam Budi Hartono saat mendaftar peserta Pilkada Serentak 2020 di KPU Depok, Minggu 6 September 2020. (ANTARA/Feru Lantara)

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arif Budiman mengatakan, sebanyak 67 bakal pasangan calon kepala daerah (cakada) maju melalui jalur independen atau perseorangan.

“Sebanyak 667 bakal pasangan calon diusung oleh partai politik dan 67 bakal pasangan calon maju mendaftar melalui jalur perseorangan," kata Arif dilansir ANTARA, Selasa, 8 September 2020.

Arif menjelaskan, sebanyak 734 calon kepala daerah telah mendaftar ke KPU. Dari jumlah tersebut, terdapat 1.313 laki-laki dan 155 perempuan. "Terdiri atas 25 bakal pasangan calon pemilihan gubernur, 609 bakal pasangan calon pemilihan bupati, kemudian 100 bakal pasangan calon pemilihan wali kota atau wakil wali kota," kata dia.

KPU RI telah memberikan waktu bagi bakal pasangan calon kepala daerah, untuk melakukan pendaftaran 4-6 September 2020 pukul 24.00 WIB. Setelah tahapan pendaftaran ditutup, KPU provinsi, dan KPU kabupaten atau kota akan melakukan verifikasi berkas persyaratan.

Untuk 28 daerah yang hanya terdapat satu bakal pasangan calon, KPU kabupaten atau kota akan membuka pendaftaran kembali, setelah melakukan proses penundaan dan sosialisasi.

Pada kesempatan berbeda, Arief memberikan izin untuk peserta Pilkada Serentak 2020 melakukan kampanye secara terbuka pada masa pandemik COVID-19. Namun, ada batas maksimal dengan jumlah yang hadir hanya 100 orang saja.

Hal itu disampaikan Arief usai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko “Jokowi” Widodo dengan tema Lanjutan Pembahasan Persiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak secara daring.

"Kampanye yang dihadiri secara fisik oleh peserta dibatasi paling banyak 100 orang," kata Arief seperti dikutip ANTARA, Selasa.

Arief menjelaskan, rapat umum hanya dua kali dalam pemilihan gubernur dan satu kali untuk pemilihan bupati dan wali kota. Selebihnya, kehadiran peserta kampanye dapat dilakukan secara daring.

"Untuk pertemuan terbatas, yaitu kampanye dalam bentuk kegiatan pertemuan terbatas atau dialog dibatasi 50 orang yang bisa hadir secara fisik, selebihnya dapat dilakukan secara daring," ujar Arief.

Selain itu, kegiatan debat publik dalam satu ruangan juga dibatasi maksimal 50 orang.

"Jadi, kalau ada dua pasangan calon, data maksimal 50 orang itu harus dibagi untuk dua kontestan. Kalau ada tiga pasangan, kemudian yang 50 orang tadi dibagi untuk tiga kontestan, begitu seterusnya," kata Arief menjelaskan.

Aturan itu merujuk pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada bahwa rapat umum tetap menjadi bentuk kampanye para kontestan.

Undang-undang tersebut, kata Arief, tidak membatalkan bentuk kampanye itu. Maka, KPU tidak bisa menghilangkan metode kampanye yang sudah ditetapkan UU, tetapi pihaknya mengatur dengan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku.

Bila tidak bisa dilakukan secara daring, pertemuan fisik diatur dengan protokol kesehatan agar semaksimal mungkin tidak menimbulkan penyebaran COVID-19.

Sementara, Presiden Joko “Jokowi” Widodo kembali mengingatkan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri untuk bisa netral pada saat penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 yang berlangsung di 270 daerah.

Ia berharap agar Pilkada di tengah pandemik COVID-19 ini bisa menjadi simbol berkembangnya demokrasi di Tanah Air, yang ditunjukan dengan meningkatnya partisipasi pemilih di sejumlah daerah.

Pada hari yang sama, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri, Brigjen Pol Awi Setiyono, mengatakan ada 5.113 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Pilkada 2020 yang dinilai sangat rawan. 

"Dan 732 TPS kategori khusus diterjunkan dua personel per satu TPS," kata Awi Setiyono, Selasa (8/9/2020).

Awi juga menjelaskan ada 266.220 TPS berkategori aman, yang nantinya akan dijaga dua polisi per 10 TPS, selain itu ada juga 34.863 TPS kategori rawan yang akan dijaga oleh dua polisi per dua TPS.

Awi memaparkan Polri akan mengerahkan 137.729 personel untuk mengamankan 300.152 TPS pada hari pencoblosan Desember mendatang.

Baca Juga: Tidak Cuma Sumbar, PDIP Juga Absen di Pilkada Kota Cilegon

7 September: KPU menutup pendaftaran dan tercatat ada 687 bakal paslon yang sudah mendaftar

[LINIMASA] Pilkada Serentak 2020 di Tengah Pandemik COVID-19Pasangan bakal calon gubernur-wakil gubernur Jambi, Fachrori Umar dan Syafril Nursal, mendaftar ke KPUD Jambi untuk mendaftar pencalonan Pilgub Jambi dengan mengenakan pakaian adat Jambi, di Jambi, Minggu, 6 September 2020. (ANTARA/HO)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi menutup masa pendaftaran bakal pasangan calon kepala daerah yang akan mengikuti Pilkada 2020, pada Minggu 6 September 2020 pukul 24.00 WIB. Pada hari terakhir pendaftaran, tercatat 687 bakal pasangan calon kepala daerah mendaftar seperti yang tercantum dalam Sistem Informasi Pencalonan. 

Dari angka tersebut, "jumlah bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sebanyak 22," demikian keterangan KPU seperti dikutip dari ANTARA, Senin, 7 September 2020.

Adapun jumlah pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati sebanyak 570. Sedangkan jumlah pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota ada 95. Sedangkan, jumlah bakal calon laki-laki 1.233 orang dan bakal calon perempuan 141 orang.

Kemudian, jumlah pasangan bakal calon yang diusulkan partai politik atau gabungan partai politik sebanyak 626 paslon. Sedangkan jumlah pasangan bakal calon yang melalui jalur perseorangan 61 paslon.

Berdasarkan data sementara yang berhasil dihimpun dari KPU provinsi dan KPU kabupaten kota, hingga 6 September 2020 pukul 24.00, tercatat 37 orang bakal calon dari 21 provinsi dinyatakan positif COVID-19 berdasarkan pemeriksaan swab test.

"Untuk pasangan calon yang tidak dapat diterima pendaftarannya, KPU meminta agar tetap menjaga kondusivitas situasi dan mengikuti peraturan perundangan yang berlaku," tulis KPU.

Sementara, Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Fritz Edward Siregar mengatakan dari 315 bakal paslon yang telah mendaftar, sebanyak 141 di antaranya diduga melanggar aturan protokol kesehatan. Pelanggaran ini terkait dengan jumlah massa yang datang ke kantor KPU setempat saat mendaftarkan diri sebagai peserta Pilkada Serentak 2020.

Padahal, dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) sudah jelas tertulis bahwa bapaslon dilarang membawa massa saat melakukan pendaftaran ke KPUD.

“141 bapaslon tersebut diduga melanggar aturan PKPU yang secara tegas melarang konvoi dan arak-arakan di tengah pandemik COVID-19,” kata Fritz melalui keterangan tertulisnya, Senin.

Bawaslu akan tegur bapaslon dan menyerahkan laporan pelanggaran ke kepolisian. Melihat data tersebut, Fritz menegaskan, Bawaslu akan melakukan dua hal. Pertama, berupa saran perbaikan (teguran). Kedua, melaporkan bapaslon yang melanggar protokol kesehatan kepada pihak-pihak lain yang berwenang seperti kepolisian.

Bawaslu kembali memperbarui data dan menemukan sebanyak 243 bakal paslon diduga melanggar protokol kesehatan COVID-19, selama masa pendaftaran calon Pilkada 2020. Fritz mengungkapkan jajaran Bawaslu daerah menemukan dugaan pelanggaran tersebut, ketika melakukan pengawasan melekat pada tahapan pendaftaran calon.

Rincian dugaan pelanggaran itu dilakukan sebanyak 141 bapaslon melanggar protokol kesehatan pada hari pertama, dan 102 bapaslon melanggar di hari kedua. Jadi totalnya 243 kasus,” kata Fritz melalui keterangan tertulis, Senin.

Dia mengatakan bapaslon yang melanggar aturan protokol kesehatan terjadi saat mereka berangkat dari rumah masing-masing, karena pada saat itu terjadi arak-arakan hingga menuju kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD).

“Pelanggaran ini terjadi sebelum memasuki kantor KPUD setempat, karena pada saat memasuki kantor KPU diberlakukan pengecekan sesuai protokol kesehatan,” ujar Fritz.

Lebih jauh, Fritz menegaskan, jika ada yang melanggar protokol kesehatan dalam sisa tahapan Pilkada 2020, Bawaslu akan langsung berkoordinasi dengan kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) setempat, untuk melakukan penertiban.

Sementara, Presiden Joko "Jokowi" Widodo meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis untuk lebih tegas lagi dalam mencegah klaster Pilkada 2020. Sebab, selama Pilkada 2020 berlangsung nantinya, hal itu bisa berpotensi menyebabkan penyebaran virus corona semakin banyak jika tidak menerapkan disiplin protokol kesehatan.

"Saya minta ini Pak Mendagri urusan yang berkaitan dengan klaster Pilkada ini betul-betul ditegasi betul. Diberikan ketegasan betul," ujar Jokowi dalam sidang kabinet paripurna, yang disiarkan langsung di channel YouTube, Senin.

Jokowi minta masyarakat waspada pada klaster keluarga. Selain klaster keluarga, Jokowi juga meminta masyarakat hati-hati terhadap klaster-klaster lainnya seperti klaster perkantoran.

Jokowi mengatakan, selama ini yang selalu diwaspadai adalah tempat-tempat ramai, tempat publik. Sehingga di dalam rumah dan kantor banyak yang abai dengan protokol kesehatan. "Dalam perjalanan masuk kantor kita juga sudah merasa aman, sehingga kita juga lupa di dalam kantor protokol kesehatan," ungkapnya.

6 September: Gibran mendapat lawan di Pilkada Kota Solo

[LINIMASA] Pilkada Serentak 2020 di Tengah Pandemik COVID-19Paslon Bagyo Wahyono-FX Supardjo (Bajo) menunggang kuda untuk mendaftar ke KPU Solo. IDN Times/Larasati Rey

Bakal pasangan calon dari jalur independen atau perseorangan, Bagyo Wahyono dan FX Supardjo (Bajo), hari ini mendaftarkan diri sebagai bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solo ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.

Alhasil, putra sulung Presiden Joko “Jokowi” Widodo, Gibran Rakabuming Raka yang juga mencalonkan diri sebagai bakal calon kepala daerah di Solo, kemungkinan besar akan ada lawan pada Pilkada Solo pada 9 Desember 2020.

Paslon Bajo naik kuda saat mendaftarkan diri ke KPUD Solo. Syarat pencalonan Bajo dinyatakan sah oleh KPUD Solo, namun paslon ini masih harus melewati beberapa persyaratan pendaftaran kepala daerah Solo.

Pada hari yang sama, Syarif Fasha mengundurkan diri dari bursa pencalonan Gubernur Jambi pada Pilkada Serentak 2020. Pengumuman pengunduran diri tersebut disampaikan secara resmi di ruang pola rumah Dinas Wali Kota Jambi, yang disaksikan pendukung dan simpatisannya hari ini.

"Kami bersama pak Asafri Jaya Bakri mulanya terpanggil untuk mengabdi dalam ruang lingkup yang lebih luas, maju dalam kontestasi pemilihan Gubernur Jambi, namun dalam perjalanan nya terjadi dinamika, baik yang bersifat politis dan non-politis, dan kami sepakat untuk tidak ambil bagian dalam pesta demokrasi ini," kata Syarif.

Salah satu alasan non-politis, menurut Syarif, yakni terkait kondisi kesehatan putra bungsunya yang menurun dan harus menjalani perawatan serius di salah satu rumah sakit di Jakarta. Kendati, dia memberikan kebebasan kepada para pendukungnya untuk memilih kandidat yang diyakini. Sempat beredar surat rekomendasi Partai Gerindra ke kandidat lain, yang disebut-sebut menjadi alasan Syarif mundur dari kontestasi pilkada.

Pada hari yang sama, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyayangkan terjadinya kerumunan pada saat pendaftaran bakal pasangan calon (bapaslon) pada Pilkada Serentak 2020. Hal itu terlihat selama dua hari terakhir ini, apalagi banyak bapaslon yang turut membawa pendukung dengan jumlah yang banyak.

“Mendagri sudah mengimbau agar pada saat pendaftaran bapaslon cukup perwakilan partai politik dan petugas administrasi pendaftaran saja. Tapi ternyata masih banyak yang membawa massa pendukung dalam jumlah besar,” kata Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Politik dan PUM) Bahtiar dalam keterangan tertulis.

Dia juga meminta agar aparat keamanan dan penegak hukum bisa menerapkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. “Peraturannya sudah jelas, jadi bagi yang melanggar protokol kesehatan harus mendapatkan sanksi,” kata Bahtiar.

5 September: Banyak keluarga pejabat negara mendaftar sebagai cakada

[LINIMASA] Pilkada Serentak 2020 di Tengah Pandemik COVID-19Hanindhito Himawan Pramana saat mendaftar ke KPU Kabupaten Kediri (Dok. IDN Times/Istimewa)

Hari kedua pendaftaran calon kepala daerah kembali dimeriahkan bakal paslon di berbagai daerah. Banyak bakal paslon dari keluarga pejabat yang mendaftar, seperti Aji Setyawan yang merupakan anak Wali Kota Magelang Sigit Widyonindito, mendaftar sebagai peserta Pilkada Magelang 2020 di KPU Kota Magelang. Aji berpasangan dengan Windarti Agustina yang merupakan petahana.

Indrata Nurbayuaji yang merupakan keponakan dari Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, juga resmi mendaftarkan diri bersama pasangan politiknya, Gagarin dalam bursa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Bakal paslon bupati dan wakil Bupati Pacitan itu diusung tujuh partai politik yakni Demokrat, Golkar, PPP, PKS, Gerindra, Hanura, dan NasDem.

Tak hanya itu, pasangan calon Benyamin Davnie-Pilar Saga Ichsan juga mendaftar sebagai kandidat calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangsel, Jalan Serpong Raya, Setu, Tangsel pada Sabtu sore. Wali Kota Tangsel Airin Rachmi Diany tampak mendampingi pasangan tersebut, di samping sejumlah pimpinan partai pendukung lainnya.

Ada juga Hanindhito Himawan Pramana, yang merupakan putra dari Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Setelah menunggu selama hampir empat jam, KPU Kabupaten Kediri akhirnya menerima pendaftaran putra Pramono Anung itu. Hanindhito mendaftar sebagai calon bupati Kediri di Pilkada Kediri 2020. Dia berpasangan dengan Maria Dewi Ulfa. 

Hanindhito harus menunggu lama untuk diterima mendaftar, gegara ada perbedaan penulisan nama SekjenDPP PAN di surat rekomendasi partai dan di SK DPP PAN yang disahkan Kementerian Hukum dan HAM.

Dalam surat rekomendasi partai, Sekjen DPP PAN yang menandatangani adalah Muhammad Eddi Dwianto Suparno. Sedangkan sesuai SK DPP, Sekjen DPP PAN adalah Eddi Suparno. Perbedaan penulisan ini membuat KPU harus menggelar rapat pleno, membahas masalah ini.

Pada hari yang sama, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang diselenggarakan secara langsung atau lewat DPRD sama-sama berpotensi diwarnai politik uang.

Mahfud MD mengatakan potensi terjadinya politik uang pada dua sistem pemilihan itu sama saja, hanya berbeda modelnya saja.
 
"Sama-sama ada money politics-nya, mau eceran atau mau borongan kan begitu, kan sama-sama tidak bisa dihindari," kata dia dikutip ANTARA, Sabtu.

4 September: Hari pertama pendaftaran bakal paslon

[LINIMASA] Pilkada Serentak 2020 di Tengah Pandemik COVID-19Bakal paslon Akhyar Nasution (kanan) dan Salman Alfarisi naik sepeda ke Kantor KPU Medan untuk mendaftar Pilkada 2020. (IDN Times/Indah Permata Sari)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menggelar pendaftaran bakal pasangan calon atau paslon hari pertama secara serentak di 270 daerah peserta pilkada. Berbagai paslon pun terus mendatangi kantor KPUD, baik mereka yang diusung partai politik maupun paslon independen atau perseorangan.

Sehari sebelum pendaftaran, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) mencatat, hingga September 2020, ada 45 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah kabupaten, kota, hingga provinsi, terbukti melanggar netralitas ASN.

"Parahnya ASN yang melanggar netralitas itu adalah pejabat eselon I dan II," kata Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antara Lembaga Bawaslu Provinsi Sulteng Sutarmin Ahmad, dilansir ANTARA, Kamis 3 September 2020.

Sutarmin menjelaskan, pelanggaran yang dilakukan ASN antara lain menyalahgunakan anggaran negara baik Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), untuk suksesi salah satu bakal calon bupati, wali kota, atau gubernur.

Guna mengontrol hal itu, Sutarmin mengajak seluruh pihak dan lapisan masyarakat untuk terus mengawasi pergerakan para ASN. Terutama di dunia maya, sebab jelang Pilkada Serentak 2020 diprediksi tidak sedikit yang melanggar netralitasnya dan mendukung salah satu calon kepala daerah.

Baca Juga: KPK: Ada Kepala Daerah di Jatim Mainkan Dana COVID-19 untuk Pilkada

Topic:

  • Rochmanudin
  • Sunariyah

Berita Terkini Lainnya