Pemerintah Diminta Pulangkan 60 PMI Korban Penipuan di Kamboja
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Anggota DPR RI, Kurniasih Mufidayati, mendesak pemerintah agar 60 Warga Negara Indonesia (WNI) yang diduga ditahan oknum penipuan perusahaan investasi palsu di Sihanoukville, Kamboja, dipulangkan ke Tanah Air.
"Negara harus hadir dalam menyelamatkan warga negara yang menjadi korban penipuan ini. KBRI kita di Kamboja sudah bergerak, kita harapkan bisa berkolaborasi dengan Kepolisian Kamboja," kata Kurniasih dalam keterangan tertulis, Sabtu (30/7/2022).
Baca Juga: Polri: WNI yang Disekap di Kamboja Bertambah Jadi 60 Orang
1. Ada dugaan mafia rekrutmen PMI non-prosedural
Kurniasih menjelaskan berkolaborasi dengan Kepolisian Kamboja tujuannya untuk mengusut hal yang sudah masuk ranah pidana, dan mengarah ke dugaan perdagangan orang tersebut.
Kurniasih mengatakan WNI yang berharap jadi pekerja migran Indonesia (PMI) itu harus segera dipulangkan, sebab ada dugaan mafia rekrutmen PMI non-prosedural atau ilegal, untuk bekerja di perusahaan investasi maupun teknologi informasi di Kamboja.
2. Polri diminta usut perekrut WNI untuk pekerja di Kamboja
Editor’s picks
Untuk penanganan dalam negeri, Kurniasih juga mendesak Polri agar mengusut jaringan perekrut WNI yang berada di wilayah hukum Indonesia.
"Informasi dari KBRI ada 260 WNI yang sudah jadi korban penipuan tawaran pekerjaan di Kamboja. Artinya, ini sudah sistemik dan pasti ada operatornya di Indonesia. Aparat kita harus mengusut dan membongkarnya," kata dia.
Baca Juga: Ada 53 WNI Disekap di Kamboja, KBRI Bantu Proses Pembebasan
3. Calon PMI diimbau agar berhati-hati dan gunakan jalur resmi
Anggota DPR RI Dapil luar negeri, Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat itu mengingatkan agar siapa saja tidak terjebak dan tergiur tawaran pekerjaan di luar negeri dengan jalur non-prosedural.
"Pastikan jika ingin berangkat ke luar negeri cek semua persyaratan dan dokumennya bisa melalui dinas tenaga kerja setempat, atau BP2MI di masing-masing wilayah. Pastikan lewat jalur aman dan legal," kata Kurniasih.
Selain itu, Kurniasih mengingatkan BP2MI dan Kementerian Tenaga Kerja harus terus melakukan sosialisasi dan edukasi peluang penempatan pekerja migran Indonesia dengan jalur resmi.