Bansos di Depok Belum Merata, Pemkot Kelabakan Soal Anggaran dan Data
Ilustrasi pemberian bantuan (ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Depok, IDN Times - Ada konsekuensi yang ditanggung bagi setiap daerah ketika melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), yaitu menjamin warganya agar tetap hidup dengan menyediakan bantuan sosial. Namun hal itu belum terlihat dilakukan maksimal oleh Pemerintah Kota Depok, yang sejak Rabu (15/4) menjalankan PSBB.
Pemkot Depok sejak Selasa (14/4) telah memulai penyaluran bantuan sosial dengan berbekal anggaran Rp7,5 miliar dari APBD dan data 30 ribu kepala keluarga (KK) yang dianggap sebagai penerima manfaat di luar warga yang masuk dalam Data Kesejahteraan Sosial Terpadu (DTKS) Kementerian Sosial RI.
Akan tetapi, dalam pelaksanaannya distribusi bantuan sosial belum merata, menyusul munculnya keluhan warga yang mengaku belum tersentuh bantuan.
1. 49 KK tunawisma yang terdata oleh RT belum memperoleh bantuan
Ilustrasi warga penerima bantuan (ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan)Seperti yang disuarakan Suryana, warga RT 2/6, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung. Bertugas sebagai Ketua RT, membuatnya tahu betul bagaimana belum meratanya bantuan sosial. Ia mengatakan, warga di lingkungannya belum satu pun yang memperoleh bantuan.
“Dari 49 kepala keluarga (KK) yang saya ajukan untuk menerima bantuan, semuanya zonk,” ucapnya kepada wartawan, Senin (20/4).
Usaha untuk memperjuangkan hak warganya pun sudah ditempuh dengan mendatangi pihak kelurahan guna memastikan apakah datanya sudah terkirim ke Dinas Sosial. Setibanya di kantor kelurahan, ia memperoleh penjelasan bahwa data warganya memang sudah disetor ke pihak terkait, namun realitanya bantuan tak kunjung datang.
Menurutnya, pendataan dilakukan secara selektif, karena ia tahu kuota bantuan sosial yang ada terbatas. Maka dari itu, pendataan penerima bantuan sosial hanya diperuntukkan bagi mereka yang benar-benar membutuhkan.
”Mereka yang saya data mereka yang gak punya pekerjaan,” ujarnya.
Ia lantas menyayangkan pihak Dinsos yang tak bisa mendistribusikan bantuan sosial secara merata. “Permasalahannya di Dinsos ini tidak melihat wilayah yang gak dapat. Mungkin mereka merasa bingung atau gimana kali untuk pengaturannya, sehingga main tembak aja,” kata Suryana.
Baca Juga: Ramai soal Dana Bansos COVID-19 Dipotong, Ketua RT di Depok: Terpaksa
2. Ketua RT kecewa warganya belum menerima bantuan, padahal sebagiannya adalah pemulung
Editor’s picks
Bantuan warga kampung pemulung/ Dok. Kemensos RIGetir yang sama juga dirasa oleh Sriyono, Ketua RT 1/12 Kelurahan Kemiri Muka, Kecamatan Beji. Di lingkungannya boleh dibilang sebagai salah satu cerminan kemiskinan di Depok, lantaran sebagian warga berprofesi sebagai pemulung.
Ia mengatakan, sudah mendata puluhan KK yang layak memperoleh bantuan sosial, namun bantuan yang diharapkan belum juga datang.
“Belum ada apa-apa, cuma mengajukan mah sudah, tapi bantuannya belum ada. Padahal kata Gubernur Ridwan Kamil, semasa PSBB harus sudah terbagikan, tapi nyatanya nihil. kalau lihat penduduk tempat saya, pemulungnya banyak kan harusnya mendapat prioritas ya,” keluhnya kepada IDN Times, Senin (20/4).
3. Pemkot kelabakan anggaran dan data warga
Ilustrasi anggaran (IDN Times/Arief RahmatSementara itu, Pemkot Depok tak menampik bahwa distribusi bantuan sosial belum merata. Kepala Dinas Sosial Depok Usman Haliyana mengakui bahwa jumlah kepala keluarga yang diusulkan di tingkat RT/RW untuk menerima dana bantuan sosial tak seluruhnya bisa disetujui, mengingat terbatasnya anggaran.
Dia mengatakan, bantuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang diharapkan bisa menjangkau warga miskin baru akibat pandemik COVID-19.
“Memang belum semua (KK yang diusulkan disetujui). Karena nanti ada sumber-sumber bantuan sosial, bukan hanya dari APBD (daerah tingkat) II (kota/kabupaten), ada juga nanti dari provinsi dari pusat. Jadi dibagi-bagi,” ucapnya, Senin.
Di samping itu, pendataan bagi warga yang benar membutuhkan juga dilakukan tak maksimal, karena pihaknya hanya sanggup mengandalkan usulan RT/RW terkait jumlah kepala keluarga (KK) penerima bansos.
Terbatasnya waktu menjadi alasan pihaknya tak bisa terjun ke lapangan melakukan verifikasi. "Kenyataannya, di bawah kan seabrek-abrek (calon penerima bansos). Itu yang jadi masalah sedangkan kami kan tidak ada waktu untuk verifikasi lapangan, apalagi kita kemarin mau PSBB,” ujarnya.
Baca Juga: Bantuan COVID-19 Belum Merata, Pemkot Depok Didesak Maksimalkan APBD
Topik:
Berita Terkini Lainnya
