Minta Alat Rapid Test ke Anies, Wawalkot Depok Bantah Isu Berpolitik
Ketua DPC Partai Gerindra Kota Depok, Pradi Supriatna ditemui IDNTimes saat menjabat sebagai Wakil Wali Kota Depok (IDN Times/Rohman Wibowo)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Depok, IDN Times - Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna datang langsung ke Gubernur DKI Jakarta untuk meminta bantuan alat rapid test COVID-19, Rabu (1/4) lalu. Dari hasil pertemuan itu, Anies Baswedan memberikan bantuan sekira 2.400 alat rapid test.
Pradi mengklaim inisiatif itu datang karena melihat minimnya stok alat rapid test di puskesmas.
“Awalnya saya dapat laporan Puskesmas Cilodong lagi kekurangan alat rapid test. Mereka bilang sudah mengajukan ke Pemkot, tapi belum turun, maka saya coba kontak Gubernur (Anies), siapa tahu masih ada yang belum tersalurkan dan ternyata direspons. Disampaikan, 'ada pak wakil, silakan kalau mau ambil'. Ya sudah saya langsung berangkat,” kata Pradi kepada wartawan, Sabtu (4/4).
Hal yang dilakukan Pradi bisa saja dianggap bermuatan politik, bila mengingat posisinya yang bukan termasuk bagian Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Depok.
Karena justru Wali Kota Mohammad Idris lebih memilih Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial Kota Depok Sri Utomo sebagai Ketua Gugus Tugas dan menunjuk Kepala Dinas Perhubugan Dadang Wihana sebagai wakil merangkap juru bicara gugus tugas.
Pradi pun pernah menyebut dirinya belum pernah dilibatkan secara khusus dalam pengambilan kebijakan soal penanganan COVID-19 di wilayahnya. Namun ia membantah bila inisiatifnya berkaitan dengan persaingan politik.
“Ini masalah kemanusiaan, kita semua harus saling mendukung antara pemerintah daerah dan masyarakat Kota Depok dalam menangani COVID-19,” ucapnya.
1. Diminta bangun komunikasi intens oleh Anies Baswedan
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (Dok. Humas Pemprov DKI Jakarta)Pradi mengatakan Gubernur DKI Jakarta meminta seluruh pemerintah daerah yang berdekatan dengan wilayahnya untuk bersama-sama menangani COVID-19. Terutama, terkait upaya pencegahannya guna memutus mata rantai penyebaran virus tersebut.
“Kota Depok walau secara administrasi berada di wilayah Jawa Barat, namun sangat dekat dengan DKI Jakarta, baik secara kultur, mobilitas, dan interaksi, di mana warga sangat terasa sekali. Untuk itu, kami terus membangun komunikasi dengan Gubernur DKI Jakarta, Anis Baswedan,” katanya.
Baca Juga: Bagaimana Realisasi Anggaran Pemkot Depok untuk Atasi COVID-19?
2. Membantah tak ada kaitan dengan Pilkada
pixabay.com/WokandapixPradi merupakan sosok yang digadang-gadang maju dalam kontestasi Pilkada Depok mendatang sebagai calon petahana dari Partai Gerindra. Dia juga mendapat dukungan dari Partai PDI-P, yang notabenya sebagai teman koalisi.
Editor’s picks
Di seberang jalan, peta politik jelang Pilkada Depok pun menghadirkan dinamika lain, menyusul keinginan Wali Kota Depok saat ini, Mohammad Idris yang ingin maju kembali menjadi Depok 1. Dengan begitu, mereka sama-sama mengumpulkan modal politik sembari perang urat saraf jelang Pilkada nanti.
Kendati begitu, inisiatifnya yang meminta bantuan kepada Anies Baswedan dinilai tak ada kaitannya dengan urusan politik praktis.
“Ibarat kalau kita mau tenggelam di sungai, di situ ada akar pohon, ada yang lempar tambang, pasti kita raih. Maksimalkan apa yang bisa kita lakukan, politik ya nanti dulu," ujarnya.
3. Didesak untuk tak berpolitik oleh warga
Opsi pelaksanaan Pilkada serentak . Instagram/kpudiyTerkait “main politik” antar-pejabat di tengah pandemi COVID-19 di Depok, juru bicara gerakan swadaya #depoklawancorona, Sahat Farida Berlin mengatakan pihak Pemkot Depok sudah saatnya membuang dulu perbedaaan pandangam politik.
“Ini urusannya nyawa. Buang dulu ego dan kepentingan politik masing-masing. Lebih baik kita sama-sama memikirkan cara bagaimana memutus mata rantai pandemi COVID-19 ini,” ucapnya kepada IDN Times, Sabtu.
Dia juga mengkritik cara kerja gugus tugas penanganan percepatan COVID-19 Depok, karena dianggap tidak transparan dalam alur dan realisasi kegiatan penanganan dan pencegahan serta penggunaan anggaran yang sudah dikeluarkan.
“Hasil pelaksanaan rapid test sampai sekarang belum kelihatan, padahal tujuannya jelas buat mencari peta persebaran, sehingga bisa memutus mata rantai penularannya,” katanya
4. Ribuan ODP, ratusan PDP, dan puluhan positif di Kota Depok
Kota Depok melakukan tes cepat (rapid test) pendektesian COVID-19 dengan sistem "drive thru" di Cimanggis, Depok, Jawa Barat, Minggu (29/3/2020) (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)Kebijakan yang jelas dalam hal pencegahan penyebaran dan penanggulangan virus SARS-CoV-2 harus segera diambil Pemkot Depok, menyusul masifnya penyebaran kasus.
Data hingga Jumat (3/4), terdata warga yang terkonfirmasi positif secara akumulatif mencapai 55 orang, dan 6 orang di antaranya meninggal dunia. Hari sebelumnya, total pasien positif sebanyak 50, dan 5 di antaranya tutup usia.
Sementara untuk warga yang termasuk Pasien Dalam Pengawasan (PDP) mencapai 439 orang, dan 18 di antaranya meninggal dunia. Pada hari sebelumnya jumlah PDP sebanyak 417 orang.
Baca Juga: Hasil Rapid Test di Depok, 65 Orang Positif COVID-19
Topik:
Berita Terkini Lainnya
