Khofifah dan Gus Ipul Pamer Pencapaian Soal Layanan Publik
Dok IDN Times/Istimewa
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Surabaya, IDN Times - Topik Debat Pilgub Jatim terakhir adalah tentang layanan publik. Salah satu yang ditanyakan panelis adalah mengenai indeks administrasi yang buruk. Indeks ini merupakan indikasi rasa tak percaya masyarakat kepada pemberi layanan.
Masing-masing calon gubernur, Khofifah Indar Parawansa dan Saifullah Yusuf (Gus Ipul), diberikan pertanyaan tentang gagasan untuk mengakselerasi layanan publik demi mengembalikan kepercayaan warga.
1. Khofifah membanggakan Sistem Layanan Rujukan Terpadu di Kementerian Sosial
Dok IDN Times/IstimewaSeperti diketahui, sebelum mencalonkan diri sebagai calon gubernur Jatim, Khofifah terlebih dulu menjadi menteri sosial di kabinet Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, apa yang telah dilakukannya sebagai menteri sosial bisa menjadi modal untuk memimpin Jawa Timur dengan lebih baik dalam hal layanan publik.
Satu program yang ia tawarkan untuk hal ini adalah Sistem Layanan Rujukan Terpadu yang ia sebut “bukan mimpi”. Khofifah berkata,”Ini kami laksankan di Kemensos. Rakyat kecil mau dapat beasiswa, tahu mau ke mana. Ini tinggal kami lakukan dan bisa diakses oleh seluruh masyarakat Jawa Timur. Kami berharap ini akan jadi kelengkapan public service.”
2. Gus Ipul mengatakan apa yang digagas Khofifah sudah dilakukan di Jawa Timur
Editor’s picks
Dok.IDN Times.com/IstimewaSeakan tak ingin kalah, Gus Ipul menyebut ia dan Soekarwo juga sudah menjalankan program serupa. “Sebenarnya apa yang disampaikan Bu Khofifah bukan sesuatu yang baru. Di Jatim yang seperti itu sudah jalan,” ucapnya. Ia pun menegaskan bahwa masyarakat memang memerlukan sebuah fasilitas yang mengakomodasi aspirasi mereka.
“Bagaimana memfasilitasi publik untuk menyampaikan keluhan? e-complain sangat dibutuhkan,” kata dia. Hanya saja, ia mengakui ada masalah untuk integrasi. Artinya, keluhan yang disampaikan harus bisa diterjemahkan ke dalam kebijakan serta program yang tak saling tumpang tindih.
3. ASN wajib beradaptasi dengan perkembangan zaman
Dok.IDN Times/IstimewaMengakomodasi aduan atau keluhan masyarakat tak hanya bisa dilakukan dengan mengandalkan teknologi semata. ASN sebagai pihak yang akan menindaklanjutinya juga perlu peningkatan kapasitas. Ini pun menjadi sorotan dalam debat.
“Jika ada kapasitas ASN yang belum memenuhi kualifikasi, maka ada proses pendampingan,” tegas calon nomor urut satu. Salah satu cara, menurut Khofifah, adalah dengan mengadakan pelatihan. "Kami tak boleh sungkan-sungkan untuk mengundang narasumber.”
Hal yang mirip disampaikan oleh calon nomor urut dua. “Kinerja ASN itu harus terukur: siapa mengerjakan apa. Tujuannya agar uang yang keluar [dari anggaran] tak meleset dari program pemerintah.”
Berita Terkini Lainnya
