[Linimasa] Ragam Klaim dan Tudingan Kecurangan Selama Pemilu

22 April 2019: PDIP laporkan dugaan kecurangan di Surabaya

ANTARA FOTO/Didik Suhartono

Mulyakin, seorang saksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengaku menemukan dugaan kecurangan di Surabaya, Jawa Timur. Kecurangan tersebut, kata dia, misalnya ketika pemilih yang beralamat e-KTP di luar daerah pemilihannya, tetap mendapatkan lima surat suara dan tanpa formulir A5.

"Masak orang ber-KTP di luar Dapil 1 menerima lima surat suara. Mereka kan di luar Dapil 1 dan tidak berhak memilih caleg kota. Harusnya hanya menerima empat lembar surat suara yaitu pemilihan presiden, DPD, caleg DPR RI dan caleg DPRD Provinsi. Itu aturan yang harusnya dijalankan," kata Mulyakin, seperti dilansir dari Antara.

Baca Juga: BPN Klaim Kantongi Kecurangan, PDIP: Kami Siap Hadapi Tuntutan di MK

22 April 2019: PKB menuduh ada kecurangan pemilihan legislatif di Surabaya

ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menuduh telah terjadi kecurangan di tingkat pemilihan legislatif di Surabaya. Menurut Ketua DPC PKB Surabaya Musyafak Rouf sebanyak 35 persen dari total 8.146 Tempat Pemungutan Suara (TPS) berbuat curang.

Pelakunya, kata Musyafak, adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang turut memenangkan pasangan Jokowi-Ma'ruf. Bentuk indikasi kecurangan itu adalah formulir C1 yang salah hitung dan tidak wajar. Ini membuat PKB merasa rugi dan kemudian memilih melaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan KPU Surabaya.

20 April 2019: Ada tambahan 61 dugaan kecurangan

ANTARA FOTO/Galih Pradipta

Direktur Relawan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Ferry Mursyidan Baldan mengklaim pihaknya menemukan tambahan 61 laporan dugaan kecurangan pemilu. Dengan tambahan tersebut, kata dia, BPN telah mengumpulkan 1.261 laporan.

20 April 2019: BPN mengaku menemukan 1.200 kecurangan

ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

Direktur Komunikasi dan Media BPN Hashim Djojohadikusumo melaporkan ada 1.200 dugaan kecurangan di berbagai daerah. Tim advokasi BPN mengatakan telah membawa temuan ini ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Salah satu dugaan kecurangan. menurut BPN, adalah adanya petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang mencoblos sejumlah surat suara sendiri.

15 April 2019: TKN sebut ada kecurangan pemungutan suara di luar negeri

ANTARA FOTO/Suwandy

Direktur Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Koalisi Indonesia Kerja (KIK) Ade Irfan Pulungan melaporkan adanya dugaan kecurangan pemilu di luar negeri ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Kecurangan itu, menurut TKN, terjadi di tujuh negara.

Namun, TKN mengaku mendapatkan bukti kecurangan di Bangladesh, Australia, dan Hong Kong. "Sebagian besar warga negara Indonesia yang telah terdaftar punya hak pilih dan sengaja dibatasi oleh penyelenggara pemilu di sana, karena keterbatasan waktu. Padahal mereka antre lama tapi dihalangi," kata Irfan.

15 April 2019: KPU mengatakan BPN menyerahkan banyak data ganda

ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

Sebelum pemungutan suara dilakukan secara nasional, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyebut BPN melaporkan temuan data DPT ganda. Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan dari 3.165.093 data, hanya 2.673.855 yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Kartu Keluarga (NKK).

Bahkan, 2,5 juta di antaranya tidak ada dalam DPT resmi KPU. Nama Nurhayati sendiri terduplikasi sampai 1.050 kali, sedangkan nama Junaidi hingga sekitar 750 kali. Masalah DPT ini pun memunculkan spekulasi bahwa Pemilu kali ini diwarnai dengan upaya curang.

Baca Juga: [BREAKING] TKN Laporkan Kecurangan Pemilu di 7 Negara ke Bawaslu