34 TKA Tiongkok Masuk RI, Demokrat: Jokowi Lost Control

2. PPP sebut masyarakat merasa ada perlakuan tidak adil dari masuknya 34 TKA ke Indonesia

Wakil Sekjen DPP PPP, Achmad Baidowi ditemui di kawasan Jakarta Pusat pada Sabtu (23/11) dalam diskusi bertajuk "Efek Milenial Di Lingkaran Istana" (IDN Times/Margith Juita Damanik)

PPP pun angkat bicara mengenai adanya 34 TKA asal Tiongkok masuk ke Indonesia saat diberlakukan PPKM Level 4. Sekretaris Fraksi PPP DPR, Achmad Baidowi menilai, masuknya puluhan TKA sekarang ini tidak tepat.

"Memang secara administrasi mereka sudah memenuhi, tapi waktunya tidak tepat karena tidak memerhatikan sensifitas publik. Akibatnya masyarakat beranggapan bahwa ada perlakuan tidak sama bagi masyarakat dan TKA tersebut," ujar politikus yang akrab disapa Awiek kepada wartawan.

Baidowi menambahkan TKA bisa masuk ke Indonesia bila pemerintah sudah tidak menerapkan PPKM Level. Dia mengatakan pembatasan kegiatan masyarakat harus dilakukan dengan adil, termasuk kepada TKA.

Baca Juga: Akhirnya, Pemerintah Larang TKA Masuk RI Mulai 21 Juli 

3. PKS menilai pemerintah RI langgar sendiri kebijakan yang dibuatnya

Anggota Komisi 9 DPR RI, Netty PrasetiyaniI. DN Times/Debbie Sutrisno

Anggota Komisi IX DPR Fraksi PKS, Netty Prasetyani, juga mengkritisi sikap pemerintah yang melanggar sendiri aturan yang dibuat, soal larangan masuk bagi TKA ke Indonesia.

"Ini kan mencerminkan aturan yang dibangun oleh pemerintah dilanggar sendiri. Kebijakan ini kontraproduktif dengan restriksi yang dilakukan pemerintah terhadap rakyat Indonesia," ujar Netty melalui pesan pendek kepada IDN Times, Senin (9/8/2021). 

Ia menilai pemerintah rela keselamatan nyawa dan raga rakyat Indonesia dibiarkan berisiko, dengan membiarkan warga dari Negeri Tirai Bambu itu masuk Tanah Air. Sebab, varian Delta diketahui tengah merebak di Tiongkok. 

"Bahkan, beberapa ilmuwan di Wuhan sendiri yang memperingatkan adanya potensi virus yang lebih berbahaya di masa mendatang," kata Netty. 

Politikus PKS lainnya, Mardani Ali Sera juga menyoroti alasan pemerintah yang memberikan Izin Tinggal Sementara (ITAS) bagi puluhan TKA asal Tiongkok itu. Sebab, kata dia, belum tentu TKA Tiongkok itu langsung bekerja. Bahkan, ada sebagian dari mereka yang masih melakukan uji coba, bila lolos baru bekerja. 

"Alasan ITAS absurd. Bila mereka memiliki ITAS, maka WNI lebih kuat karena punya KTP. Tapi, malah tetap diminta stay at home," cuit Mardani di akun Twitternya @MardaniAliSera pada Senin (9/8/2021). IDN Times telah meminta izin kepada Mardani untuk mengutip cuitan tersebut.

Mardani menggarisbawahi kebijakan serupa sudah berulang kali dilanggar pemerintah. Publik pun, kata dia, sering kali merasa pemberlakuan kebijakan oleh pemerintah terkesan tidak adil. 

"Jadi, ada apa dengan pemerintah?" tanya dia.

4. Penjelasan Imigrasi soal masuknya ke-34 TKA Tiongkok

Ilustrasi. ANTARA FOTO/Fikri Yusuf

Sementara, Kepala Bagian Humas dan Umum Ditjen Imigrasi, Arya Pradhana Anggakara, menjelaskan soal masuknya 34 TKA asal Tiongkok ke Indonesia pada masa PPKM Level 4. Mereka masuk melalui Bandara International Soekarno-Hatta.

Arya mengatakan TKA tersebut diizinkan masuk setelah mendapat rekomendasi dari Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas I Soekarno-Hatta.

“Mereka telah lolos pemeriksaan kesehatan oleh KKP Soetta, lalu diberi rekomendasi untuk diizinkan masuk Indonesia. Kemudian dilakukan pemeriksaan keimigrasian dan diketahui bahwa mereka semua pemegang ITAS, sehingga masuk dalam kategori orang asing yang diizinkan masuk sesuai Peraturan Menkumham 27 Tahun 2021,” kata Angga dalam keterangan tertulis, Minggu (8/8/2021).