Anggap Jokowi Gagal Tangani COVID, HMI Akan Demo di Istana dan DPR
Suasana Demo Tolak UU Cipta Kerja pada Kamis (8/10/2020) (IDN Times/Reynaldy Wiranata)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) akan melakukan unjuk rasa. Unjuk rasa ini dilakukan HMI karena mereka menilai Presiden Joko 'Jokowi' Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin gagal menangani COVID-19.
Unjuk rasa HMI ini ada di dalam Surat Instruksi Nomor 144/A/Sek/12/1442. Surat ini diteken Pj Ketua Umum PB HMI Abdul Muis Amiruddin dan Sekjen Akbar Hanubun pada 2021.
Ketua Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, dan Pemuda PB HMI kubu Abdul Muis, Rich Hilman Bimantika membenarkan surat instruksi tersebut.
"Iya benar surat instruksi itu," kata Hilman saat dihubungi, Kamis (5/8/2021).
Namun, apakah unjuk rasa ini dilakukan? Sebab, HMI terpecah menjadi dua kubu.
Baca Juga: Kongres XXXI HMI di Surabaya Ricuh, 6 Orang Ditangkap
1. Isi instruksi HMI meminta seluruh kader untuk aksi serentak, puncaknya pada 16 Agustus
IDN Times/Candra IrawanDalam surat instruksi ini, HMI meminta seluruh kadernya di seluruh Indonesia untuk melakukan kajian terhadap kegagalan Jokowi dan Ma'ruf Amin mengenai persoalan bangsa. Lalu, HMI juga meminta agar seluruh kadernya turun ke jalan untuk melakukan aksi serentak pada 6 dan 13 Agustus 2021.
"Melakukan aksi untuk rasa secara serentak pada tanggal 06 dan 13 Agustus 2021 serta aksi puncak pada tanggal 16 Agustus 2021 yang dilakukan di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)," demikian bunyi instruksi tersebut.
Dalam surat instruksi ini juga, HMI membuat 5 pernyataan sikap terhadap pemerintah Jokowi. Pernyataan sikap itu mengenai:
- Sengkarut penanganan COVID-19 dan ketiadaan kebijakan transisi
- Pengkerdilan ruang sipil, ancaman terhadap kebebasan berpendapat dan kebebasan akademik
- Political will dan semangat anti korupsi yang semakin dipertanyakan
- UU Cipta Kerja yang mengorbankan hak-hak buruh
- Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan rasisme
2. Puncak aksi dilakukan di depan Gedung DPR RI
Mahasiswa dari sejumlah Universitas mulai berdatangan di depan Patung Kuda, Jakarta Pusat untuk berunjuk rasa pada Kamis (8/10/2020) (IDN Times/Axel Jo Harianja)Editor’s picks
Hilman mengatakan aksi pada 6 dan 13 Agustus 2021 ini akan dilakukan Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Lalu pada 16 Agustus 2021, lanjutnya, aksi dilakukan di gedung DPR RI.
"Untuk di daerah (luar Jakarta), cukup melakukan aksi di DPRD masing-masing," ucap Hilman.
3. Dualisme di HMI, unjuk rasa jadi dilakukan?
IDN Times/Santi DewiDiketahui, HMI terpecah menjadi dua kubu, yakni pimpinan Ketum Raihan Ariatama dan Abdul Muis Amiruddin.
Dikonfirmasi, Ketua Bidang Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat PB HMI kubu Raihan, Imam Rinaldi Nasution membantah akan ada aksi di 6, 13, dan 16 Agustus 2021. "Tidak benar (aksi itu), itu bukan instruksi dari PB HMI," kata Imam dihubungi terpisah.
Imam lalu menegaskan HMI tidak terpecah. Pada kongres XXXI HMI, lanjutnya, menetapkan Raihan Ariatama sebagai Ketua Umum HMI.
"HMI ini terpecah, tidak terpecah karena kita sudah menyelesaikan itu di Kongres Surabaya, kongres ke-XXXI pada bulan tiga (Maret) 2021 ini. Dan itu menghasilkan kepemimpinan di bawah saudara Ketua Umum Raihan Ariatama," katanya.
Lalu, apa yang dilakukan HMI kubu Raihan agar kadernya tidak melakukan aksi? Imam mengatakan konsolidasi sudah dilakukan. "Kita melaksanakan konsolidasi melalui instruksi yang dikeluarkan yang bertanda tangan ketua umum dan sekjen kepada pimpinan-pimpinan HMI se-Indonesia," tambah Imam.
Imam mengatakan HMI fokus memberikan bantuan sosial kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan saat ini sedang pandemik COVID-19.
Saat dikonfirmasi mengenai bantahan unjuk rasa dari kubu Raihan, Hilman meminta HMI kubu Raihan untuk tidak ikut campur.
"Yang dia bantah kan yang gak pernah dia buat. Kecuali Raihan ini dia buat instruksi kemudian dia bantah, itu baru benar. Ini kan yang keluarkan instruksi Abdul Muis. Jadi saya rasa salah dia kalau bantah HMI gak demo, orang kita sudah konsolidasi kok," jelas Hilman.
"Artinya gak pas lah bantahannya. Harusnya dia bantah instruksinya dia, bukan membantah instruksi orang lain. Artinya tidak berpengaruh," tambah Hilman.
Baca Juga: HMI MPO: PPKM Darurat Cerminan Kegamangan Pemerintah
Berita Terkini Lainnya
