Comscore Tracker

Demokrat soal Baliho AHY: Untuk Lawan 'Begal' Politik Moeldoko!

Baliho AHY diklaim bukan untuk Pilpres 2024

Jakarta, IDN Times - Baliho bergambar Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mendapat kritikan dari politikus PAN. Partai Demokrat pun angkat bicara soal baliho AHY yang terpasang di sejumlah titik ini.

Partai yang pernah dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu menegaskan, baliho AHY dipasang untuk melawan kubu Moeldoko. Bagaimana kronologinya?

Baca Juga: Fadli Zon Koreksi Kata-Kata 'Kebhinnekaan' di Baliho Puan Maharani

1. Abdilah Toha serang baliho parpol

Demokrat soal Baliho AHY: Untuk Lawan 'Begal' Politik Moeldoko!Capture tweet Pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) Abdillah Toha di akun Twitter-nya @AT_AbdillahToha

Pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) Abdillah Toha awalnya mengkritik pemasangan baliho Puan Maharani, Airlangga Hartarto, Muhaimin Iskandar, dan AHY yang terpampang di sejumlah jalan. Abdillah melontarkan kritik ini di akun Twitter-nya, @AT_AbdillahToha.

"Halo Puan, Erlangga, Muhaimin, AHY, apa tidak risih dan malu memajang gambar diri besar2 di sekujur Indonesia bersaing utk pilpres yang masih 3 tahun lagi, ketika rakyat sedang bergulat atasi pandemi dan kehidupan sehari2? Kenapa tak gunakan uang baliho itu utk bantu rakyat saja?" cuit Abdillah di Twitter-nya.

Hingga Kamis (5/8/2021) pukul 14.29 WIB, cuitan Abdillah kini mendapat 1.697 retweet dan 4.470 like.

2. Demokrat bantah Abdillah, sebut baliho AHY sudah terpasang sejak lama

Demokrat soal Baliho AHY: Untuk Lawan 'Begal' Politik Moeldoko!Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang dinilai ilegal di Jakarta, Jumat (5/3/2021). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra membantah baliho AHY untuk menyambut Pilpres 2024. Dia menegaskan baliho putra sulung SBY itu sudah terpasang sejak lama.

"Dengan segala hormat, kritik Bapak Abdillah Thoha salah alamat kalau ke kami. Pertama, Ketum AHY tidak ada pasang-pasang baliho sejak lama," ujar Herzaky kepada wartawan, Kamis (5/8/2021).

Baca Juga: PDIP 'Serang' Balik Demokrat soal Pesawat: Kok SBY Pesan Warna Biru?

3. Baliho AHY untuk melawan serangan kubu Moeldoko

Demokrat soal Baliho AHY: Untuk Lawan 'Begal' Politik Moeldoko!Kepala Badan Komunkasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra (kedua dari kiri) memberi keterangan pers di PN Jakarta Pusat. (Dokumentasi DPP Partai Demokrat)

Herzaky pun menegaskan baliho AHY dipasang untuk menegaskan siapa Ketua Umum Partai Demokrat, yakni Agus Harimurti Yudhoyono. Dia membantah baliho tersebut untuk Pilpres 2024.

"Kedua, baliho yang masih ada saat ini bukan karena Pilpres, tapi karena melawan begal politik KSP-nya Bapak Presiden Joko Widodo, yaitu Moeldoko cs, yang mengaku-ngaku Ketum Partai Demokrat secara ilegal," kata dia.

Herzaky menegaskan Demokrat konsisten sebagai partai nasionalis religius. Dia lalu mengatakan baliho AHY dibuat secara inisiatif oleh kader-kader Demokrat untuk melawan kubu Moeldoko.

"Ketiga, isi baliho juga tegaskan Partai Demokrat konsisten sebagai partai nasionalis religius karena sempat difitnah KSP Moeldoko cs disusupi aliran radikal. Keempat, baliho itu dibuat oleh kader-kader yang meminta desain ke pusat, sebagai bentuk perlawanan mereka ke Moeldoko cs," ujarnya.

Herzaky lalu meminta Abdillah agar tidak memberikan kritik unfaedah. Politisi Demokrat ini meminta Abdillah memberi saran kepada Presiden Joko "Jokowi" Widodo untuk menegur Moeldoko, karena mencoba merebut paksa kedaulatan Partai Demokrat.

"Mungkin kritik itu lebih substansial dan bermanfaat. Bukan jadi kritik unfaedah," tutup Herzaky.

Sekadar informasi, beberapa waktu lalu Partai Demokrat terlibat kisruh internal. Sejumlah kader Demokrat membelot dan menggelar kongres luar biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatra Utara dan menetapkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebagai ketua umum Demokrat.

Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) pun menetapkan bahwa kepengurusan partai yang sah adalah kepemimpinan AHY, bukan Moeldoko. Moeldoko cs kemudian menggugat AHY ke PTUN dan masih berjalan hingga kini.

Topic:

  • Rochmanudin

Berita Terkini Lainnya