DPR Panggil Menkes dan Kepala BPOM Bahas Vaksin Berbayar Besok
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberikan paparan saat menghadiri rapat kerja bersama Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/1/2021). Rapat tersebut membahas ketersediaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Kebijakan pemerintah untuk membuat program vaksinasi Gotong Royong atau berbayar untuk masyarakat menuai kontroversi. DPR RI mengaku tidak pernah diajak diskusi mengenai pelaksanaan vaksin berbayar ini.
Untuk itu, DPR akan memanggil Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Selasa besok.
"Iya, besok (Menkes) dipanggil," ujar Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, saat dihubungi, Senin (12/7/2021).
Hal itu juga dibenarkan oleh anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PAN, Saleh Daulay, saat dikonfirmasi terpisah.
"Besok akan ada rapat dengan Menkes," ujar dia.
Baca Juga: Ada Vaksin Berbayar, PKS: Upaya Cari Untung dengan Peras Rakyat!
1. Selain Menkes, Kepala BPOM juga diundang dalam rapat dengan DPR besok
Kepala BPOM Penny Lukito (IDN Times/Ahmad Mustaqim)Saleh memberikan salinan undangan rapat dengan Menkes Budi besok. Dari salinan yang diterima, Budi diundang rapat kerja dan rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR pukul 10.00 WIB.
Selain Budi, Kepala Badan Pengawas Obat Makanan (BPOM), Penny Lukito juga diundang dalam rapat besok. Rapat akan digelar secara virtual.
2. DPR sebut tidak pernah diajak diskusi soal vaksin berbayar ini
IDN Times/Kevin HandokoKimia Farma rencananya membuka pelayanan vaksin mandiri atau berbayar kepada masyarakat mulai hari ini, namun ditunda hingga waktu yang belum ditentukan.
Saleh sebelumnya mengaku DPR tidak pernah mendengar rencana ada vaksin berbayar ini.
Editor’s picks
"Kami belum pernah mendengar secara langsung soal rencana penjualan vaksin melalui Kimia Farma," ujar Saleh Daulay, dalam keterangannya dikutip Senin.
Dia menambahkan DPR hanya mengetahui vaksin gotong royong ini diperuntukkan untuk perusahaan. Saleh mengatakan vaksin gotong royong tidak diperuntukkan untuk individu.
"Kami baru mendengar hal ini dari media. Makanya, kami juga heran. Di group anggota komisi IX, hal ini sempat diperbincangkan dan dipertanyakan," ucap dia.
"Kalau dijual bebas seperti itu, apa nanti malah tidak akan terjadi komersialisasi? Bukankah vaksinasi itu semestinya gratis? Ini yang saya kira perlu diperjelas," imbuhnya.
Baca Juga: Vaksin Gotong Royong Berbayar Disorot, Menkes: Ini Opsional
3. Pelaksanaan vaksin berbayar ditunda
Suasana saat penundaan pelaksanaan vaksinasi individu di Kimia Farma Senen, Jakarta Pusat, Senin (12/7/2021). (ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto)PT Kimia Farma Tbk resmi menunda pelaksanaan layanan Vaksinasi Gotong Royong Individu atau vaksinasi berbayar yang seharusnya dilaksanakan pada hari ini, Senin (12/7/2021).
"Kami mohon maaf karena jadwal Vaksinasi Gotong Royong Individu yang semula dimulai hari Senin, 12 Juli 2021, akan kami tunda hingga pemberitahuan selanjutnya," kata Sekretaris Perusahaan PT Kimia Farma Tbk, Ganti Winarno, saat dikonfirmasi wartawan, Senin (12/7).
Ganti mengatakan salah satu alasan penundaaan ini karena besarnya animo serta banyaknya pertanyaan yang masuk kepada Kimia Farma.
"Ini membuat manajemen memutuskan untuk memperpanjang masa sosialisasi Vaksinasi Gotong Royong Individu serta pengaturan pendaftaran calon peserta," ujarnya.
"Terima kasih atas pemahaman para pelanggan serta animo untuk bersama-sama mendorong tercapainya kekebalan komunal (herd immunity) yang lebih cepat di Indonesia," Ganti menambahkan.
Baca Juga: Desak Vaksin Berbayar Dicabut, KontraS: Jokowi Jilat Ludah Sendiri!
Topik:
Berita Terkini Lainnya
