Jelang Dua Tahun Jokowi Memerintah, PKS: Koalisinya Super Gemuk
Presiden Joko "Jokowi" Widodo (Dok. Biro Pers Sekretariat Negara)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Sebentar lagi pemerintahan Presiden Joko "Jokowi" Widodo di periode keduanya berusia dua tahun. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai kontrol kepada pemerintahan Jokowi makin melemah.
"(Jelang dua tahun pemerintahan Jokowi) dengan koalisi super gemuk, bisa membuat kualitas kontrol melemah," ujar Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, saat dimintai tanggapan, Kamis (14/10/2021).
Untuk diketahui, beberapa waktu lalu PAN menyatakan menjadi koalisi pemerintahan Jokowi. Masuknya PAN ke koalisi membuat partai politik oposisi tersisa dua saja, yakni Demorkat dan PKS.
Baca Juga: Jokowi Dianggap Sering 'Ingkar' Janji, Demokrat Bandingkan Era SBY
1. Mardani sebut perekonomian Indonesia belum membaik
Ilustrasi Pertumbuhan Ekonomi (IDN Times/Arief Rahmat)Mardani menegaskan posisi PKS di jalur oposisi. Menurut dia, hal itu penting agar tercipta check and balances di sistem negara yang menganut demokrasi.
Politikus PKS ini mengakui, penanganan pandemik COVID-19 makin membaik. Sayangnya, Mardani mengatakan bila catatan positif itu tidak diiringi dengan perbaikan ekonomi.
"Tapi kekuatan fundamental ekonomi kita terkobankan cukup dalam karena pandemik ini. Kekuatan fiskal kita mesti cepat recovery agar kembali normal dengan defisit, maksimal 3 persen," ucapnya.
Lebih lanjut, Mardani mengatakan Indonesia akan menggelar Pemilu pada 2024 nanti. Meski masih jauh, tensi politik terkait pemilihan ini sudah bergulir. Dia pun ingin agar tensi perpolitikan nasional ini bisa diredam.
2. Demokrat soroti angka kemiskinan era Jokowi dan SBY
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di acara HUT ke-20 Partai Demokrat, Kamis (9/9/2021). (IDN Times/Ilman Nafi'an)Partai Demokrat selaku oposisi juga mengapresiasi Jokowi yang bisa menekan laju penyebaran COVID-19.
Kendati demikian, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, mengatakan Demokrat memberikan sejumlah catatan kepada pemerintahan Jokowi. Selain persoalan kesehatan, pandemik COVID-19 juga membawa masalah ekonomi.
Editor’s picks
Herzaky ingin pemerintah Jokowi tidak berpuas diri karena bisa menurunkan laju penyebaran COVID-19. Sebab, banyak orang yang tidak memiliki pekerjaan akibat pandemik.
"Mohon maaf nih, masih banyak kok yang pengangguran, yang tidak punya kerjaan sejak pandemik, dan sampai sekarang 1,5 tahun tidak dapat apa-apa, gitu lho," ujar Herzaky, saat dihubungi, Selasa (12/10/2021).
Herzaky juga menyoroti angka kemiskinan pada masa pemerintahan Jokowi. Dia menyebut angka kemiskinan pada masa pemerintahan Jokowi hanya turun satu persen lebih. Hal ini berbanding jauh dengan pemerintahan SBY saat menjabat sebagai presiden.
"Sedangkan bapak SBY sendiri selama 10 tahun bisa turun selama 6 persen. Bapak Joko Widodo 5 tahun aja gak sampai 1 persen, ini kan jadi concern juga nih, kita," ujarnya.
Baca Juga: RI Digugat Uni Eropa soal Nikel, Jokowi: Jangan Grogi, Harus Berani!
3. Jokowi sering 'ingkar janji'?
Presiden Joko "Jokowi" Widodo (Dok. Biro Pers Sekretariat Negara)Untuk diketahui, sejumlah kebijakan Presiden Jokowi tengah menjadi sorotan. Kebijakan Jokowi dinilai sering berubah-ubah, bahkan mantan gubernur DKI Jakarta itu disebut ingkar janji pada omongannya sendiri.
Seperti soal tax amnesty atau pengampunan pajak yang kini ada jilid kedua, diakomodir di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Padahal, Presiden Jokowi berjanji tidak akan mengulang lagi kebijakan tax amnesty 2016-2017.
Begitu pula pada proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung, Jokowi mengizinkan kereta cepat Jakarta-Bandung didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Padahal pada 2016, Jokowi menegaskan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tidak akan menggunakan APBN.
Selain itu, kebijakan Jokowi tentang anti-korupsi dinilai tak sesuai ucapannya. Jokowi sejak awal menjabat sebagai presiden selalu menuturkan akan memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, ucapannya tak sama lagi saat ini, setelah Jokowi tutup mata pada kasus pemecatan 57 pegawai KPK karena tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).
Tak hanya itu, Jokowi juga pada Pilpres 2019 berjanji tidak akan menambah utang luar negeri. Tapi, mantan Wali Kota Solo itu justru menambah lagi utang luar negeri.
Baca Juga: 76 Tahun Merdeka, Indonesia Harus Hadapi Jeratan Utang Ribuan Triliun
Berita Terkini Lainnya
