Kemenkeu: Anggaran Pemilu 2024 Harus Realistis
_600x400.jpg)
Ilustrasi Pemilu (IDN Times/Arief Rahmat)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengusulkan anggaran Pemilu 2024 sekitar Rp86 triliun. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pun menyatakan akan ikut membahas anggaran Pemilu 2024 yang membengkak ini dibanding pemilu sebelumnya.
"Kami (Kemenkeu) belum menerima rincian (anggaran Pemilu 2024) usulan KPU. Segera kami diskusikan dengan mereka," ujar Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Isa Rachmatarwata, saat dihubungi, Senin (20/9/2021).
Baca Juga: Mendagri Usul Pemilu 2024 Digelar April atau Mei, Beda Usulan KPU
1. Kemenkeu sebut anggaran Pemilu 2024 harus realistis
Ilustrasi Anggaran. (IDN Times/Aditya Pratama)Dihubungi terpisah, Direktur Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Kemenkeu, Dwi Pudjiastuti Handayani, mengatakan setiap anggaran yang diusulkan kementerian atau lembaga harus dilakukan review terlebih dahulu. Mengenai usulan anggaran Pemilu 2024, sambungnya, akan dilakukan review agar realistis.
"Karena pemilu adalah mandatory dari UUD 1945 dan juga ada UU (Nomor) 7 (Tahun 2017 tentang Pemilu), maka untuk penyelenggaraannya tetap harus didanai. Namun juga (anggaran untuk pemilu) harus dilakukan review agar realistis," ujar dia.
"Apalagi sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan permohonan pemohon, dengan pertimbangan pemilu serentak adalah untuk menghemat anggaran dan mengefisienkan/menyederhanakan tahapan," Dwi menambahkan.
Sementara, mengutip kemenkeu.go.id, anggaran Pemilu 2014 sekitar Rp15,6 triliun dan Pemilu 2019 sebanyak Rp25,59 triliun. Sedangkan, KPU mengusulkan anggaran Pemilu 2024 sekitar Rp86 triliun.
2. Komisi II DPR beberkan alasan anggaran Pemilu 2024 membengkak
.jpg)
Ilustrasi Pemilu (IDN Times/Arief Rahmat)Sebelumnya, KPU mengusulkan anggaran Pemilu 2024 sekitar Rp86,2 triliun. Anggaran ini membengkak dibandingkan Pemilu 2019.
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PAN Guspardi Gaus mengatakan, dari Rp86,2 triliun anggaran yang diusulkan itu, sebanyak 70 persennya untuk honor penyelenggara pemilu.
Editor’s picks
"Di situlah (anggaran Pemilu 2024) terjadi pembengkakan," ujar Guspardi saat dihubungi, Jumat (17/9/2021).
KPU mengusulkan agar honor petugas di badan ad hoc seperti petugas PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN, Pantarlih, dan Pantarlih Luar Negeri dinaikkan. Selain itu, KPU mengusulkan agar para petugas pemilu ini mendapat jaminan kesehatan.
Guspardi menjelaskan, KPU ingin agar honor petugas badan ad hoc sesuai upah minimum regional (UMR) di masing-masing daerah.
"Dan dia mengusulkan tadinya honor dari PPK dan lain-lain sekitar Rp500 ribu sekian, sekarang diupayakan untuk dinaikkan sesuai UMR dari daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Kalau seandainya hanya untuk honor saja 70 persen, itu sudah lebih Rp60 triliun," ungkapnya.
Gemuknya anggaran Pemilu 2024 yang diusulkan KPU, kata Guspardi, juga untuk pengadaan infrastruktur kantor, yakni sekitar Rp3,2 triliun. Namun, menurut dia, KPU tidak harus membangun kantor baru. KPU bisa memakai gedung dan atau gudang yang tidak dipakai pemerintah daerah (pemda) kabupaten/kota dan provinsi.
"Dari pemerintah leading sector-nya Pak Menteri Dalam Negeri, kenapa tidak kita minta Pak Menteri sebagai fasilitator untuk bisa mengomunikasikan kepada kepala daerah, agar pengadaan kantor itu bisa dipinjamkan dari kepala daerah," kata legislator PAN ini.
"Lalu pengadaan mobilitas yang jumlahnya kalau tidak salah Rp287 miliar, ini kan jumbo tidak? Kenapa tidak dimanfaatkan cara lain atau memanfaatkan mobil yang sudah ada," Guspardi menambahkan.
Baca Juga: KPU Usul Anggaran Pemilu 2024 Capai Rp86 T, Mendagri-NaDem Menolak!
3. DPR akan melakukan efisiensi terhadap usulan anggaran Pemilu 2024
.jpg)
Ilustrasi Pemilu (IDN Times/Arief Rahmat)Menurut Guspardi, anggaran Pemilu 2014 sekitar Rp16 triliun. Untuk Pemilu 2019 sekitar Rp27 triliun. Sedangkan usulan anggaran Pemilu 2024 sekitar Rp86 triliun, atau naik empat kali lipat.
"Harusnya dia (KPU) dalam membuat perencanaan anggaran harus memperhatikan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Jokowi. Di mana, pemerintah dalam hal ini setiap kementerian dan lembaga, itu kan dilakukan refocusing, dilakukan pengalihan anggaran yang anggaran itu difokuskan pada penanganan COVID-19," ucapnya.
Oleh karena itu, Guspardi mengatakan, anggaran yang diusulkan KPU akan dilakukan efisiensi. "Akan dilakukan efisiensi, itu adalah suatu keniscayaan. Itu tugas Komisi II DPR bersama pemerintah untuk pertama, harus rasionalisasi, kedua harus objektif, ketiga harus efisien dan efektif dalam pemanfaatan anggaran," ujar dia.
Berita Terkini Lainnya
