Comscore Tracker

Minimnya Oposisi di Pemerintahan Jokowi Dinilai Membahayakan Demokrasi

Dinilai tak ada kontrol atau pengawasan ke pemerintah

Jakarta, IDN Times - Jumlah oposisi di pemerintahan Presiden Joko "Jokowi" Widodo hanya menyisakan dua partai politik (parpol), yakni PKS dan Partai Demokrat. Meski sedikit, peran kedua partai tersebut sangat penting sebagai oposisi.

"Sangat penting. Kalau kita berkaca berdemokrasi, maka ada yang namanya sistem check and balances," ujar pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia Jakarta, Ujang Komarudin, saat dihubungi, Senin (30/8/2021).

Baca Juga: PAN Bantah Masuk Koalisi Jokowi untuk Lepas dari Bayangan Amien Rais

1. Minimnya oposisi dinilai akan mengurangi kontrol ke pemerintah

Minimnya Oposisi di Pemerintahan Jokowi Dinilai Membahayakan DemokrasiIlustrasi Presiden Jokowi (IDN Times/Arief Rahmat)

Dia menjelaskan oposisi diperlukan untuk melakukan pengawasan dan kontrol terhadap pemerintah. Namun minimnya jumlah oposisi dibanding koalisi, lanjutnya, bisa membuat pemerintah menjadi dominan atau memunculkan 'kepentingan'.

"Nah kalau oposisinya minimalis, kalau oposisinya meninggalkan dua kekuatan partai politik yaitu PKS dan Partai Demokrat saja, artinya itu koalisi pemerintah dominan," katanya.

"Tidak ada kontrol, tidak ada pengawasan dari partai oposisi. Oleh karena itu tidak ada check and balances itu, tidak ada keseimbangan kekuasaan itu, tidak ada kontrol dan pengawasan dari oposisi itu. Ini yang berbahaya dari konteks berdemokrasi, gitu," dia menambahkan.

2. Pengawasan akan sulit dilakukan

Minimnya Oposisi di Pemerintahan Jokowi Dinilai Membahayakan DemokrasiPresiden Joko Widodo (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

Senada dengan Ujang, pengamat politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio mengatakan komposisi oposisi dan koalisi pemerintahan tidak seimbang. Minimnya jumlah oposisi dia nilai menjadikan pengawasan lebih sulit dilakukan.

Meski jumlah oposisi dari parpol sedikit, Hendri ingin masyarakat harus optimistis. Pengawasan, sambung dia, tetap bisa dilakukan. Dia lalu mengatakan masih ada pihak di luar parpol yang bisa menjadi oposisi, yakni media massa, civil society, dan masyarakat.

"Jadi gak apa-apa, ya mungkin inilah ujian dari rakyat Indonesia untuk terus memantau terjadinya atau penyelenggaraan pemerintahan, dan menjadi pengawas pengawasan pemerintahan secara langsung tanpa melalui wakil-wakilnya di DPR, gitu," ucap Hendri.

Baca Juga: PAN Gabung Partai Koalisi Jokowi, Petinggi PSI: Jangan Main Dua Kaki

3. PAN gabung koalisi pemerintahan

Minimnya Oposisi di Pemerintahan Jokowi Dinilai Membahayakan DemokrasiIDN Times/Teatrika Handiko Putri

Diberitakan sebelumnya, Jokowi melakukan pertemuan dengan ketua umum parpol koalisi pemerintah di Istana Kepresidenan Jakarta. Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate mengatakan, pertemuan tersebut ditutup dengan makan malam.

Johnny menjelaskan, mereka yang hadir dalam pertemuan adalah ketum dan sekjen PDIP, NasDem, Gerindra, Golkar, PKB, PPP, dan PAN.

"Dan yang ketujuh, sahabat baru koalisi, Ketua Umum PAN Bapak Zulkifli Hasan, didampingi oleh Sekjen Bapak Eddy Soeparno, sahabat baru kami dalam koalisi, semakin memperkuat dan semakin memperkaya gagasan dan tantangan-tantangan, serta ide-ide baru dalam rangka melanjutkan pemerintah dan mengisi demokrasi di Indonesia," ucapnya.

"Rapat hari ini, satu bendahara umum juga hadir, yaitu Bendahara Umum PDIP Bapak Olly Dondo Kambey," kata politikus NasDem yang menjabat Menteri Komunikasi dan Informatika itu.

Baca Juga: PDIP Tutup Pintu Koalisi, AHY: Saya Tak Punya Masalah dengan PDIP

Topic:

  • Hana Adi Perdana

Berita Terkini Lainnya