PPKM Level Diperpanjang, Demokrat: Selamatkan Nyawa Rakyat!
Kepala Badan Komunkasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra (kedua dari kiri) memberi keterangan pers di PN Jakarta Pusat. (Dokumentasi DPP Partai Demokrat)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pemerintah memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat atau Level 4. Partai Demokrat tidak ingin perpanjangan ini lemah pada implementasinya.
"Intinya kebijakan apapun itu, tolong diterapkan dengan sangat presisi aja di lapangan. Benar-benar dipantau implementasinya, tidak dianggap remeh. Jadi intinya bukan kebijakan itu ramai di media massa, tapi lemah di implementasi. Kami maunya begitu," kata Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, saat dihubungi, Senin (26/7/2021).
Baca Juga: PPP: Perpanjangan PPKM Level 4 Pilihan Moderat Mengandung Risiko
1. Herzaky ingin pemberlakuan PPKM Darurat dilakukan secara manusiawi
Ilustrasi corona. IDN Times/Mardya ShaktiHerzaky mengatakan Demokrat mendukung penerapan PPKM Darurat yang dilakukan pemerintah. Apapun istilah atau nama yang dibuat dalam pembatasan kegiatan masyarakat, lanjutnya, bukan menjadi hal utama.
"Harapannya (penerapan PPKM Level 4) di lapangan benar-benar dijaga agar memperhatikan prokes (protokol kesehatan) dan tolong manusiawi, dong. Manusiawi, menghadapi rakyat itu manusiawi. Jangan kayak menghadapi pesakitan," ucapnya.
Herzaky menyebut Demokrat ingin agar testing, tracing, dan treatment (3T) bisa dilakukan secara masif dan sungguh-sungguh. Dia mengatakan partainya juga ingin pemerintah memperhatikan insentif tenaga kesehatan atau nakes, serta pelaksanaan vaksin massal kepada masyarakat bisa lebih digencarkan.
"Sehingga bagi kami fokus pemerintah adalah bagaimana caranya menyelamatkan nyawa manusia agar tidak ada lagi, agar tidak semakin banyak nyawa rakyat bergelimpangan karena pandemik COVID-19," ujarnya.
"Apapun kebijakan itu, tolong jangan kemudian juga rakyat menjadi korban. Tolong perhatikan nasib rakyat kecil. Jangan kemudian kita diminta diisolasi tetapi kemudian tidak ada bantuan kepada mereka. Jangan dikorupsi bantuan rakyat kecil," tambah Herzaky.
2. PPP nilai perpanjangan PPKM Level 4 merupakan pilihan moderat yang mengandung risiko
IDN Times/Margith Juita DamanikWakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani juga berbicara mengenai perpanjangan PPKM Darurat atau Level 4 sampai 2 Agustus nanti. Arsul mengatakan perpanjangan PPKM Darurat adalah pilihan yang mengandung risiko.
Editor’s picks
"Perpanjangan PPKM Level 4 merupakan pilihan moderat yang diambil pemerintah karena disertai dengan pelonggaran-pelonggaran ketentuan yang terkait dengan aktivitas ekonomi sektor riil dan informal. Harus diakui bahwa pilihan ini mengandung risiko tidak turunnya angka keterpaparan COVID-19 dengan lebih cepat," kata dia saat dihubungi, Senin (26/7/2021).
Arsul yang juga sebagai Wakil Ketua MPR itu menjelaskan, pemerintah menyadari tidak bisa melakukan pembatasan kegiatan masyarakat yang lebih ketat dari perpanjangan PPKM Level 4. Dia mengatakan pembatasan yang lebih ketat akan berdampak kepada kehidupan ekonomi masyarakat.
"Di sisi lain, kemampuan pemerintah untuk memenuhi kewajiban seperti yang ditentukan dalam Undang-Undang Kekarantinaan, yakni menanggung kebutuhan dasar masyarakat yang terkarantina harus diakui terbatas," kata dia.
"Jadi dengan pilihan kebijakan yang moderat tersebut, maka yang paling baik adalah ya kita patuhi, karena pilihan patuh itu merupakan kemaslahatan bagi kita semua," sambung Arsul.
Baca Juga: PPKM Level 4 Diperpanjang, PKS: Hindari Prinsip Asal Bapak Senang!
3. PKS ingin perpanjangan PPKM darurat tidak menerapkan prinsip 'ABS'
Anggota Komisi 9 DPR RI, Netty PrasetiyaniI. DN Times/Debbie SutrisnoSoal perpanjangan PPKM Level 4 ini juga mendapat perhatian dari Anggota Komisi IX DPR Fraksi PKS Netty Prasetiyani Aher. Netty ingin agar pemerintah fokus dan serius memberlakukan PPKM Darurat.
"Perpanjangan PPKM Level 4 menunjukkan usaha pemerintah untuk menekan laju persebaran COVID-19. Pemerintah harus fokus dan serius menjalankan PPKM, hindari prinsip manajemen asal bapak senang (ABS)," ujar Netty dalam keterangannya, Senin (26/07/21).
Netty menyebut pemerintah memiliki sejumlah pekerjaan rumah dan catatan besar terkait proses manajemen pandemik. Pertama, sambung dia, soal testing dan tracing COVID-19.
"Penurunan kasus per 25 Juli bukan berarti usaha penanganan pandemik telah berhasil, karena angka itu disertai oleh jumlah testing yang juga jauh menurun. Dalam aspek tracing kita juga masih jauh dari standar WHO (Organisasi Kesehatan Dunia) yang menyarankan tracing minimal 30 orang per 1 kasus positif. Pada Februari 2021 memang Menkes menargetkan tracing 30 orang per 1 kasus, namun terus menurun menjadi 15 orang pada PPKM Darurat," paparnya.
Netty melanjutkan, pemerintah harus bisa memenuhi kebutuhan pasien yang melakukan isolasi mandiri. Dia tidak ingin jumlah pasien isoman meninggal dunia meningkat karena tidak bisa tingkat keterisian tempat tidur (BOR) di rumah sakit overload.
Lebih lanjut, Netty mengatakan, pemerintah harus menjamin ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh fasilitas kesehatan, seperti antivirus terapi COVID-19, oksigen, dan ventilator. Dia pun ingin agar hak-hak tenaga kesehatan terpenuhi.
Tak hanya itu, Netty juga ingin agar program vaksinasi massal lebih digencarkan lagi. Selain itu, dia juga ingin agar bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat segera disalurkan dan tepat sasaran.
Topik:
Berita Terkini Lainnya
