PPP Usul Pemerintah Punya Jubir COVID-19 yang Paham Politik, Kenapa?
Anggota Komisi III Arsul Sani (IDN Times/Teatrika Handiko Putri)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan, pemerintah perlu memiliki juru bicara atau jubir COVID-19, untuk memperbaiki komunikasi publik.
Usulan Arsul menanggapi pernyataan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, yang menyebut ada pihak yang menggunakan isu pandemik COVID-19 untuk membangun rasa ketidakpercayaan atau distrust kepada pemerintah.
"Hemat saya, jajaran pemerintahan perlu memiliki jubir yang bukan saja punya convincing ability (atau) kemampuan meyakinkan, tenang, dan simpatik, tetapi juga memahami konteks politik dan teknokratik atas isu-isu yang perlu direspons atau dikomunikasikan kepada publik," kata Arsul saat dihubungi IDN Times, Selasa (27/7/2021).
Baca Juga: Ma'ruf Minta Jangan Ada yang Memanfaatkan Isu COVID Lawan Pemerintah
1. Arsul ingin pemerintah perbaiki komunikasi publiknya
IDN Times/Margith Juita DamanikArsul yang juga sebagai anggota Komisi III DPR ini sependapat dengan Ma'ruf Amin. Dia mengatakan ada yang membangun distrust kepada pemerintah dengan menggunakan COVID-19 melalui media sosial.
"(Distrust) ini bisa kita jumpai di media sosial maupun dalam percakapan di grup-grup komunikasi lainnya seperti WAG (WhatsApp Group). Dalam konteks negara demokrasi hal seperti ini memang tidak terhindarkan," katanya.
Arsul menyebut DPR berusaha agar suara-suara pemerintah yang didegradasi tentang COVID-19 bisa diminimalkan. Namun, kata dia, pemerintah juga perlu memperbaiki komunikasinya kepada masyarakat.
"Maka pemerintah juga perlu terus menata komunikasi publiknya dengan baik. Jangan terus ada statement-statement pejabat yang bertentangan satu sama lain di antara pejabat-pejabat tersebut. Atau yang ditangkap publik kontradiktif dari satu waktu ke waktu lainnya meski berasal dari pejabat yang sama," ungkapnya.
2. Politikus PDIP sebut upaya distrust pada pemerintah adalah kezaliman
Ilustrasi Virus Corona. IDN Times/Mardya ShaktiEditor’s picks
Mengenai isu COVID-19 yang dibuat untuk membentuk rasa ketidakpercayaan atau distrust kepada pemerintah, juga mendapat tanggapan dari legislator PDIP. Anggota Komisi IX DPR Fraksi PDIP Rahmad Handoyo menyebut isu distrust dari COVID-19 adalah fakta.
"Kalau soal itu memang fakta adanya, di media sosial, dari para pengamat, dari politisi, dari banyak pihak yang beroposisi ke pemerintah. Saya menyadari, itu fakta adanya," kata Rahmad saat dihubungi terpisah, Selasa (27/7/2021).
"Jadi apa yang disampaikan Pak Wapres benar adanya, fakta di lapangan," tambahnya.
Rahmad menjelaskan beda pendapat adalah hal wajar di negara demokrasi. Oposisi, kata dia, juga merupakan hal yang baik untuk mengawal pembangunan bangsa.
Namun, menurut Rahmad, Indonesia sedang berperang melawan COVID-19. Virus corona adalah musuh bersama, karena itu semua elemen masyarakat harus bersatu melawan COVID-19. Menggunakan musuh untuk membentuk distrust kepada pemerintah, kata dia, adalah bentuk kezaliman.
"Tetapi ingat, di saat negara sudah menyatakan perang (kepada COVID-19), di saat sudah negara berperang dan negara itu sudah ada musuhnya, saya kira sudah, di negara mana pun, tidak ada celah, tidak ada ruang untuk mengkritik, men-distrust kepada pemerintah, itu adalah bentuk menzalimi negara saya kira," katanya.
"Saya kira itu adalah bentuk mengorbankan rakyat di saat men-distrust kepada pemerintah. Ujungnya rakyat terbelah, ujungnya rakyat tidak fokus kepada perang melawan COVID-19, saling menyalahkan, itulah dampaknya kita menjadi lemah," imbuh Rahmad.
Baca Juga: PDIP: Manfaatkan COVID-19 Buat Distrust ke Pemerintah Itu Zalim
3. Wapres Ma'ruf sebut ada pihak yang ingin bentuk distrust dari isu COVID-19
IDN Times/Teatrika Handiko PutriSekadar informasi, Wapres Ma'ruf Amin dalam sambutan acara milad Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara virtual, mengimbau agar jangan sampai isu COVID-19 dijadikan untuk membangun ketidakpercayaan (distrust) terhadap pemerintah.
"Jangan sampai ada isu-isu dan jangan sampai ada kelompok yang menggunakan isu COVID dan kesulitan ekonomi dalam rangka membangun, mengobarkan distrust, ketidakpercayaan kepada pemerintah ini," ujar Ma'ruf dalam channel YouTube MUI, Senin (26/7/2021).
Menurut Ma'ruf, situasi pandemik COVID-19 saat ini berada dalam situasi post truth. Informasi yang benar dan bohong menjadi buram, tidak jelas.
Berita Terkini Lainnya
