Reaksi Yusril Disebut Bodohi Publik: Demokrat Lagi Pusing, Biarin Aja!
Yusril Ihza Mahendra (IDN Times/Fitang Budhi Adhitia)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Partai Demokrat 'menyerang' Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko dan pengacaranya, Yusril Ihza Mahendra, dengan menyebut keduanya melakukan pembodohan publik. Yusril pun angkat bicara mengenai tudingan tersebut.
"Saya gak mau pusing dengan konferensi pers Partai Demokrat. Apalagi judulnya 'Demokrat Berkoalisi dengan Rakyat, Moeldoko Berkoalisi dengan Yusril'. Saya gak mau pusing dengan koalisi-koalisian yang terkesan aneh tersebut," ucap Yusril kepada IDN Times, Minggu (3/10/2021) malam.
Baca Juga: Partai Demokrat: Moeldoko dan Yusril Melakukan Pembodohan Publik!
1. Yusril sebut Demokrat pusing saat AD/ART-nya digugat ke MA
Yusril Ihza Mahendra (IDN Times/Margith Juita Damanik)Ketua Umum PBB ini mengaku dirinya tetap fokus bekerja sebagai advokat untuk mengajukan judicial review (JR) anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Partai Demokrat, yang telah didaftarkan di Mahkamah Agung (MA).
"Kalau Partai Demokrat mau sibuk dengan gunjingan-gunjingan politik tiap hari, itu urusan mereka. Saya fokus kepada persoalan hukum, yang tinggal menunggu saja kapan Mahkamah Agung akan memutus perkara itu," ucapnya.
Yusril juga mengklaim dirinya tidak mewakili Moeldoko dalam mengajukan JR AD/ART Demokrat ke MA. Dia hanya menjadi pengacara empat eks politikus Demokrat yang dipecat, yakni eks Ketua DPC Demokrat Ngawi Muhammad Isnaini Widodo, eks Ketua DPC Demokrat Bantul Nur Rakhmat Juli Purwanto, eks Ketua DPC Demokrat Kabupaten Tegal, Ayu Palaretins, dan eks Ketua DPC Demokrat Kabupaten Samosir Binsar Trisakti Sinaga.
"Kalau Partai Demokrat pusing dengan Moeldoko terkait JR ini, biarkan saja. Yang mau pusing kan mereka. Saya sendiri gak ambil pusing," kata pengacara kondang itu.
2. Demokrat sebut Moeldoko dan Yusril melakukan pembodohan publik
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat melantik Moeldoko jadi Panglima TNI di Istana Negara pada 30 Agustus 2013. (www.twitter.com/@SBYudhoyono)Sebelumnya, Partai Demokrat kembali melakukan 'serangan' terhadap kubu Moeldoko. Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, mengatakan koalisi antara Moeldoko dan Yusril Ihza Mahendra sudah keterlaluan.
Menurut Herzaky, Moeldoko sangat ambisius untuk mencapai kekuasaan. Dia menganggap, mantan Panglima TNI dan Yusril telah melakukan pembodohan publik.
Editor’s picks
"Hanya karena jenderal, lalu merasa memiliki kuasa untuk membodohi publik. Hanya karena profesor hukum, lalu merasa memiliki kuasa untuk membodohi," ujar dia di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Minggu (3/10/2021).
Baca Juga: Demokrat Sebut Moeldoko Bolak-balik ke SBY Minta Jabatan di Partai
3. Soroti gelar konferensi pers kubu Moeldoko di rumah dinas TNI AD
IDN Times/Teatrika Handiko PutriSelain itu, Herzaky menyoroti konferensi pers yang dilakukan kubu Moeldoko di rumah Dinas TNI AD di Jalan Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 2 Oktober 2021. Menurutnya, rumah dinas tersebut masih dikuasai Moeldoko.
"Kalau publik tahu bahwa itu adalah rumah dinas Angkatan Darat, pasti bukan hanya publik, para prajurit pun tidak akan rela. Karena tempat yang suci dan netral itu, dikotori oleh sekelompok orang untuk melakukan siasat jahat, yakni membegal partai politik yang sah dan diakui oleh pemerintah," ucapnya.
Menurut Herzaky, darah prajurit tidak akan pernah melakukan tindakan pemberontakan. Apalagi mengambil alih partai orang lain dengan cara ilegal.
"Untuk itu, pada kesempatan ini, atas nama para Pengurus DPP Partai Demokrat, tolong diingat, hanya ada satu kepengurusan Partai Demokrat, yang sah dan diakui Pemerintah, tidak ada dualisme," katanya.
4. Demokrat vs Moeldoko Cs
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengepalkan tangannya sesaat sebelum menyampaikan keterangan kepada wartawan usai rapat dengan Ketua DPD Partai Demokrat se-Indonesia terkait Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat, Jakarta, Minggu (7/3/2021). Dari hasil rapat tersebut seluruh Ketua DPD Demokrat di 34 Provinsi menolak KLB yang berlangsung di Deli Serdang, Sumatera Utara dan tetap mendukung AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. ANTARA FOTO/ Fakhri HermansyahKisruh antara Partai Demokrat dengan KSP Moeldoko dan kawan-kawan eks politikus Demokrat terus memanas sejak terjadi Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatra Utara, 5 Maret 2021. Kubu Moeldoko Cs akan 'menyingkirkan' kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dari Partai Demokrat.
Namun, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) akhirnya menyatakan kepemimpinan yang sah menurut undang-undang adalah AHY. Moeldoko Cs tak terima dengan keputusan Kemenkumham dan mengajukan judicial review (JR) AD/ART Partai Demokrat ke Mahkamah Agung (MA).
Kini, konflik antara Partai Demokrat dengan kubu Moeldoko memasuki babak baru, setelah empat eks politikus Demokrat menunjuk Yusril Ihza Mahendra sebagai pengacara mereka.
Baca Juga: Kecam Yusril, Demokrat: Anda Bela Moeldoko Demi Uang Bukan Demokrasi
Topik:
Berita Terkini Lainnya
