Siulan, Kedipan Mata, hingga Aborsi Dipertanyakan di RUU PKS
IDN Times/Kevin Handoko
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Baleg DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) membahas tentang Rancangan Udang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) bersama sejumlah ormas dan lembaga sosial. Beberapa orang pun memberikan tanggapan soal RUU PKS.
Wakil Ketua DPP Persatuan Ummat Islam (PUI) Wido Supraha menilai beberapa pasal dalam RUU PKS menciptakan multitafsir.
"Jika memang RUU ini diteruskan, maka mari kita pilih kosa kata yang tidak multitafsir," ucap Wido dalam RDPU Baleg DPR RI, disiarkan di kanal YouTube Baleg DPR RI, Senin (12/7/2021).
Baca Juga: Pertahankan RUU Ketahanan Keluarga, Ledia Hanifa Sindir RUU PKS
1. Wido mempertanyakan pidana soal siulan, kedipan mata, dan aborsi
Ilustrasi kekerasan seksual (IDN Times/Arief Rahmat)Dalam naskah akademik RUU PKS, Wido menyoroti soal pelecehan seksual yang dilakukan dengan siulan, kedipan mata, dan lainnya. Dia mempertanyakan bagaimana cara mengukur rasa tidak nyaman usai mengalami siulan atau kedipan mata.
"Bagaimana mungkin dampak dari siulan dan main mata, bisa berujung pada hukuman pidana. Apalagi kalau ini terjadi pada keluarga atau selain keluarga," ucapnya.
Wido juga menyoroti soal aborsi. Dia mencontohkan ada seorang wanita yang ingin aborsi, namun orang-orang di sekitar wanita tersebut memaksa agar aborsi tidak dilakukan. Dia lalu menanyakan apakah orang-orang yang memaksa wanita hamil itu untuk tidak melakukan aborsi, bisa dipidanakan atau tidak.
Selain itu, Wido juga mempertanmyakan soal prostitusi. Dia bertanya apakah seseorang atau kelompok yang melakukan prostitusi tanpa paksaan bisa dipidana atau tidak.
"Pertanyaan bagaimana jika prostitusi tersebut diselenggarakan tanpa paksa, tidak ada perempuan yang mengalami tipu daya, ancaman, tidak ada kekerasan, apa hukum prostitusi di sana? Bahkan bagaimana nasib bangsa Indonesia yang membenci prostitusi. Akankan siapa pun yang membenci prostitusi tanpa paksa akan dipidanakan?" kata dia.
2. KUHP minta disempurnakan atau paksa keluarkan RUU PKS
IDN Times/Marisa SafitriEditor’s picks
Wido menilai naskah akademik RUU PKS tidak efisien dibuat bila memiliki tujuan yang sama seperti KUHP. Dia pun mempertanyakan maksud RUU PKS.
"Saya melihat ada banyak teks-teks yang multitafsir dalam penegakan hukum di Indonesia ini. Yang pertama kita ingin bertanya, ingin menyempurnakan KUHP atau kita paksakan keluarkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual?" ucapnya.
Wido menyarankan lebih baik menyempurnakan KUHP, karena RUU PKS memiliki banyak kelemahan. Menurut dia, RUU PKS menggunakan perspektif feminisme, yang tidak cocok dengan Indonesia yang memiliki ideologi Pancasila.
"Kemudian penerapan feminis legal teori ke dalam pusat pembentukan peraturan di NKRI, selain akan mendorong diskursus di pakar hukum, juga secara tegas membuat jarak dengan bangsa Indonesia yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa," kata Wido.
Baca Juga: Naskah Akademik RUU PKS Diprediksi Rampung Juli 2021
3. Naskah akademik RUU PKS diprediksi rampung Juli
(Anggota DPR Willy Aditya) IDN Times/Irfan FathurohmanWakil Ketua Badan Legislatif (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Willy Aditya sebelumnya mengatakan naskah akademik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) kemungkinan rampung dalam masa sidang V 2020-2021, yang telah dibuka sejak Mei 2021 dan berakhir pada Juli 2021.
"Naskah akademik bisa kita selesaikan secepatnya. Tetapi kalau draf (RUU PKS), mungkin (rampung) pada masa sidang berikutnya," ujar Willy dikutip dari ANTARA, Rabu (23/6/2021).
Namun, Willy yakin naskah akademik dan draf RUU PKS rampung pada tahun ini, walaupun tahapan penyusunannya dimulai dari awal.
Willy mengatakan penyusunan RUU PKS tahapannya harus ditempuh Baleg dari awal. Karena pengusulan RUU tersebut pada tahun ini bukan merupakan lanjutan dari usulan sebelumnya (carry over).
"Ini bukan carry over, jadi Baleg menyusun dari awal," ujar dia.
Maka itu, kata Willy, dalam proses penyusunan RUU PKS, Baleg akan menerima bahan masukan berbagai dokumen yang ada, termasuk usulan draf dan naskah akademik dari Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan.
Berita Terkini Lainnya
