Comscore Tracker

Vaksin Berbayar Dicabut, Menko PMK: Pemerintah Tak Niat Cari Untung

Vaksin berbayar diklaim sifatnya sukarela

Jakarta, IDN Times - Vaksin Gotong Royong Individu berbayar menimbulkan polemik. Banyak pihak menilai vaksin berbayar untuk komersialisasi. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meyakinkan, pemerintah sama sekali tidak memiliki tujuan komersialisasi dalam pelaksanaan vaksinasi Gotong-Royong.

"Jadi ini betul-betul harus dipahami. Tidak ada niat pemerintah untuk lari dari tanggung jawab, cuci tangan, juga tidak ada niat untuk komersial apalagi jualan," ujar Muhadjir usai mengunjungi PT Konimex di Sukoharjo, Jawa Tengah, dalam keterangannya, Jumat (16/7/2021).

Baca Juga: [BREAKING] Pramono: Jokowi Cabut Aturan Vaksin Gotong Royong Berbayar

1. Muhadjir menyebut vaksin berbayar bersifat sukarela

Vaksin Berbayar Dicabut, Menko PMK: Pemerintah Tak Niat Cari UntungIlustrasi/Vaksin COVID-19 Tahap 3 telah tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Selasa (12/1/2021) (IDN Times/Maya Aulia)

Muhadjir mengatakan vaksin Gotong Royong mandiri atau individu berbayar bertujuan untuk mempercepat herd immunity atau kekebalan kelompok. Untuk mencapai herd immunity, lanjutnya, memerlukan minimal 70 persen masyarakat yang sudah divaksin dari total penduduk Indonesia sekitar 187 juta jiwa.

Namun, menurut Muhadjir, baru sekitar 50 juta jiwa masyarakat Indonesia yang baru divaksin. "Tapi bukan berarti pemerintah tidak bertanggung jawab terhadap rakyat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam pandemik ini, yaitu vaksin."

"Ini sifatnya sukarela jadi tidak ada paksaan, baik itu yang sifatnya kolektif perusahaan maupun individu-individu yang ingin mendapatkan vaksin gotong-royong itu," sambungnya.

Muhadjir mengatakan perusahaan PT Kinomex yang dikunjungi ini memiliki 40 ribu karyawan. Dia mengungkapkan perusahaan ini ingin melakukan vaksin Gotong Royong untuk karyawannya.

"Vaksin berbayar kebijakannya sudah final, cuma teknis saja yang harus dibenahi. Sebenarnya kalau pengusaha-pengusaha sampai sekarang tidak mengikutkan vaksin Gotong Royong untuk karyawannya itu bukan karena tidak mau, tetapi memang untuk mendapatkan akses yang cepat terhadap fasilitas vaksin itu kurang," tuturnya.

2. Muhadjir jelaskan cara dapatkan vaksin gratis

Vaksin Berbayar Dicabut, Menko PMK: Pemerintah Tak Niat Cari UntungIlustrasi vaksinasi COVID-19 (ANTARA FOTO/Jojon)

Muhadjir mengatakan dirinya mendapat keluhan masyarakat karena sulit mendapat vaksinasi gratis. Hal ini dikarenakan KTP warga itu berbeda dengan domisili.

Dia lalu menegaskan tidak boleh ada diskriminasi dalam pelaksanaan vaksinasi untuk masyarakat. Apabila ada petugas yang menolak vaksinasi dengan alasan KTP tidak memenuhi syarat, Muhadjir mengatakan, warga dapat melaporkan hal tersebut ke pihak berwajib.

"Sudah ada SE (surat edaran) Menkes bahwa sekarang ini vaksinasi tidak lagi berbasis domisili KTP. Yang penting punya KTP, ada outlet vaksinasi entah itu yang dilaksanakan oleh Kemenkes atau TNI/Polri, silakan datang bawa KTP saja cukup, tidak harus dipersoalkan domisilinya mana saja," jelas Muhadjir.

Baca Juga: Menkes Budi Blak-blakan Ungkap Kronologi Vaksin Individu Berbayar

3. Jokowi cabut aturan vaksin mandiri berbayar untuk masyarakat

Vaksin Berbayar Dicabut, Menko PMK: Pemerintah Tak Niat Cari UntungPresiden Joko Widodo (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

Presiden Joko "Jokowi" Widodo memutuskan mencabut Vaksin Gotong Royong berbayar untuk individu. Hal itu disampaikan Sekretaris Kabinet Pramono Anung, yang disiarkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (16/7/2021).

"Setelah mendapatkan masukan dan juga respons dari masyarakat, presiden telah memberikan arahan dengan tegas untuk vaksin berbayar yang rencananya disalurkan melalui Kimia Farma semuanya dibatalkan dan dicabut," kata Pramono.

Menurut Pramono, sesuai dengan arahan Presiden Jokowi, semua vaksin harus diberikan secara gratis kepada masyarakat.

"Sehingga semua vaksin tetap dengan mekanisme yang digratiskan seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden sebelumnya," jelas Pramono.

Untuk Vaksin Gotong Royong sendiri, Pramono menegaskan bahwa mekanismenya tetap melalui perusahaan dan dibagikan secara gratis kepada karyawannya.

"Hal yang berkaitan dengan Vaksin Gotong Royong, mekanismenya tetap melalui perusahaan dan perusahaan yang akan membayar kepada seluruh karyawannya, sehingga dengan demikian mekanisme untuk seluruh vaksin, baik itu yang Gotong Royong maupun yang sekarang, mekanisme sudah berjalan digratiskan oleh pemerintah," ujar Pramono.

Topic:

  • Rochmanudin

Berita Terkini Lainnya