Kemen PPPA Dorong Keterwakilan Perempuan hingga Tingkat Desa
Petugas perangkat desa menutup pintu tempat karantina khusus bagi pemudik di Desa Jepangpakis, Kudus, Jawa Tengah, Rabu (5/5/2021). (ANTARA FOTO/Yusuf Nugroho)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Program Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (D/KRPPA) terus menunjukkan peningkatan positif. Melalui program ini, desa/kelurahan diharapkan mampu mencapai 10 indikator, termasuk peningkatan angka keterwakilan perempuan.
“Indikator kelima ini capaiannya cukup signifikan karena pembangunan pemberdayaan perempuan kuncinya ada di indikator ini. Di sinilah kita mendorong para perempuan untuk bersuara," ujar Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kemen PPPA, Lenny Rosalin, dalam keterangan resminya, Kamis (8/6/2023).
Baca Juga: Ini Respons KPU soal Gugatan PKPU Keterwakilan Perempuan ke MA
1. Perempuan memiliki wadah untuk bersuara
Ilustrasi perempuan muda (IDN Times/Arief Rahmat)Lenny mengatakan, buah dari program ini juga, perempuan hingga ke tingkat desa/kelurahan jadi memiliki wadah untuk bersuara. Nantinya, perempuan juga bisa terlibat dalam acara-acara Musyarawah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa.
"Apabila biasanya perempuan tidak memiliki wadah untuk bersuara, sekarang kita berupaya untuk membuat mereka terlibat ke dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa,” kata Lenny.
Baca Juga: Komnas Perempuan: PKPU No 10 2023 Persempit Ruang Politik Perempuan
2. Perempuan sudah banyak terlibat di lembaga desa
Editor’s picks
Para perempuan di Desa Kemadang bersiap mengikuti rapat kegiatan desa (IDN Times/Sunariyah)Berdasarkan data Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) pada Maret 2023, perempuan sudah mulai terlibat dalam organisasi/lembaga di desa. Rinciannya, yaitu pemerintah desa sebanyak 38,6 persen, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 28,45 persen, Lembaga Kemasyarakatan Desa 55,55 persen, Lembaga Adat 46,1 persen, dan Badan Usaha Milik Desa 33,69 persen.
“Meskipun angkanya belum tinggi, tetapi untuk menjadi ke sini bukan pekerjaan mudah karena perempuan harus memiliki kapasitas. Kemen PPPA membuat pelatihan-pelatihan kepemimpinan perempuan di pedesaan,” tutur Lenny.
Baca Juga: KPU Diperingatkan Kemen PPPA soal Polemik Keterwakilan Perempuan
3. Keterwakilan perempuan berperan aktif dalam pembangunan desa
Kantor Desa Labangka Kecamatan Babulu salah satu desa penerima ADD dan DD (IDN Times/Ervan Masbanjar)Sementara itu, Kepala Desa Songka Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, Erny Damayanti, menyebut, keterwakilan perempuan berperan aktif bagi pembangunan di desa. Pada 2022, Desa Songka menyelenggarakan berbagai kegiatan guna mendukung tercapainya 10 indikator D/KRPPA. Mulai dari kegiatan pelatihan, sosialisasi hingga pertemuan dengan Forum Anak.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Desa Purbawinangun Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat, Tuti Widiastuti, menceritakan adanya keinginan kuat para perempuan untuk menyuarakan ide guna menyelesaikan permasalahan perempuan dan anak, salah satunya adalah pembangunan poliklinik desa yang diusulkan oleh bidan setempat.
Baca Juga: Kemen PPPA Dorong Sekolah Beri Edukasi Kesehatan Reproduksi Anak
Berita Terkini Lainnya
