3 Awak Pesawat Asing yang Terobos Wilayah RI Masih Diperiksa di Batam

2. Pesawat asing yang diturunkan paksa di Hang Nadim terancam kena denda Rp5 miliar

Pesawat asing yang tidak terjadwal penerbangannya diturunkan paksa oleh TNI Angkatan Udara di Batam pada Jumat, 13 Mei 2022. (www.instagram.com/@militer.udara)

Sementara, sang pilot yang merupakan warga Inggris berinisial MJT, mengaku bingung mengapa tiba-tiba diturunkan paksa oleh TNI AU. Sang pilot berargumen, mereka telah melakukan hal serupa tiga kali dan tak dipermasalahkan.

Selain melewati Indonesia, mereka juga terbang hingga di atas wilayah udara Singapura. Menurut otoritas di Negeri Singa, mereka tak butuh surat perizinan. 

"Kami bekerja di Malaysia. Kami pergi ke Kuching menuju Johor Bahru, setelah itu kami ke Singapura. Lalu, pihak Singapura mengatakan kami tak butuh izin. Lagipula kami sudah lakukan ini sebelumnya tiga kali, mungkin kali ini ada kesalahan, jadi saya minta maaf," ungkap pilot tersebut kepada otoritas di Lanud Hang Nadim, Batam pada Jumat, 13 Mei 2022. 

Ia menambahkan, ketika otoritas Indonesia mengatakan hal yang berbeda dan butuh  izin, pilot dan kru terkejut. "Jadi, saya tidak tahu (kalau butuh izin)," tuturnya lagi. 

Kepala Dinas Operasi Lanud Hang Nadim, Batam, Mayor Lek Wardoyo mengatakan, pesawat asing itu terancam denda Rp5 miliar. Wardoyo mengatakan, ancaman denda itu berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang pengamanan wilayah udara RI Pasal 10 ayat 2. 

"Pesawat udara sipil asing yang tidak berjadwal yang terbang ke dan dari atau melalui wilayah harus memiliki izin diplomatik, izin keamanan, dan persetujuan terbang," ungkap Wardoyo di Batam seperti dikutip dari kantor berita ANTARA. 

Di dalam aturan tersebut, tertulis setiap orang yang melanggar Pasal 10 ayat 2 bakal dikenakan sanksi administratif paling banyak Rp5 miliar. Posisi kru dan pilot, kata dia, kini sudah berada di safe house. 

"Mereka akan ditempatkan di sana, selama pemberkasan dilakukan. Tes swab PCR juga sudah dilakukan," kata dia. 

Ia menambahkan, pemberkasan dilakukan melalui operator yang ditunjuk sebagai perwakilan Indonesia. "Setelah pemberkasan selesai dilakukan dan lain-lain, maka kami akan izinkan mereka terbang lagi," ujarnya. 

3. Setiap wahana yang melintasi Sarawak menuju Semenanjung Malaka tetap membutuhkan izin

Ilustrasi Peta Indonesia (IDN Times/Arief Rahmat)

Sementara, berdasarkan informasi dari TNI AU, pesawat sipil itu teregistrasi dengan nomor G-DVOR. Huruf induk nomor registrasi G di pesawat terbang ringan menunjukkan bahwa alat transportasi itu didaftarkan di Inggris. 

Malaysia memang diketahui memiliki wilayah terpisah dari negara induknya di Semenanjung Malaka. Bagian lainnya terletak di sisi utara Kalimantan yaitu negara bagian Sarawak. Ada koridor udara antara Semenanjung Malaka dan Sarawak yang diberikan Indonesia karena kedua wilayah itu dipisahkan wilayah kedaulatan nasional dari aspek laut dan udara. 

Namun demikian, setiap wahana udara yang ingin melintas damai di ruang udara koridor itu wajib memberitahukan dan meminta izin ke otoritas di Indonesia.

Menurut Kepala Dinas Penerangan TNI AU Marsekal Pertama TNI Indan Gilang Buldansyah, insiden itu kali pertama terdeteksi berkat laporan dari satuan radar 213 di Tanjung Pinang. Mereka kemudian melaporkan hal tersebut ke komando atas. 

"TNI AU menyiagakan satu flight F-16 di Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru untuk melaksanakan intersepsi. Tetapi, intersepsi tak jadi dilakukan dengan pertimbangan kru pesawat menaati instruksi dan petunjuk kosek IKN yang disampaikan melalui MCC Cengkareng (military civil coordination)," kata dia. 

MCC meminta agar pesawat kembali ke Kuching. Namun, pesawat itu rupanya memiliki keterbatasan bahan bakar. Atas perintah Pangkoopsudnas, MCC mengarahkan pesawat untuk mendarat di Lanud Hang Nadim, Batam. 

Baca Juga: TNI AU Turunkan Paksa Pesawat Asing yang Terobos Wilayah Indonesia