AHY Bantah Pernah Tuding Pemerintah Terlibat di KLB Partai Demokrat
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) (ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membantah telah menuding pemerintah ikut cawe-cawe dalam konflik internal parpol berlambang mercy itu. Menurut AHY, yang dilakukan oleh pihaknya hanya memohon klarifikasi posisi pemerintah terkait kisruh dualisme Partai Demokrat (PD). Apalagi ada nama Kepala Staf Presiden (KSP), Moeldoko, yang notabene masuk dalam lingkar dekat Istana.
"Sejak awal kami tidak pernah menuduh (pemerintah). Secara pribadi saya sebagai ketua umum PD bertanggung jawab bahwa kami tidak pernah menuding siapapun. Justru kami mengingatkan," ujar AHY ketika berbicara di program "Satu Meja" yang tayang di stasiun Kompas TV pada Rabu malam, 7 April 2021 lalu.
AHY berdalih yang dilakukannya dengan melayangkan surat ke Presiden Joko "Jokowi" Widodo hanya memohon keadilan supaya negara bisa bertindak adil dalam kisruh dualisme kepemimpinan parpol berlambang mercy itu.
"Kami tentu juga berharap agar hukum tidak tebang pilih dan memihak kepada salah satu kubu. Apalagi bila kita melihat sejarah ke belakang, memang rata-rata KLB itu disahkan (oleh Kemenkum HAM)," tutur dia lagi di program tersebut.
Putera sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu juga meyakini ada di posisi yang benar. Maka, ia sengaja mengambil langkah pendahuluan yakni menyampaikan ke publik soal upaya adanya kudeta di PD.
"Kami menyebutnya preemptive strike. Sebelum jadi bubur, kami sudah bongkar lebih dulu (strategi mereka) dan politik yang terang benderang," katanya.
Lalu, apa langkah AHY usai Kementerian Hukum dan HAM menolak mengakui KLB kubu Moeldoko?
1. AHY ingin bertemu Presiden Jokowi untuk silaturahmi
instagram.com/agusyudhoyonoAHY mengatakan, sejak hari pertama ia sudah menyatakan ingin menemui Presiden Jokowi, Menkopolhukam Mahfud MD, dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk silaturahmi. AHY berharap bisa diberikan waktu untuk menemui Jokowi.
"Ini sebuah amanah ketika melaporkan apa yang terjadi di dalam Partai Demokrat. Wajib bagi kami untuk menyampaikan versi yang benar. Maka, harus disampaikan secara langsung," ungkapnya.
Ia berdalih lantaran sejak awal sudah membuka upaya kudeta tersebut ke ruang publik, maka PD tak bisa mencegah opini yang berkembang di masyarakat. Khususnya soal dugaan pemerintah ikut campur dalam dualisme kepengurusan PD.
"Kami tidak pernah mencoba untuk membangun opini publik yang aneh-aneh dan menyudutkan siapapun. Akhirnya anak muda yang semula gak tahu soal politik jadi ikut tahu," tutur dia lagi.
Pernyataan itu untuk merespons kalimat Menkumham Yasonna Laoly yang merasa dongkol kepada kubu AHY. Menteri dari PDI Perjuangan itu merasa kesal karena dituding akan mengesahkan PD kubu Moeldoko.
"Saya sudah sampaikan ketika Pak SBY dan orang-orangnya, lalu ada Andi Arief, termasuk AHY ikut mengirimkan surat ke Istana, kami sudah (merasa) dongkol banget. Nama saya dicatut dan disebut ada pertemuan dengan Moeldoko (sebelum diambil keputusan)," ujar Yasonna ketika diwawancarai oleh jurnalis senior Karni Ilyas dan diunggah ke saluran YouTube pada 2 April 2021 lalu.
Ia menjelaskan, pasti bertemu dengan Moeldoko di Istana lantaran sering menghadiri rapat bersama. "Tapi kami tidak pernah membicarakan soal itu (KLB Deli Serdang)," katanya lagi membantah.
Editor’s picks
Baca Juga: Gugat ke PN Jakpus, Demokrat Kubu Moeldoko Tuntut Ganti Rugi Rp100 M
2. AHY sebut justru Moeldoko yang seharusnya meminta maaf kepada Presiden Jokowi
Kronologi Sengketa Partai Demokrat (IDN Times/Sukma Shakti)Dalam program itu, pria yang sempat menjadi personel militer itu menolak narasi kubu Moeldoko yang memintanya minta maaf kepada Presiden Jokowi. Alasannya, tudingan AHY dan SBY bahwa pemerintah ikut campur, tidak terbukti. AHY mengatakan, justru yang seharusnya meminta maaf kepada mantan Gubernur DKI Jakarta itu adalah Moeldoko.
"Kan awalnya KSP Moeldoko mengatakan semula hanya ngopi-ngopi, tidak ikut-ikutan terhadap konflik Partai Demokrat. Tidak mungkin melakukan intervensi atau mengambil alih. Buktinya semua terkonfirmasi dengan terjadinya KLB ilegal," ungkap AHY.
Ia juga mendorong agar Moeldoko meminta maaf kepada publik, sebab di tengah situasi masih terjadi pandemik, mereka membuat kegaduhan politik.
"Seharusnya kan kita semua fokus untuk mencari solusi yang baik untuk menyelesaikan krisis pandemik COVID-19, ekonomi dan lain-lain," tutur dia lagi.
Moeldoko juga diminta oleh AHY agar meminta maaf kepada semua kader Partai Demokrat karena telah melakukan intimidasi dan memecah belah parpol berlambang mercy itu.
"Tolonglah itu disadari dan seharusnya mereka yang meminta maaf seperti itu," kata AHY.
3. AHY bersedia temui Moeldoko asal tak membahas perebutan Partai Demokrat
Moeldoko (tengah) di lokasi Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021). ANTARA FOTO/Endi AhmadAHY juga menyebut, meski Moeldoko memiliki latar belakang mantan Panglima TNI, tetapi ia justru meragukan integritas dan kemampuannya. Sebab, sejak awal dinilai sudah banyak menyebarkan narasi kebohongan. Mulai semula membantah ikut terlibat untuk mendongkelnya dari posisi ketua umum, lalu menyebut ada peperangan ideologi di Partai Demokrat.
"Jadi alih-alih berupaya mengambil hati kader Demokrat, pernyataan-pernyataan KSP Moeldoko yang tanpa nalar itu justru membuat kader Demokrat marah dan mendorong agar narasi itu dilawan," tutur AHY.
"Karena itu sudah memfitnah karakter Partai Demokrat," ujarnya lagi.
Ia pun bersedia menemui dan ngopi-ngopi dengan Moeldoko usai adanya keputusan dari Kemenkumham. Syaratnya, asal tidak membahas soal upaya merebut partai politik.
"Kalau diskusi, silaturahmi, ya kita kan punya tradisi itu. Tetapi, tolong kedepankan semangat dan moral yang baik," kata dia.
Baca Juga: Moeldoko Akhirnya Buka Suara! Ini Alasannya Mau Jadi Ketum Demokrat
Berita Terkini Lainnya
