Alasan BEM UI Hadir di Rapat dengan Luhut: Ingin Beri Kritik Solutif
Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Pandjaitan (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A.)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia menjelaskan alasannya bersedia ikut dalam rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Pandjaitan pada Selasa, 3 Agustus 2021.
Ketua BEM UI, Leon Alvinda Putra yang ikut dalam rapat tersebut mengatakan mereka hadir dalam rapat untuk memberikan kritik solutif kepada pemerintah terkait penanganan pandemik COVID-19. Tetapi, di sejumlah media, kehadiran Leon seolah menjadi tanda tanya lantaran sebelumnya BEM UI sempat mengkritik Presiden Joko "Jokowi" Widodo dengan julukan King of Lip Service.
Leon mengatakan selain dirinya, hadir pula BEM Universitas Airlangga dan Keluarga Mahasiswa ITB. Tetapi, Leon hadir sebagai perwakilan dari BEM sejumlah kampus yang menamakan diri Aliansi Pengawalan COVID-19.
"Kami memang dihubungi dan setelah mempertimbangkan, kami memutuskan untuk hadir dengan alasan bisa memberikan kritik solutif kepada pemerintah untuk memperkuat penanganan pandemik COVID-19 agar dapat bermanfaat bagi masyarakat yang terdampak," ungkap Leon melalui keterangan tertulis, Kamis (5/8/2021).
Selain itu, kata Leon, forum diskusi pada dua hari lalu dimanfaatkan untuk menyampaikan kajian dan rekomendasi terkait penanganan pandemik COVID-19. Lalu, apa saja masukan yang disampaikan Leon yang mewakili rekan sejawatnya?
1. Tes COVID-19 harus diperluas dan diberikan gratis
ANTARA FOTO/Yulius Satria WijayaAda dua poin utama yang disampaikan Leon dalam pertemuan virtual tersebut yakni mengenai pelibatan mahasiswa sebagai relawan tracer dan jumlah tes COVID-19 yang harus ditingkatkan. Menurut Leon, jumlah pelacak kasus COVID-19 di Tanah Air masih kurang. Maka, ia menyarankan agar pemerintah turut melibatkan mahasiswa dalam upaya pelacakan kasus COVID-19.
"Pelibatan mahasiswa ini perlu dilengkapi juga dengan pembimbingan, perlindungan dan apresiasi yang jelas. Selain itu, aktivitas mereka harus diintegrasikan dengan program Kampus Merdeka untuk mengurangi beban akademik relawan," kata Leon.
Ia turut memberikan masukan kepada pemerintah daerah mengenai perbaikan komunikasi dan standar kualitas tracer. Leon mendorong agar ada pelatihan sumber daya manusia sehingga tidak ada perbedaan standar pelacakan di lapangan.
"Koordinasi antara Dinas Kesehatan Daerah dan relawan program COVID-19 (RECON) harus diperbaiki. Sehingga, tidak ada lagi relawan tracer yang belum dapat bekerja akibat belum ditempatkan di Dinas Kesehatan terkait," tutur dia.
Leon juga mendorong agar jumlah tes COVID-19 ditambah dan tak dikenakan biaya. "Tujuannya agar bisa diakses lebih mudah oleh masyarakat yang terpapar," ujarnya.
Baca Juga: Meme Jokowi The King of Lip Service, Ketua BEM UI: Tidak Akan Dihapus
2. BEM UI dorong pemerintah untuk tinjau ulang penggunaan GeNose
Editor’s picks
Mesin GeNose. Dok. Humas Pemprov JatengLeon juga menyebut pihaknya telah menyerahkan kajian dan rekomendasi terkait penanganan pandemik COVID-19 kepada pemerintah. Ada sejumlah dokumen softcopy yang diserahkan.
IDN Times sempat membaca dokumen berjudul "Kesimpulan Kajian Serial COVID-19" yang disusun Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM UI. Salah satu yang mereka soroti yakni penggunaan GeNose di sejumlah fasilitas publik sebagai syarat boleh bepergian antar kota.
"Penggunaan GeNose perlu assessment ulang mengingat alat tersebut belum melewati tahap uji klinis yang lengkap," demikian salah satu isi kajiannya.
Bila menilik ke belakang, Luhut termasuk salah satu menteri yang mendorong agar GeNose digunakan di sejumlah tempat publik lantaran biayanya yang murah, yakni sekitar Rp20 ribu. Padahal, sejumlah ahli sudah mengingatkan potensi false negative-nya besar.
BEM UI juga mengingatkan pemerintah agar tidak terlena dengan kasus harian positif di tanah air yang terkesan menurun. Di sisi lain, angka positivity rate malah tetap tinggi.
"Hal ini kemungkinan karena ada pelonggaran testing," tutur Leon.
3. Pemerintah didorong fokus kepada penanganan kesehatan, ekonomi belakangan
Suasana Jakarta sekitar MH Thamrin saat PPKM Darurat pada Minggu (4/7/2021). (IDN Times/Sachril Agustin Berutu)Sorotan lainnya yakni mengenai gonta-ganti istilah pembatasan kegiatan masyarakat. Bila sebelumnya menggunakan istilah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), kini beralih menjadi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Padahal, Presiden Joko "Jokowi" Widodo pernah menyebut PPKM tidak efektif untuk membendung lonjakan kasus COVID-19.
Mereka mengutip pernyataan Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen
Indonesia (YLKI), Tulus Abadi, selama ini kebijakan pemerintah tidak pernah jelas. "Artinya, aturan yang dibuat pemerintah selalu berubah. Hal ini
membuktikan bahwa fokus pemerintah dalam menghadapi pandemi masih terbagi-bagi," kata BEM UI.
Padahal, dalam penanganan pandemik tidak bisa setengah-setengah. Pemerintah didorong fokus untuk mengedepankan sektor kesehatan.
Penerapan PPKM di lapangan pun dinilai banyak menimbulkan masalah. Banyak ahli yang berpendapat, kata BEM UI, bahwa kebijakan yang selama ini dilakukan, PSBB hingga PPKM, tak efektif.
"Pemerintah juga terlalu banyak menggunakan istilah dan singkatan untuk menjelaskan kebijakannya dan juga kurang melakukan sosialisasi. Pada kenyataannya, kebijakan tersebut tidaklah jauh berbeda dengan sebelumnya," tutur mereka.
Baca Juga: Usai Kritik Jokowi, Ketua BEM UI Ikut Rapat dengan Luhut soal COVID-19
Berita Terkini Lainnya
