Amien Rais: Pak Luhut, Please Segera Resign
Ketua Umum Partai Ummat, Amien Rais (kiri) dan Menko Maritim dan Investasi Luhut Pandjaitan (kanan) (Dokumentasi tangkapan layar YouTube Amien Rais/Biro Pers Kemenko Marves)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais, mendorong Luhut Pandjaitan agar segera mundur dari posisinya sebagai Menteri Koordinator Maritim dan Investasi.
Penyebabnya, Luhut kini dianggap sudah menjadi beban, bukan lagi aset bangsa. Amien menganggap Luhut terbukti telah menyebarkan narasi kebohongan soal big data berisi 110 juta warga yang ingin Pemilu 2024 ditunda.
"Seyogyanya, Pak Luhut segera mengundurkan diri. Sebagian besar masyarakat sipil saya yakin sudah tidak lagi percaya ke Pak Luhut. Jadi, saya ingin mengatakan kepada Pak Luhut please resign, the sooner the better," ungkap Amien dalam peringatan satu tahun terbentuknya Partai Ummat yang dikutip dari YouTube Amien Rais, Senin (18/4/2022).
Ia juga mendesak Presiden Joko "Jokowi" Widodo agar segera memecat Luhut karena sudah menjelma menjadi tokoh narsistik megalomania. Luhut, kata Amien, bukan lagi aset bangsa.
"Luhut telah menjadi liability, beban nasional," kata dia.
Amien juga mendesak Jokowi untuk segera menyampaikan pernyataan yang tegas dan trengginas bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta itu akan mengakhiri masa jabatannya pada 20 Oktober 2024 mendatang.
"Hal ini persis seperti yang ada di dalam perintah konstitusi," ujarnya yang disambut tepuk tangan meraih kader Partai Ummat.
Amien juga merekomendasikan kepada Jokowi untuk memberhentikan para pembantunya yang masih kukuh mengampanyekan penundaan Pemilu 2024.
"Alasan bahwa demokrasi memberikan kewenangan bagi MPR melakukan amandemen ini dan itu, sesungguhnya hanya lah wacana murahan. Mereka akan merobohkan bangunan demokrasi kita yang masih tersisa, itupun sudah keropos," ujarnya lagi.
Lantas, apa tanggapan partai pengusung Jokowi usai mendapat desakan dari sejumlah pihak untuk memecat Luhut?
1. Amien Rais juga minta Jokowi tak tambah utang di 30 bulan sisa masa jabatannya
Presiden Jokowi bersama dengan Istrinya Ibu Iriana (Dok. IDN Times/Biro Pers Kepresidenan)Rekomendasi lain yang disampaikan oleh Amien dalam pidatonya, yakni meminta Jokowi tidak menambah utang baru di 30 bulan sisa masa jabatannya. Berdasarkan data APBN, per Februari 2022, utang Pemerintah Indonesia sudah menembus angka Rp7.000 triliun.
Kendati demikian, pemerintah menyebut posisi utang tersebut masih terjaga dalam batas aman, wajar, dan terkendali. "Pak Jokowi, cobalah jangan menambah utang lagi. Mengabdilah pada kepentingan rakyat Indonesia sendiri, bukan kepentingan oligarki yang lebih berorientasi melayani kepentingan asing," kata Amien yang dulu duduk sebagai Ketua MPR.
Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan percaya diri menyebut, rasio utang terhadap PDB RI masih lebih kecil baik dibandingkan dengan negara ASEAN, G20, maupun negara di seluruh dunia.
"Untuk menjaga dari kesehatan APBN, rasio utang (Indonesia) termasuk relatif rendah diukur dari negara ASEAN, G20, dan seluruh dunia," kata Sri dalam tayangan YouTube Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang dikutip pada Jumat, 15 April 2022 lalu.
Baca Juga: Luhut ke BEM UI: Saya Tak Pernah Katakan Presiden 3 Periode
2. Politikus PDIP ungkap Luhut adalah biang kerok di balik isu penundaan Pemilu 2024
Editor’s picks
Menteri Koordinator bidang kemaritiman dan investasi, Luhut Pandjaitan (www.instagram.com/@luhut.pandjaitan)Sebelumnya, politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu bahkan menyebut Luhut sebagai biang kegaduhan dan penyebab mahasiswa turun ke jalan untuk berdemo pada Senin, 11 April 2022 lalu.
"Bahwa ada agenda tersembunyi untuk melakukan amandemen konstitusi, lalu menambah periode masa jabatan presiden," ungkap Masinton pada 12 April 2022 lalu di Jakarta.
Menurut Masinton, tuduhannya itu tidak dibuat-buat. Bahkan, operasi untuk tetap mengampanyekan agar masa jabatan presiden ditambah dikomandoi oleh Luhut.
"Ketua umum partai kan sudah bicara (mereka bertemu Pak Luhut). Kan mereka juga sudah jelas mengaku," tutur Masinton.
Lebih lanjut, Masinton mengakui bahwa ada instruksi langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri agar PDIP mundur dari pembahasan amandemen UUD 1945 di MPR.
Padahal, semula PDIP mendukung amandemen untuk memasukkan poin mengenai Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Menurut Masinton, alasan PDIP memutuskan menarik diri karena tahu ada agenda untuk menyusup ke dalam program amandemen, lalu yang diubah soal durasi masa jabatan presiden.
"Kami sampai harus mengorbankan agenda yang strategis (amandemen PPHN). Kita tarik dulu. Politik itu kan sama seperti dunia intelijen, gak perlu harus dirasa, tapi aromanya bisa dicium," tutur Masinton.
Ia menambahkan, PDIP memilih mundur sejenak sambil mengatur ulang strategi. Partainya, kata Masinton, tidak ingin sistem ketatanegaraan sampai hancur.
"Kami ingin konstitusi dijadikan panduan atau rambu dalam bernegara. Itu yang kerap disampaikan oleh Mba Puan Maharani sebagai Ketua DPR. Beliau sudah menyampaikan agenda pemilu sudah disepakati antara pemerintah dan DPR yakni 14 Februari 2024," katanya lagi.
Dalam wawancara di stasiun CNN TV, Masinton bahkan menyebut Luhut sebagai brutus di Istana.
3. Luhut enggan tanggapi desakan untuk mundur dari kabinet
Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Pandjaitan (IDN Times/Teatrika Handiko Putri)Sementara, ketika dikonfirmasi, Luhut enggan menanggapi desakan agar ia mundur dari kabinet. "Saya ke sini memang untuk apa? Olahraga," ungkap Luhut di Hotel Century Park, Rabu 13 April 2022 lalu.
Ia enggan membicarakan soal desakan agar mundur dari kabinet. Luhut menyebut, kedatangannya itu terkait program pelatihan atletik nasional di Mimika, Papua.
Selain Masinton, sentilan dari politikus PDIP juga datang dari sekretaris fraksi di DPR, Bambang Wuryanto. Ia menyebut Luhut sebagai 'prime minister' di kabinet Indonesia Maju.
Pria yang akrab disapa Bambang Pacul itu menjuluki Luhut sebagai perdana menteri karena dianggap memiliki peran utama di kabinet. Selain itu, Luhut kerap kali muncul di acara-acara yang tidak ada kaitan dengan tupoksinya sebagai Menko Marves. Ia juga terlihat hadir dalam silaturahmi nasional APDESI di Istora Senayan, Jakarta Pusat beberapa waktu lalu.
"Kalau Menteri Dalam Negeri, ya itu kalau mau ngomong masih ada make sense dengan tugasnya. Masih masuk akal kalau dalam tugas, kalau Mendagri. Tapi menteri yang gak ada urusannya, gak usahlah (ikutan bicara pemilu)," kata Bambang pada 8 April 2022 lalu.
Baca Juga: Masinton Ungkap Otak di Balik Isu Penundaan Pemilu, Minta Luhut Mundur
Berita Terkini Lainnya
