Comscore Tracker

Anggota DPR: Pemerintah Harus Putar Otak Agar Dapat Stok Vaksin COVID

Angka kematian akibat COVID-19 sudah tembus 100 ribu

Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Netty Prasetyani Aher, mendesak pemerintah segera melakukan upaya ekstra agar dapat memenuhi kebutuhan stok vaksin dalam negeri. Sebab, PT Bio Farma mengakui belum bisa memenuhi target yang ditetapkan Presiden Joko "Jokowi" Widodo, agar vaksinasi bisa dilakukan hingga 3 juta dosis setiap harinya.

Direktur Utama PT Bio Farma, Honesti Basyir, menyebut telah mendistribusikan 95 juta dosis vaksin COVID-19. Artinya, dosis yang dibutuhkan harus tiga kali lipat dari angka tersebut. 

"Bagaimana pemerintah bisa mewujudkan target 3-5 juta dosis suntikan per hari, bila stok vaksinnya saja kurang?" tanya Netty melalui keterangan tertulis, Kamis (5/8/2021). 

Ia menambahkan sejauh ini sejumlah daerah telah mengeluhkan kekosongan stok vaksin. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan per 31 Juli 2021, daerah yang telah memberikan vaksin dosis pertama ke 90 persen warganya adalah Bali dan DKI Jakarta. Daerah lain masih di bawah 50 persen. 

"Jangan sampai kekosongan vaksin malah menjadi penghambat herd immunity," tutur Netty. 

Oleh sebab itu, Netty mendorong pemerintah agar putar otak dan mencari jalan lain untuk bisa mencukupi kebutuhan vaksin di dalam negeri. "Pengadaan vaksin itu kan bisa dilakukan antara lain melalui skema vaksin hibah dari WHO atau negara sahabat lainnya. Pemerintah juga harus mengoptimalkan perannya sebagai anggota Aliansi Global untuk Vaksin dan Imunisasi (GAVI)," katanya.

Harapannya, Indonesia bisa memperoleh lebih banyak vaksin COVID-19. Masukan Netty beralasan lantaran tingkat angka kematian di Indonesia akibat COVID-19 masih tinggi. Data dari Satgas Penanganan COVID-19 pada hari ini, ada 1.739 pasien yang meninggal dunia. Sementara, akumulasi angka kematian telah mencapai 102.375 jiwa. 

Berapa banyak stok vaksin yang kini tiba di Indonesia?

1. Indonesia baru terima 178.357.880 atau 30 persen dari kebutuhan nasional

Anggota DPR: Pemerintah Harus Putar Otak Agar Dapat Stok Vaksin COVIDCapaian dosis vaksinasi dosis pertama di Indonesia (Dokumentasi Kementerian Kesehatan)

Mandeknya vaksinasi COVID-19 di daerah sudah disampaikan sejumlah kepala daerah. Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, pada 25 Juli 2021 lalu mengatakan pihaknya baru diberi jatah 9 juta vaksin untuk dua dosis. 

"Berarti, hanya dapat jatah sementara, 4,5 juta jiwa. Kira-kira begitu," ungkap pria yang akrab disapa Kang Emil itu kepada media. 

Sementara, capaian vaksin di Jabar paling besar. Ridwan mencatat bila 70 persen penduduk Jabar yang divaksinasi maka harus ada 35 juta jiwa yang menerima vaksin. 

Kasus serupa juga dialami Pemda Makassar. Wali Kota Mohammad Ramdhan Pomanto mengatakan tidak ada lagi stok vaksin COVID-19 yang tersisa di daerahnya. 

"Sama sekali kosong (stok vaksin COVID-19)," ungkap Ramdhan, dikutip dari stasiun Kompas TV pada 30 Juli 2021. 

Ia menambahkan pada 30 Jui 2021 masih ada 2.000 dosis vaksin, namun telah disuntikan semua. Ia juga menyebut telah melayangkan surat kepada Kemenkes untuk meminta tambahan dosis vaksin. 

"Kami sudah meminta tambahan 200 ribu vial dan saat ini kami posisinya menunggu. Insyaallah akan dipenuhi karena antusiasme warga luar biasa," tutur Ramdhan. 

Baca Juga: Vaksinasi Belum 50 Persen, Herd Immunity Jawa-Bali Sulit Tercapai

2. Anggota Komisi IX DPR dorong pendistribusian vaksin melalui pemerintah daerah

Anggota DPR: Pemerintah Harus Putar Otak Agar Dapat Stok Vaksin COVIDAnggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher (IDN Times/PKS.id)

Dalam keterangan tertulisnya, Netty juga mendorong agar pemerintah memeriksa proses distribusi vaksin. Ia mengingatkan agar vaksin didistribusikan berdasarkan pada risiko dan target prioritas yakni kesehatan masyarakat. 

"Jangan menetapkan target berdasarkan pada ekonomi atau pun politik. Jangan salah gunakan distribusi vaksin pada hal-hal selain kepentingan kesehatan masyarakat," katanya. 

Netty pun berharap distribusi vaksin bisa melalui pemerintah daerah. Dia juga mengingatkan agar pemerintah turut memperhatikan lonjakan kasus COVID-19 di luar wilayah Jawa dan Bali. Sehingga, distribusi vaksin secepatnya didistribusikan ke area yang berada di luar Jawa dan Bali. 

"Saat ini daerah berisiko tinggi juga terjadi di luar Jawa dan Bali. Memprihatinkan bila daerah-daerah tersebut kekurangan vaksin dan bahkan stoknya kosong," tutur dia. 

3. Vaksin bisa mencegah kematian bila didistribusikan dengan cepat

Anggota DPR: Pemerintah Harus Putar Otak Agar Dapat Stok Vaksin COVIDEpidemiolog Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono dalam diskusi daring bertajuk Proyeksi Kasus COVID-19 dan Evaluasi PSBB Jumat (23/10/2020) (Tangkapan layar/YouTube KGM Bappenas)

Di sisi lain epidemiolog dari Universitas Indonesia (UI), Pandu Riono menjelaskan, varian Delta yang kini sudah mendominasi di Indonesia, memiliki kemampuan replikasi antara lima hingga delapan kali lebih cepat dibandingkan varian Sars-CoV-2 sebelumnya. Ia pun mewanti-wanti semakin cepat terjadinya penularan maka mutasi virus akan terus berlanjut. 

Pandu mengakui, vaksin COVID-19 memang membantu. Tetapi, vaksin tidak mencegah penularan virus corona. 

"Vaksin memang mencegah agar tidak terjadi kematian atau gejala berat COVID-19, tetapi itu semua baru bisa terjadi bila dilakukan secara cepat. Selama ini hanya retorika saja ingin cepat vaksinasi," kata Pandu kepada IDN Times ketika dihubungi lewat telepon pada 2 Agustus 2021.

Pandu mendorong pemerintah agar segera melakukan langkah radikal untuk membawa bangsa ini keluar dari jurang. Sebab, bila tidak, maka siklusnya kembali berulang. 

"Ketika jeda sekian lama maka kasus COVID-19 di Jawa dan Bali akan naik lagi," tutur dia.

4. Kemenkes sebut stok vaksin COVID-19 cukup untuk penuhi permintaan daerah

Anggota DPR: Pemerintah Harus Putar Otak Agar Dapat Stok Vaksin COVIDWarga antre untuk mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 saat Vaksinasi Massal COVID-19 dalam rangka HUT ke-75 Bhayangkara di Kota Madiun, Jawa Timur, Sabtu, 26 JWarga antre untuk mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 saat Vaksinasi Massal COVID-19 dalam rangka HUT ke-75 Bhayangkara di Kota Madiun, Jawa Timur, Sabtu, 26 Juni 2021 (ANTARA FOTO/Siswowidodo)

Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi memastikan stok vaksin di pemerintah pusat cukup untuk memenuhi permintaan daerah.

"Kita punya stok cukup vaksin. Tapi harus dipahami bahwa vaksin itu tidak bisa sekaligus vaksinasi semua sasarannya, karena dosis vaksin juga datang bertahap," kata Siti Nadia Tarmizi di Jakarta, dikutip dari ANTARA, Kamis (5/8/2021).

Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), total kedatangan vaksin di Indonesia berjumlah 179,4 juta dosis vaksin, terdiri atas 144,7 juta dosis berbentuk bahan baku dan 34,7 juta dosis dalam bentuk vaksin jadi per Selasa ( 3/8/2021).

Sedangkan total vaksin jadi produksi PT Bio Farma berjumlah 152 juta dosis vaksin. Sebanyak 117,3 juta berupa bahan baku dan 34,7 juta berupa vaksin jadi. Bahan baku vaksin tersebut berjenis Sinovac, AstraZeneca, Sinopharm dan Moderna.

Sementara, Direktorat Jenderal (Ditjen) Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes melaporkan sampai Senin (2/8/2021), vaksin yang telah didistribusikan menuju 34 provinsi berjumlah 90.988.817 dosis. Sebanyak 68.641.750 dosis di antaranya telah digunakan.

Menurut Nadia Indonesia tidak ada masalah dengan stok vaksin. Tapi, masyarakat harus paham bahwa vaksin didistribusikan secara bertahap.

Penyebab kekosongan vaksin di beberapa daerah, kata dia, karena data stok vaksin tidak diperbarui, sehingga Kemenkes melihat stok vaksin di daerah masih aman. Nadia mengatakan masalah ini sudah diperbaiki dan saat ini jutaan dosis vaksin sudah dan akan didistribusikan ke daerah.

"Kami sudah mendistribusikan pada pekan ketiga itu 3 juta untuk vaksin dosis kedua dan yang pekan keempat ini ada sekitar 6 juta. Nanti kami akan kirim lagi sekitar 6 juta," katanya.

Nadia mengatakan antusiasme masyarakat yang tinggi untuk mengikuti vaksinasi juga mempengaruhi persediaan vaksin di Tanah Air. Apalagi, sekarang usia sasaran vaksinasi semakin luas.

"Sekarang ini vaksinasi tidak ada batasan khusus, artinya siapapun, usia di atas 12 tahun bisa divaksin. Jadi tentu harus cermat mengatur kuota vaksinnya," ujarnya.

Nadia juga meminta masyarakat tidak perlu khawatir jika tidak menerima vaksin dosis kedua tepat pada tanggal yang sudah ditetapkan vaksinator. Masih ada waktu sampai 28 hari setelah dosis pertama disuntikkan.

Pemerintah juga memperluas kerja sama dengan swasta untuk menjangkau lebih banyak masyarakat yang divaksin.

"Potensi swasta ini kan akan sangat banyak, bagaimana semakin banyak sentra-sentra vaksinasi yang kita buka," ujarnya.

Kemenkes juga berupaya menambah tenaga vaksinator mengingat Indonesia akan menerima sangat banyak dosis vaksin pada Oktober 2021.

"Oktober itu kemungkinan dua kali lipat dari yang saat ini kita terima jumlah vaksinnya. Tentunya kita harus segera menyuntikkan kepada masyarakat. Jadi memang harus segera diperluas (akses vaksin)," katanya.

Baca Juga: Kebijakan Tambal-Sulam Dinilai Akan Dorong RI Masuk Jebakan Pandemik 

Topic:

  • Rochmanudin

Berita Terkini Lainnya