Anggota Komisi VI: Migor Juga Diurus Luhut, Lalu Fungsinya Mendag Apa?
Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan diminta Presiden Jokowi untuk fokus menangani kasus Covid-19 di sembilan provinsi yang berkontribusi besar terhadap total kasus nasional (ANTARA/HO-Kemenko Kemaritiman dan Investasi)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Anggota komisi VI DPR, Deddy Yevri Sitorus mengaku bingung mengapa urusan distribusi minyak goreng juga diserahkan ke Menteri Koordinator bidang kemaritiman dan investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. Ia mengingatkan adanya potensi konflik kepentingan saat Luhut yang memimpin operasi untuk membuat harga minyak goreng curah kembali ke angka Rp14 ribu.
Hal itu lantaran perusahaan milik Luhut yakni Toba Sejahtera Group juga memiliki bisnis perkebunan kelapa sawit melalui anak perusahaannya, PT Perkebunan Kaltim Utama (PKU) I. Selain itu, foto Luhut bersama tersangka kasus mafia minyak goreng, Master Parulian Tumanggor, viral di media sosial dan menjadi perbincangan publik.
Di sisi lain, Deddy turut mempertanyakan fungsi dari sejumlah menteri di bidang perekonomian lantaran tak mampu menurunkan komoditas minyak goreng hingga hari ini.
"Ini kan kalau apa-apa dan persoalan yang tidak bisa diselesaikan, lalu diambil alih oleh Pak Luhut, lalu kita punya Menko (perekonomian) itu untuk apa? Sebenarnya, itu kan yang juga menjadi pertanyaan kami di parlemen dan publik. Kok apa-apa harus dibebankannya ke Pak Luhut? Kok apa-apa, presiden malah menugaskan Luhut. Menteri-menteri (di bidang ekonomi) itu lalu untuk apa, kalau hanya bisa menjadi beban?" tanya politikus dari PDI Perjuangan itu kepada media pada Rabu, 25 Mei 2022 lalu.
Ia menambahkan bila menteri-menteri di bidang ekonomi dianggap tidak mampu untuk menuntaskan permasalahan distribusi minyak goreng, sebaiknya dicopot saja. Menurutnya, sejumlah menteri itu memang sudah gagal mengurusi permasalahan minyak goreng. Sebab, Luhut pernah menyampaikan isu kenaikan harga minyak goreng bisa diselesaikan dengan cara yang sederhana.
"Tapi, menurut saya enggak perlu lah sampai orang sekaliber Pak Luhut harus turun tangan juga mengurus perkara minyak goreng. Itu mah diurus dirjen saja. Enak banget yang jadi dirjen di Kementerian Perdagangan dan menterinya. Mereka pada ngapain? Makan gaji buta?" katanya lagi blak-blakan.
Lalu, apa komentar Luhut ketika namanya kembali disebut sebagai menteri segala urusan?
1. Sejumlah menteri tidak menunjukkan performanya di kabinet tapi tak dikenai sanksi
instagram.com/mendaglutfiLebih lanjut, kata Deddy, sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Maju sering kali tidak berhasil menunjukkan kinerja yang mumpuni. Namun, mereka justru tak dikenakan sanksi apapun.
Isu kelangkaan dan kenaikan minyak goreng ini pun sudah terjadi sejak akhir tahun 2021 lalu. Namun, meski sudah dilakukan bongkar pasang kebijakan, tetap tak ampuh untuk menurunkan komoditas tersebut ke angka Rp14 ribu per liter. Justru yang terjadi, lembaga survei menangkap tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi anjlok dan jadi yang terburuk selama enam tahun terakhir.
"Ini kan menjadi beban pemerintah, presiden semakin besar. Tanggung jawab seorang Luhut kan juga menjadi semakin besar. Nah, ini kalau dibiarkan, menjadi tidak sehat di kabinet," kata dia.
Baca Juga: Mayoritas Urusan Negara Sampai Migor Dipegang Luhut, PKS: Makin Terasa
2. Pengamat sebut presiden tunjuk Luhut urus distribusi migor tanpa dokumen tertulis
Sederet tugas tambahan untuk Menko Luhut Pandjaitan (IDN Times/Aditya Pradana)Sementara, pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio mengkritik cara Presiden Joko "Jokowi" Widodo mengelola kabinetnya. Agus mengatakan tiap kali Luhut diberikan tugas tambahan dari Jokowi tanpa disertai keputusan presiden (Keppres).
Padahal, setiap menteri yang dilantik disertai dengan Keppres. Di dalam dokumen itu tercantum dengan jelas tugas dan tupoksi dari menteri tersebut. Sementara, Jokowi hanya menyampaikan instruksi secara verbal ke Luhut untuk mengurus berbagai permasalahan, mulai dari penanganan pandemik COVID-19 hingga ke distribusi minyak goreng.
"Sampai sekarang kan Pak Luhut ditunjuk mengerjakan ini dan itu oleh presiden hanya secara lisan, tanpa ada suratnya," ungkap Agus kepada media pada 25 Mei 2022 lalu.
Ia menegaskan dalam bernegara, tugas atau instruksi presiden tidak bisa disampaikan secara lisan. Semua harus diberikan tertulis agar tugas dan tupoksinya jelas.
Editor’s picks
"Ini kan menyangkut cara pengelolaan negara. Masak, penanganan masalah negara, instruksinya disampaikan secara lisan," ujarnya.
Senada dengan Deddy, Agus juga menilai tidak ada manfaatnya mempertahankan menteri-menteri yang tupoksi pekerjaannya pernah diambil alih oleh Luhut. Ia menyarankan Jokowi untuk menghapuskan posisi menteri yang tugasnya pernah dikerjakan oleh Luhut.
"Posisi menteri-menteri itu mulai dari Menteri Kesehatan, Menteri Sosial hingga Menteri PUPR dihapuskan saja. Lalu, presiden membolehkan itu semua dirangkap oleh Pak Luhut sendiri. Ngapain posisi menteri-menteri itu, bahkan Menteri Perekonomian juga diterabas. Kalau begitu sebaiknya mereka dipensiunkan saja," kata dia.
Dengan begitu, kata Agus, pemerintahan Jokowi bisa menghemat biaya dengan tak menggaji menteri-menteri itu. Kelebihan biaya itu, ujarnya, bisa dialihkan untuk memberi subsidi ke komoditas minyak goreng.
3. Pemerintah belum tuntas urus distribusi minyak goreng
Ilustrasi minyak goreng. (IDN Times/Vadhia Lidyana)Di sisi lain, Agus turut mengkritisi posisi pemerintah yang sudah tidak lagi berkuasa untuk melakukan intervensi terhadap produk minyak goreng. Hal itu bisa terjadi, kata dia, minyak goreng adalah produk bebas di pasaran.
"Kedua, pihak swasta sudah memegang kendali mayoritas pasokan minyak goreng. Sementara, pemerintah melalui PTPN hanya memegang 4 persen hingga 5 persen dari produksi untuk kebutuhan di dalam negeri. Sedangkan, bila dibandingkan di Malaysia, pemerintahnya memegang kendali hingga 50 persen dari produksi minyak goreng di negaranya. Makanya, mereka masih bisa intervensi untuk menurunkan harga minyak goreng," kata Agus.
Penyebab ketiga, pemerintah seperti seolah memiliki utang budi politik kepada para pengusaha kebun sawit. Sebab, di setiap pemilu, mereka lah yang mayoritas menanggung biaya politik yang mahal.
Di sisi lain, pemerintah tidak memiliki neraca komoditas yang menunjukkan jumlah sawit yang diproduksi oleh kebun hingga nominal yang mereka ekspor. Agus juga mengkritik penggunaan minyak curah di dalam negeri. Sebab, minyak jenis itu tidak baik dikonsumsi untuk kesehatan.
"Minyak curah itu kan minyak jelantah lalu diproses ulang, sehingga warnanya yang semula hijau, biru, merah menjadi kuning. Itu yang kemudian dijual murah ke masyarakat," tutur dia.
4. Luhut berdalih hanya bantu-bantu, semua menteri ikut kerja untuk amankan migor
Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. (IDN Times/Hana Adi Perdana)Sementara, ketika dimintai tanggapannya, Menko Luhut Pandjaitan berdalih bahwa ia hanay membantu saja untuk menormalkan distribusi minyak goreng. Ia mengaku tak bekerja sendiri tetapi juga dibantu oleh sejumlah menteri di bidang ekonomi.
"Saya hanya membantu saja. Kita semua kerja kok, sama (porsinya). Tadi Pak Menteri juga kerja keras kok, Pak Menteri Perdagangan. Sama," ujar Luhut kepada media di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, pada 24 Mei 2022 lalu.
Luhut mengaku, ia hanya menjalankan perintah presiden untuk menangani urusan minyak goreng. Ke depan, ada sejumlah upaya yang bakal ia lakukan terkait tugas barunya.
Misalnya, sekitar awal Juni pemerintah akan mengaudit secara besar-besaran seluruh perusahaan kelapa sawit di Indonesia. Audit itu meliputi luas perkebunan kelapa sawit yang dimiliki perusahaan, kepemilikan hak guna usaha (HGU), hak pengelolaan lahan (HPL), hingga sistem produksinya. Pemerintah, kata Luhut, juga akan memastikan kantor pusat perusahaan kelapa sawit berada di Indonesia.
"Tidak boleh ada headquarter kelapa sawit yang di luar wilayah Republik Indonesia, harus di Indonesia, supaya pajaknya (masuk)," katanya lagi.
Baca Juga: Sederet Tugas Tambahan buat Luhut di Kabinet, Apakah Wajar?
Berita Terkini Lainnya
