Apakah Tragedi KRI Nanggala-402 Ganjal KSAL Jadi Panglima TNI?
Kapal selam KRI Nanggala-402 (ANTARA FOTO)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Panglima TNI Hadi Tjahjanto akan memasuki masa pensiun pada November 2021. Namun, isu soal siapa penggantinya sudah santer terdengar sejak akhir bulan Mei 2021 lalu.
Meski kepala staf dari tiga matra sama-sama berpeluang untuk gantikan Hadi, tetapi dua nama mulai mencuat dan disebut bersaing ketat. Mereka adalah Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Jenderal Andika Perkasa dan Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL), Yudo Margono.
Menurut peneliti dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi siapa pun yang akan menggantikan Hadi merupakan hak prerogatif Presiden Joko "Jokowi" Widodo. Jokowi nantinya akan memilih satu nama kepala staf dan diserahkan kepada komisi I DPR untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan.
Fahmi menilai meski tenggelamnya KRI Nanggala-402 membuat sorotan publik tertuju ke TNI Angkatan Laut, tetapi itu tak membuat Yudo kehilangan peluang untuk dipilih oleh mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.
"Justru sebaliknya, kasus (tenggelamnya) KRI Nanggala-402 menunjukkan adanya persoalan politik anggaran. Final decision mengenai anggaran itu sudah bukan lagi di KSAL, tapi sudah di Kementerian Pertahanan dan DPR," ungkap Fahmi ketika dihubungi IDN Times melalui telepon pada Selasa (15/6/2021).
Lagipula, posisi kepala staf angkatan itu sebagai kuasa pengguna anggaran yang bermakna ia hanya dapat menggunakan anggaran yang telah dialokasikan. Sering kali, kata Fahmi, anggaran yang sudah disiapkan oleh Kemhan tidak cukup untuk melakukan perawatan.
Justru, menurut Fahmi, bila Yudo yang terpilih menjadi Panglima TNI, ia akan punya banyak gagasan yang dapat diaplikasikan. Di sisi lain, masih banyak ganjalan yang berpotensi menghalangi langkah Andika jadi Panglima TNI. Apa saja itu?
Baca Juga: Siapa yang Akan Gantikan Hadi Tjahjanto Jadi Panglima TNI?
1. Andika Perkasa di-endorse oleh AM Hendropriyono yang notabene mertuanya
Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa ketika memberikan instruksi kepada 20 personel Kopassus (Tangkapan layar YouTube Mabes TNI AD)Bila ditelusuri rekam jejaknya, Andika diketahui merupakan menantu mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), AM Hendropriyono. Ia menikahi putri Hendro, Diah Erwiany Trisnamurti Hendrati. Maka, santer terdengar isu Hendro sudah mulai melobi Istana agar menantunya yang dipilih menggantikan Hadi sebagai Panglima TNI.
Sedangkan, Hendro merupakan salah satu purnawirawan yang mendukung Jokowi dalam pemilu 2014 dan 2019. Dalam pandangan Fahmi, sosok Andika tak bisa dilepaskan dari bayang-bayang Hendro.
"Sosok ayah mertuanya justru terlihat sebagai endorser dan juga barrier," kata Fahmi.
Ia mengatakan dalam dunia politik tak mungkin publik bisa mengabaikan variabel bahwa Hendro juga memiliki kepentingan menantunya agar terpilih jadi Panglima TNI. Meskipun ia tak menampik peluang Andika jauh lebih besar terpilih bila pergantian Panglima TNI dilakukan dalam waktu dekat.
"Sedangkan, bila pergantian Panglima TNI ditunda maka sangat berdampak pada peluang keterpilihan Andika," tutur dia.
Hal tersebut disebabkan Andika akan pensiun dari TNI pada 2022. Sementara, Yudo masih memiliki waktu untuk mengabdi 2,5 tahun lagi. Bagi Yudo, tidak ada masalah bila pergantian Hadi dilakukan dalam waktu dekat atau jelang mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara memasuki masa pensiun.
Editor’s picks
Hal lain yang jadi catatan yakni Yudo tak terlihat memiliki endorser yang kuat layaknya Andika. Dengan begitu, maka persepsi yang terbentuk yaitu Yudo dianggap sebagai orangnya Jokowi.
"Bagi saya tak ada keraguan soal loyalitas Yudo Margono. Apalagi tak ada 'perantara' dalam hubungan hirarkis itu," katanya lagi.
Baca Juga: 7 Potret Desain Monumen untuk Kenang Tragedi KRI Nanggala 402
2. AM Hendropriyono bantah lobi Istana agar menantunya jadi Panglima TNI
Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), AM Hendropriyono (ANTARA FOTO/Aprilio Akbar)Tetapi, di dalam keterangan resminya, Hendro menepis ia melobi Istana untuk mendapatkan jabatan Panglima TNI bagi menantunya itu. "Saya tidak bicara dan tidak pernah bicara tentang hal yang demikian itu (lobi jabatan Panglima TNI bagi menantu). Saya tidak pernah begitu hina mau nyosor meminta-minta jabatan," kata Hendro pada Senin (14/6/2021).
"Tidak untuk menantu, anak, apalagi untuk saya sendiri, tidak pernah," tutur dia lagi.
Menurut pemberitaan Majalah Tempo pada pekan ini yang mengutip tiga sumber purnawirawan di TNI, Hendro malah dikabarkan sudah mulai melancarkan lobi kepada Presiden Jokowi. Ia berharap menantunya itu bisa menggantikan Hadi sebagai Panglima TNI. Dengan demikian, masa pengabdiannya di TNI bisa bertambah sementara waktu.
3. UU TNI tak mewajibkan adanya pergiliran matra untuk duduk sebagai Panglima
Anggota komisi I dari fraksi PDI Perjuangan, TB Hasanuddin. (www.dpr.go.id)Sementara, ketika ditemui IDN Times pada 7 Juni 2021 lalu di ruang kerjanya di DPR Senayan, anggota komisi I dari fraksi PDI Perjuangan, TB Hasanuddin menegaskan giliran matra yang menduduki posisi Panglima TNI bukan suatu keharusan. Ia merujuk kepada UU TNI pasal 13 ayat 4. Di pasal itu tertulis "jabatan panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari tiap-tiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan."
"Ini yang harus digaris bawahi dapat dan bukan harus. Jadi, setelah Angkatan Darat boleh dipilih dari AD lagi. Setelah dari Angkatan Laut juga boleh dipilih dari Angkatan Laut lagi. Begitu juga dari Angkatan Udara," kata Hasanuddin.
Ia juga menegaskan itu semua menjadi hak prerogatif presiden. Meski begitu, presiden tetap boleh diberi masukan.
Ia melihat ada dua hal penting yang harus dijadikan pertimbangan oleh presiden dalam memilih calon Panglima TNI. Pertama, perkelahian antara TNI dan Polri eskalasinya terus meningkat. "Dengan segala hormat, mayoritas pelakunya adalah dari prajurit TNI Angkatan Darat. Sehingga, sebagai mantan prajurit ini butuh kepemimpinan yang kuat untuk berbicara kepada seluruh prajurit yang nakal itu," tutur dia lagi.
Kedua, calon Panglima TNI mendatang harus mampu menuntaskan isu di Papua tanpa pertumpahan darah.
Baca Juga: KRI Nanggala-402 Tenggelam di Dasar Laut dalam Waktu 90 Detik
Berita Terkini Lainnya
