Arteria Dahlan: Ada Mafia yang Berlindung di Balik Institusi Polri

Jakarta, IDN Times - Anggota komisi III DPR, Arteria Dahlan mengatakan tingkat kepercayaan publik terhadap Polri kini sudah berada di titik nadir. Padahal, Presiden Joko "Jokowi" Widodo telah mempercayakan berbagai penanganan isu kepada kepolisian. Mulai dari penanganan COVID-19, dana desa, penurunan harga minyak goreng hingga urusan sapi.

Maka, politikus PDI Perjuangan itu menyayangkan kepercayaan yang demikian besar lalu hancur karena perwira tinggi di kepolisian membunuh ajudannya sendiri.

"Malu kami Komisi III, saya sudah dua periode (duduk sebagai anggota DPR), yang kita perjuangkan dengan harga mahal yaitu TAP 6 dan TAP 7, kemarin akan menjadi keniscayaan. Kita yakin betul UU nomor 2 tahun 2002 akan membawa kemanfaatan sebagai amanah reformasi," ungkap Arteria ketika berbicara di rapat Komisi III dengan Kapolri pada Rabu, (24/8/2022) di Gedung DPR Senayan, Jakarta Pusat.

Ia juga menyebut, fokus publik bukan pada peristiwa pembunuhan Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J, namun karena ada mafia di tubuh Polri. "Ada mafia, kekuatan yang berlindung di balik institusi Polri yang menggunakan kewenangan institusi yang sakral dengan kerja-kerja yang menghalalkan berbagai cara," kata dia.

Selain itu, publik juga menyoroti adanya rekayasa dan skenario untuk menutupi pembunuhan. Ada pula isu relasi kuasa yang ikut menjadi salah satu pangkal masalah.

Di dalam rapat kerja tersebut, Arteria kembali menegaskan bahwa dalam kasus tewasnya Brigadir J, Komisi III tidak diam. "Kami cenderung dengan tone netral dalam kondisi apapun. Skenario Sambo, (komisi III bersikap) netral, skenario faktual kami juga netral," tutur Arteria.

Ia berdalih, sikap itu diambil karena tak ingin intervensi kerja polisi. Arteria berdalih ingin memberikan ruang dan waktu bagi Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo bekerja.

Ia juga membela diri lantaran dituduh bersikap diam menyikapi kematian Brigadir J. Menurutnya, hal itu lantaran DPR tak mau cepat berprasangka dan mengambil kesimpulan apapun.

"DPR rela dibully dan dibilang bodoh, dibilang terima uang. Walaupun harus diakui prank-prank tadi memang terasa janggal," katanya.

Rapat kerja Komisi III dan Kapolri kembali dilanjutkan pukul 13.45 usai sempat disetop sementara untuk makan siang dan salat.

Baca Juga: Komisi III Sentil Gaya Hidup Mewah Personel Polri yang Sering Dipamer