Bareskrim Pernah Minta 2 Eks Pengacara Bharada E Mundur, Tapi Ditolak
Kuasa Hukum Bharada E (pakai kacamata), Muhammad Burhanudin di kantor LPSK, Senin (8/8/2022). (IDN Times/Santi Dewi)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Mantan kuasa hukum Richard Eliezer atau Bharada E, Muhammad Burhanudin, mengaku terkejut ketika kuasa mereka selaku pengacara Bharada E tiba-tiba dicabut oleh Bareskrim Mabes Polri. Sebab, terakhir kali ia bertemu Richard di Bareskrim pada pekan lalu, hubungan dan komunikasi masih terjalin dengan baik. Lalu, tiba-tiba pada Jumat (12/8/2022), ia dan koleganya Deolipa Yumara dikabari tak lagi mewakili kepentingan Richard.
"Jadi, saya juga baru tahu dari media per hari ini, bahwa ada pencabutan (surat kuasa). Dengar-dengar ada juga surat ke kantor Olip (Deolipa) bahwa ada surat ke kantornya terkait pencabutan tersebut. Tapi, hubungan kami dengan Bharada E sangat bagus sekali," ungkap Burhanudin kepada media, Jumat (12/8/2022), di Jakarta.
Ia juga mengklarifikasi pernyataan Kabareskrim Komjen (Pol) Agus Andrianto yang menyebut, seolah-olah pihaknya mengklaim perubahan sikap Bharada E adalah berkat upaya pengacara. Menurut Burhanudin, pihaknya tak pernah menyampaikan itu kepada publik.
"Kami sama sekali tidak pernah mengklaim bahwa (pengakuan baru Bharada E) itu adalah kerja-kerja dari tim pengacara. Karena itu memang kerja-kerja dari tim bentukan khusus Pak Kapolri dan Bareskrim. Kami hanya menjembatani ke publik apa yang perlu dan tak perlu diketahui," katanya.
Ia pun menegaskan bahwa persepsi tersebut perlu diluruskan. Kerja penyidikan, kata Burhanudin, adalah upaya dari tim penyidik bukan pengacara.
Ini merupakan kali kedua Bharada E berganti pengacara. Deolipa dan Burhanudin mulai diberikan kuasa oleh Bareskrim untuk mewakili kepentingan Bharada E pada 6 Agustus 2022 lalu. Baru 4 hari bekerja, kuasa tersebut dicabut.
Mengapa Bareskrim mencabut secara sepihak kuasa untuk mewakili Bharada E?
1. Burhanudin dan Deolipa dampingi Bharada E kali terakhir pada 7 Agustus 2022
Deolipa Yumara, kuasa hukum Bharada Richard Eliezer yang kuasanya dicabut sepihak oleh Bareskrim Mabes Polri pada 10 Agustus 2022. (www.instagram.com/@deolipa_project)Lebih lanjut, Burhanudin mengisahkan, kali terakhir ia dan Deolipa memberikan pendampingan bagi Richard pada Minggu dini hari, 7 Agustus 2022. Mereka mendampingi Richard menyusun kesaksian baru dari Sabtu malam, 6 Agustus 2022 hingga keesokan harinya.
Pada momen itulah, Richard menarik kesaksian lamanya di BAP pertama. Kesaksian baru Richard tersebut yang akhirnya menyebabkan tim khusus bentukan Kapolri yakin dalang utama terbunuhnya Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J adalah Irjen (Pol) Ferdy Sambo.
"Ketika itu situasi nyaman sekali. Dia menulis di kertas kosong. Lalu, ia berdoa bersama kami. Saat itu, kami juga memberi penguatan (mental) dan semangat agar menulis yang sebenarnya, apa yang dialami dan dilihat kronologi dari tanggal 7-10 Juli 2022. Setelah itu, kami sudah tidak bertemu lagi," tutur Burhanudin.
Lalu, pada hari Senin keesokan harinya, Deolipa dan Burhanudin berinisiatif mengajukan perlindungan dan status justice collaborator ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
Baca Juga: Bharada E Sempat Diimingi Duit Rp1 Miliar Usai Eksekusi Brigadir J
2. Pada 10 Agustus, dua eks pengacara Bharada E diminta datang ke Bareskrim untuk mundur
Ilustrasi Gedung Mabes Polri (polri.go.id)Editor’s picks
Lebih lanjut, Burhanudin mengisahkan, sebelum terbit surat pencabutan kuasa, ia dan Deolipa dipanggil ke kantor Bareskrim pada 10 Agustus 2022 lalu. Keduanya dijanjikan bertemu dengan petinggi Bareskrim.
Mereka lalu diminta menunggu di ruangan kantor Bareskrim dari pukul 20.00 WIB hingga 02.00 dini hari. "Tetapi, saat ditemui kami diminta mundur menjadi pengacara Bharada E. Cara penyampaiannya sih baik. Tapi, kami menolak dengan tegas," kata dia.
Kepada petinggi di Bareskrim, Burhanudin mengatakan bahwa mendampingi Richard sudah menjadi tanggung jawab mereka. "Kok kami baru bekerja kurang dari 7 hari, tiba-tiba sudah diminta mundur. Kami ini bukan pengacara yang baru beracara selama satu atau dua hari. Kami sudah bekerja selama puluhan tahun dan ada tanggung jawab profesi di sini," ujarnya.
Ia pun mengingatkan pihak kepolisian bahwa pengacara juga adalah bagian dari Aparat Penegak Hukum (APH). Posisi pengacara dengan polisi, hakim, dan jaksa adalah sejajar.
"Kerja kami itu kan dilindungi oleh undang-undang. Walaupun negara yang memfasilitasi untuk memberi pendampingan. Proses hukum klien kami kan akan dikawal dan harus sesuai KUHP. Tetapi, bukan juga informasi yang benar dan fakta harus ditutupi dari publik," tutur dia lagi.
Senada dengan Deolipa, Burhanudin tak yakin bila Richard ingin ada penunjukkan pengacara baru. Ia yakin, dicabut surat kuasa ada kaitannya dengan pemanggilan ke Bareskrim dua hari lalu.
"Karena untuk bisa lepas dari kuasa hukum itu ada dua, pengacara yang bersangkutan mundur atau kuasa dicabut dari prinsipalnya," katanya.
3. Deolipa bakal tuntut fee Rp15 triliun ke Bareskrim secara perdata
Kuasa hukum Richard Eliezer yang baru (tengah), Deolipa Yumara tiba di kantor LPSK pada Senin, (8/8/2022). (IDN Times/Santi Dewi)Sementara, Deolipa juga tidak terima kuasa yang sudah diberikan lalu dicabut seenaknya. Ia kemudian menuntut agar diberikan fee senilai Rp15 triliun.
"Ini kan penunjukkan dari negara dari Bareskrim, tentunya saya minta fee saya dong. Saya akan minta jasa saya sebagai pengacara yang ditunjuk negara. Saya minta Rp15 triliun," ujar Deolipa ketika berbicara dalam wawancara khusus dengan IDN Times.
Bahkan, kata dia, jika nantinya fee itu dibayarkan maka akan digunakan untuk foya-foya.
Tapi, bila permintaannya itu tak dipenuhi, Deolipa mengancam akan menggugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Gugatan itu ditujukan kepada Presiden hingga Kapolri.
"Ya kan kita ditunjuk negara, negara kan kaya, Masak kami minta Rp15 triliun gak ada. Ya kalau gak ada (uangnya) kami gugat, catat aja. Kapolri akan kami gugat, semua kami gugat. Presiden, menteri, Kapolri, Wakapolri, semuanya kami gugat supaya kami dapat, sebagai pengacara secara perdata Rp15 triliun," tutur dia.
Baca Juga: [WANSUS] Ayah Brigadir J: Kami Tak Menyangka Ferdy Sambo Pembunuhnya
Berita Terkini Lainnya
