Bela Jokowi, PAN Sebut Tak Masalah Presiden Cawe-cawe di Pemilu 2024
Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi (www.dpr.go.id)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Partai Amanat Nasional (PAN) ikut angkat bicara soal pernyataan Presiden Joko "Jokowi" Widodo yang bakal tetap cawe-cawe dalam proses Pemilu 2024. Menurut PAN, Jokowi seharusnya tidak boleh bersikap netral dalam pemilu pada tahun depan.
Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi menyebut Jokowi seharusnya ikut terlibat dan bertanggung jawab agar pemilu 2024 berjalan secara langsung, umum, bersih, jujur, adil, aman dan bahagia. "PAN berharap Presiden Jokowi tidak boleh bersikap netral terhadap pemilu," ungkap Yoga di dalam keterangan tertulis pada Kamis (1/6/2023).
Langkah konkret Jokowi ikut cawe-cawe, kata Yoga, dengan mengajak KPU (Komisi Pemilihan Umum), Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai lembaga penyelenggara pemilu agar pesta demokrasi itu berjalan mandiri. "Selain itu, pemilu harus dijaga kualitas dan integritasnya agar bisa menjadi sarana kedaulatan bagi rakyat. Dengan begitu pemilu juga dapat berjalan secara demokratis," tutur dia.
PAN, kata Yoga, juga mengajak partai politik, masyarakat, lembaga pemantau pemilu dan kekuatan masyarakat sipil untuk menjaga agar pelaksanaan pemilu dapat berjalan lancar dan menjadi dasar legitimasi politik di pemerintahan mendatang. Ia juga menyebut langkah cawe-cawe yang dilakukan mantan Gubernur DKI Jakarta itu tak melanggar aturan di dalam UU nomor 7 tahun 2017 mengenai pemilu.
"Secara etis, tidak ada norma dan kepatutan yang dilanggar," katanya lagi.
1. PAN percaya Jokowi tidak akan lakukan penyimpangan kekuasaan
Potret Jokowi makan bersama Ketum Parpol Koalisi (dok. Sekretariat Presiden)Lebih lanjut, Yoga meyakini Jokowi tidak akan melakukan abuse of power atau penyimpangan kekuasaan dengan menggunakan fasilitas negara. Ia pun yakin mantan Wali Kota Solo itu tidak akan menggerakan institusi negara demi tujuan politik.
"Saya yakin hal tersebut tidak akan dilakukan oleh Presiden Jokowi," ujarnya.
Ia juga mempertanyakan sikap sejumlah pihak yang mengkritisi langkah Jokowi yang pernah mengundang sejumlah ketum parpol ke Istana. Menurutnya, hal tersebut sah-sah saja dilakukan oleh Jokowi. Apalagi, parpol yang diundang adalah partai yang berada di dalam koalisi pemerintah.
"Masak untuk berdiskusi dan tukar pikiran, dilarang sih? Jangan pakai politik baper dong. Hehehe.." tutur dia lagi.
Baca Juga: PAN: Tak Ada Pelanggaran Hukum Jokowi Ketemu Elite Parpol di Istana
2. UU Pemilu jelas mengatur capres diajukan oleh parpol, bukan presiden petahana
Editor’s picks
Presiden Jokowi tinjau panen raya padi di Kebumen, Jawa Tengah bareng Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, Kamis (9/3/2023) (dok. Sekretariat Presiden)Yoga juga menyebut bahwa sesuai UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, presiden tidak memiliki kewenangan untuk mencalonkan figur capres. "Hal itu menjadi hak konstitusional parpol yang lolos parliamentary treshold 4 persen di DPR RI. Semua bebas merdeka untuk maju dan dipilih di pilpres," kata dia.
Ia menegaskan tidak ada restriksi, penekanan atau intervensi penjegalan. Sementara, soal koalisi yang dilakukan oleh para parpol merupakan hal yang wajib dilakukan. Hal tersebut demi bisa memenuhi ketentuan presidential treshold (PT) 20 persen kursi DPR. Sebab, parpol atau kelompok parpol yang punya PT minimal 20 persen baru memenuhi kualifikasi untuk mengajukan capres.
"Sementara, PDIP bisa sendirian mengusung paslon karena ia telah memenuhi ketentuan PT 20 persen. Sedangkan, partai lainnya mesti berkoalisi," ujarnya lagi.
Yoga menduga ada upaya dari pihak-pihak tertentu yang ingin membentuk opini pembunuhan karakter terhadap Jokowi dengan mengatasnamakan demokrasi. Hal itu, kata dia, tidak terlepas dari tingkat kepuasan publik terhada pemerintah yang masih berada di angka 74,5 persen.
"Jangan-jangan ada rasa kekhawatiran dari kelompok antitesa presiden. Karena dengan hasil survei tingkat kepuasan publik yang masih tinggi dapat berpengaruh secara elektoral akibat Jokowi effect," tutur dia.
3. Jokowi jadi presiden pertama yang sampaikan ke publik bakal cawe-cawe dalam pemilu selanjutnya
Direktur Eksekutif Parameter Politik, Adi Prayitno (Istimewa)Sementara, menurut Direktur Eksekutif Parameter Politik, Adi Prayitno, Presiden Joko "Jokowi" Widodo menjadi pemimpin pertama yang menyampaikan secara terbuka ke publik bahwa ia memang cawe-cawe dalam pemilu 2024. Adi mengatakan sesungguhnya presiden sebelumnya juga cawe-cawe. Namun, tidak disampaikan secara blak-blakan ke ruang publik.
Meski begitu, Adi tetap berpendapat, Jokowi tidak seharusnya menyampaikan preferensi politiknya ke ruang publik. "Kalau kita bicara tentang suatu hal yang substantif dan ideal, mestinya presiden itu tak boleh ngomong cawe-cawe, gak boleh memberikan endorsemen secara terbuka. Beliau juga tidak boleh mengekspose pilihan politiknya kepada publik," kata dia di program Total Politik pada 31 Mei 2023 lalu.
Menurutnya, meski tidak disampaikan secara terbuka, Jokowi tentu memiliki preferensi politik. Apalagi, ia masih tercatat sebagai kader PDI Perjuangan.
"Pasti dia diminta untuk memenangkan Ganjar Pranowo dan PDIP," ujarnya.
Tetapi, Adi mengingatkan bila dukungannya sudah terlampau berlebihan maka akan timbul rasa ketidaknyamanan. "Andai dukungan politik Jokowi tidak disampaikan secara terbuka, gak ada persoalan. Emangnya SBY tidak cawe-cawe? Emangnya SBY tidak dukung Demokrat untuk melipat gandakan kenaikan elektabilitasnya? Pasti cawe-cawe, cuma gak disampaikan pada publik saja," tutur dia lagi.
Baca Juga: Istana Jelaskan soal Jokowi Cawe-cawe demi Kepentingan Bangsa
Topik:
Berita Terkini Lainnya
