Comscore Tracker

BKN: Ratusan CPNS yang Pilih Mengundurkan Diri Bakal Kena Sanksi

CPNS yang pilih mundur dianggap telah merugikan negara

Jakarta, IDN Times - Ratusan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang telah dinyatakan lolos seleksi pada tahun 2021 ternyata memilih mengundurkan diri. Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), per pekan lalu, total sementara ada 105 CPNS yang memilih mundur. 

Kepala Biro Hukum, Humas dan Kerja Sama BKN, Satya Pratama mengatakan apa yang dilakukan oleh ratusan CPNS itu telah merugikan negara. Sebab, selama proses seleksi, semua biaya yang ada ditanggung oleh negara. Setelah dinyatakan lolos, mereka malah memilih mengundurkan diri. 

"Pasalnya, formasi instansi yang seharusnya sudah terisi kan sekarang jadi kosong. Belum lagi biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah saat penerimaan CPNS cukup besar," ujar Satya kepada IDN Times melalui pesan pendek pada Kamis, (26/5/2022). 

Ia menjelaskan alasan ratusan CPNS itu memilih mundur beragam. Mulai dari tidak mencari informasi secara lengkap saat memilih formasi jabatan hingga nominal gaji. 

"Ada yang beralasan karena gaji dan tunjangan kecil. Ada pula yang mengaku kehilangan motivasi," kata dia. 

Ia menambahkan bagi ratusan CPNS yang memilih mundur di saat telah lolos proses seleksi akan dijatuhi sanksi. Apa saja sanksi yang bakal diberikan kepada ratusan CPNS itu?

1. Sanksi yang bakal diberikan berupa denda dari Rp50 juta hingga Rp100 juta

BKN: Ratusan CPNS yang Pilih Mengundurkan Diri Bakal Kena SanksiIlustrasi tes sistem CAT seleksi CPNS. (ANTARA FOTO/Harviyan Perdana Putra)

Satya menjelaskan sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB nomor 27 tahun 2021 pasal 54 ayat 2, maka pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah disetujui bakal mendapat Nomor Identitas PNS (NIP), akan dikenai sanksi saat memutuskan mundur. Sanksi yang diberikan mulai dari larangan untuk melamar ASN pada periode berikutnya hingga denda. 

Satya mengatakan nominal denda yang diberlakukan berbeda-beda di setiap instansi. Bagi yang mundur dari CPNS di Kementerian Luar Negeri maka harus membayar sanksi denda senilai Rp50 juta. Sementara, bagi CPNS yang telah diterima di Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN) lalu mundur, maka sanksi yang bakal dikenakan yakni denda Rp35 juta. 

"Bagi CPNS yang telah diterima di Badan Intelijen Negara (BIN) sesuai dengan pengumuman nomor Peng-11/XI/2019, maka denda sebagai penerimaan bukan pajak yang bakal diberlakukan bagi pelamar yaitu denda Rp25 juta bagi CPNS yang dinyatakan lulus dan mengundurkan diri. Denda Rp50 juta bagi pelamar yang telah diangkat sebagai CPNS lalu mengundurkan diri," tutur Satya memaparkan. 

Sementara, bagi pelamar yang telah diangkat menjadi CPNS dan sudah mengikuti diklat intelijen tingkat dasar dan diklat lainnya lalu memilih mundur, maka mereka dikenakan denda Rp100 juta. 

Baca Juga: BKN: Tak Pernah Ada Perekrutan CPNS Lewat Jalur Prestasi Tanpa Tes

2. Data sementara soal sebaran CPNS yang memilih mundur di instansi atau kementerian

BKN: Ratusan CPNS yang Pilih Mengundurkan Diri Bakal Kena SanksiIlustrasi PNS (korpri.id)

Sementara, berikut adalah daftar sementara mengenai sebaran pelamar yang memilih mundur usai lolos seleksi hingga di tahap akhir:

  1. Kementerian Koordinator Bidang Investasi dan Kemaritiman: 1 orang
  2. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN): 1 orang
  3. Kementerian Hukum dan HAM: 2 orang
  4. Kemenhub: 11 orang
  5. Kementerian Kesehatan (Kemenkes): 2 orang
  6. BIN: 1 orang
  7. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT): 1 orang
  8. Pemerintah Kabupaten Bantul: 1 orang
  9. Pemerintah Kabupaten Magelang: 1 orang
  10. Pemerintah Provinsi Jawa Timur: 5 orang
  11. Pemerintah Kabupaten Gresik: 2 orang
  12. Pemerintah Kabupaten Bangkalan: 1 orang
  13. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi: 1 orang
  14. Pemerintah Kabupaten Jember: 2 orang
  15. Pemerintah Kabupaten Lamongan: 1 orang
  16. Pemerintah Kota Blitar: 1 orang
  17. Pemerintah Kabupaten Bogor: 4 orang
  18. Pemerintah Kabupaten Bekasi: 1 orang
  19. Pemerintah Kabupaten Garut: 2 orang
  20. Pemerintah Kabupaten Kuningan: 1 orang
  21. Pemerintah Kabupaten Indramayu: 2 orang
  22. Pemerintah Kabupaten Majalengka: 6 orang
  23. Pemerintah Kabupaten Pangandaran: 1 orang
  24. Pemerintah Kabupaten Pandeglang: 3 orang
  25. Pemerintah Kota Serang: 2 orang
  26. Pemerintah Kabupaten Poso: 2 orang
  27. Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong: 1 orang
  28. Pemerintah Kabupaten Sigi: 1 orang
  29. Pemerintah Kabupaten Morowali Utara: 1 orang
  30. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar: 1 orang
  31. Pemerintah Kabupaten Muna: 1 orang
  32. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara: 1 orang
  33. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang: 1 orang
  34. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur: 1 orang
  35. Pemerintah Kabupaten Pesawaran: 1 orang
  36. Pemerintah Kabupaten Landak: 2 orang
  37. Pemerintah Kabupaten Banyuasin: 2 orang
  38. Pemerintah Kabupaten Belitung: 1 orang
  39. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat: 1 orang
  40. Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau: 2 orang
  41. Pemerintah Kabupaten Tapin: 1 orang
  42. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan: 1 orang
  43. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara: 4 orang
  44. Pemerintah Kabupaten Berau: 1 orang
  45. Pemerintah Kabupaten Lombok Utara: 1 orang
  46. Pemerintah Kabupaten Belu: 1 orang
  47. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe: 1 orang
  48. Pemerintah Kota Tomohon: 1 orang
  49. Pemerintah Kabupaten Bone Bolango: 1 orang
  50. Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu: 1 orang
  51. Pemerintah Kota Tidore Kepulauan: 1 orang
  52. Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu: 1 orang
  53. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat: 6 orang
  54. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai: 1 orang
  55. Pemerintah Kabupaten Bintan: 4 orang
  56. Pemerintah Kabupaten Karimun: 2 orang
  57. Pemerintah Kabupaten Natuna: 1 orang 
  58. Pemerintah Kota Subulussalam: 1 orang

3. Daftar 10 instansi yang paling banyak diminati calon ASN pada 2021

BKN: Ratusan CPNS yang Pilih Mengundurkan Diri Bakal Kena SanksiIlustrasi ASN (ANTARA FOTO/Teguh Prihatna)

Sementara, berdasarkan data dari laman resmi Facebook BKN, berikut 10 instansi yang saat ini diminati oleh pelamar seleksi ASN 2021:

1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (153.455)
2. Kementerian Perhubungan (44.041)
3. Kejaksaan Agung (43.421)
4. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (13.941)
5. Pemerintah Provinsi Jawa Barat (13.372)
6. Pemerintah Provinsi Jawa Timur (12.511)
7. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (9.874)
8. Kementerian Kesehatan (8.752)
9. Kementerian Pertanian (8.264)
10. Pemerintah Kab. Bandung (8.224)

Plt Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama BKN, Paryono menduga instansi tertentu lebih banyak diminati dibandingkan instansi lainnya karena adanya formasi untuk lulusan SMA atau sederajat. "Atau bisa juga karena kesejahteraan. Tetapi, ini baru sebatas dugaan lho ya," ujar Paryono melalui telepon pada 2021 lalu. 

Baca Juga: Ini 10 Instansi yang Paling Diminati Pelamar Saat Seleksi CPNS 2021

Topic:

  • Rendra Saputra

Berita Terkini Lainnya