Buntut Marahi Staf Risma, Bupati Alor Ditegur Keras Gubernur NTT
Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Viktor B. Laiskodat (ANTARA FOTO/Dokumentasi Pemprov NTT)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Viktor Laiskodat menegur keras Bupati Alor, Amon Djobo. Teguran tersebut merupakan buntut dari sikap Amon yang sempat memarahi dan mengusir staf Kementerian Sosial pada April lalu.
Amon kesal karena bantuan bagi korban Siklon Seroja justru disalurkan oleh Menteri Sosial Tri Rismaharini melalui DPRD dan bukan pemerintah kabupaten. Sikap Amon yang geram terhadap dua staf Kementerian Sosial kemudian direkam video dan menjadi viral.
"Gubernur NTT sudah memanggil yang bersangkutan ke Kupang dan menegur dengan keras terhadap Bupati Alor, Amon Djobo untuk tidak lagi mengatai siapa pun dengan kata-kata yang tidak patut disampaikan oleh seorang pejabat pemerintahan," ujar Kepala Biro Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Provinsi NTT, Marius Ardu Jelamu seperti dikutip dari kantor berita ANTARA pada Minggu (20/6/2021).
Ia menjelaskan teguran disampaikan secara lisan kepada Bupati Amon. Viktor juga meminta agar Bupati Amon tak mengulangi perbuatannya tersebut. Ia menilai tak seharusnya sikap seperti itu ditunjukkan oleh seorang pejabat pemerintahan.
Lalu, bagaimana nasib laporan yang disampaikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Alor mengenai sikap Amon ke Bareskrim Mabes Polri?
Baca Juga: Bupati Alor Ngamuk soal Bantuan, Risma: Pokoknya Warga Gak Kelaparan!
1. Pemprov NTT berharap Ketua DPRD tak perlu laporkan Bupati Alor ke polisi
Bupati Alor, Amon Djobo, ketika membuka fasilitas pantai mall di Kabupaten Alor (www.instagram.com/@disparalor)Gara-gara peristiwa Bupati Alor yang memarahi dua staf Kemensos, peristiwa itu berpotensi menjadi isu hukum. Sebab, Ketua DPRD Kabupaten Alor, Enny Anggrek pada Kamis, 17 Juni 2021 melaporkan Amon ke Bareskrim Mabes Polri. Ia juga membawa sejumlah barang bukti untuk diserahkan ke penyidik, termasuk rekaman video Bupati Alor yang telah viral di media sosial.
Sementara, Gubernur Viktor berharap Enny bisa mencabut laporannya. "Kami berharap laporan Ketua DPRD Kabupaten Alor itu bisa ditinjau kembali dan menyelesaikannya secara kekeluargaan," ujar Marius.
Menurut dia, Bupati Amon dalam kondisi stres karena menghadapi bencana siklon Seroja yang meluluh lantakan Kabupaten Alor.
Baca Juga: Viral, Bupati Alor Amon Djobo Marahi Staf Risma soal Bansos Lewat DPRD
2. PDI Perjuangan cabut dukungan bagi Bupati Amon
Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto. (ANTARA FOTO/Reno Esnir)Editor’s picks
Perkara sikap Bupati Amon yang memarahi dua staf Kemensos berbuntut panjang. PDI Perjuangan memutuskan untuk menarik dukungan dari Bupati Amon.
Pencabutan rekomendasi itu tertuang dalam sepucuk surat bernomor 2922/IN/DPP/VI/2021 yang diteken oleh Ketua DPP PDIP bidang Kehormatan Partai Komarudin Watubun serta Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto pada 2 Juni 2021 lalu.
"DPP PDIP mencabut rekomendasi dan dukungan kepada Bupati dan Wakil Bupati Alor, pasangan Amon Djobo dan Imran Duru, mempertimbangkan bahwa Bupati bukan kader PDIP sehingga tidak dapat dilakukan pemecatan," demikian petikan salah satu poin dalam surat itu.
Amon pun menyesalkan pencabutan dukungan tersebut. Meski ia mengatakan hal tersebut merupakan hak dari PDI Perjuangan.
"Itu sah-sah saja, itu hak PDIP. Namun saya sangat menyesalkan hal tersebut," kata Amon.
Ia tak menyangka PDIP akan terpengaruh oleh rekaman video yang sebenarnya diunggah tidak secara utuh. Video itu hanya diambil saat dirinya memarahi staf Kemensos. Ia mengaku, dalam video viral itu, dirinya sama sekali tak pernah menyebutkan PDIP.
Ia mengaku sebenarnya kasus memarahi staf Kemensos dan menyebut Menteri Sosial itu terjadi pada April lalu. Bahkan, ia sudah menyampaikan permintaan maaf secara langsung kepada Mensos saat ke Alor beberapa waktu lalu.
3. Bupati Amon marah ke Mensos Risma karena bantuan PKH diberikan melalui DPRD
Menteri Sosial Tri Rismaharini (Instagram.com/tri.rismaharini)Di dalam video berdurasi 3 menit 9 detik yang viral di media sosial, terlihat Amon kesal lantaran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Kemensos yang disalurkan ke wilayahnya melalui DPRD, bukan melalui dinas terkait di Pemkab Alor.
Amon juga menuding ada unsur politik dalam pembagian bantuan PKH melalui DPRD. Ia menyebut Risma tidak mengetahui teknis penanganan bantuan sampai ke masyarakat bawah.
"Jangan pakai politik yang seperti itu, dia (Risma) tidak tahu proses bantuan pola penanganan, teknis penanganan bantuan ini sampai di bawah. Mulutnya lebih cepat dari pikiran, pejabat apa model begitu, Menteri model apa model begitu," ujar Amon seperti terekam di video tersebut.
Amon juga sempat meminta kepada dua staf Risma itu agar segera meninggalkan Kabupaten Alor.
Baca Juga: Risma: Saya Sudah Sempat Datangi Bupati Alor Tapi Tidak Disapa
Berita Terkini Lainnya
