Cegah Mafia Pembelian Alutsista, Prabowo Nego Langsung Negara Lain
(Menhan Prabowo Subianto ketika bertemu Presiden Erdogan) Dokumentasi Humas Kemenhan
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengklaim tengah berupaya bersih-bersih di kementeriannya, agar tidak ada lagi praktik mafia dalam pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista).
Salah satu caranya dengan terbang langsung ke negara produsen alutsista, dan bernegosiasi langsung mewakili pemerintah. Prabowo enggan menggunakan pihak ketiga di Tanah Air untuk melakukan hal tersebut.
"Saya ingin tahu harga yang sebenarnya (alutsista) itu berapa sih," ungkap Prabowo ketika berbicara dalam program Deddy Corbuzier di kanal YouTube, Minggu, 13 Juni 2021.
Cara lainnya mencegah praktik mafia dalam pembelian alutsista yaitu menggandeng beberapa instansi seperti Kejaksaan, Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pengawasan dan Keuangan Pembangunanan (BPKP), untuk memeriksa kontrak pembelian alutsista sebelum dokumen tersebut efektif dan dilakukan pengiriman.
"Kan kontrak (pembelian alutsista) itu ada beberapa tahapan, ada tahap awal, ada beberapa kondisi yang harus dipenuhi, termasuk kondisi keuangan," kata Prabowo.
Diplomasi Prabowo untuk pembelian alutsista terlihat dari getolnya mantan Danjen Kopassus itu bepergian ke luar negeri. Peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Muhammad Haripin mengatakan, sejak dilantik sebagai Menhan pada Oktober 2019, Prabowo setidaknya sudah berkunjung ke 14 negara. Ia tercatat lima kali bertamu ke Turki dan tiga kali ke Rusia.
Apakah cara ini bisa mencegah potensi praktik korupsi dalam pembelian alutsista?
1. Prabowo tak membantah mark up anggaran dalam pembelian alutsista sering terjadi
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (ANTARA FOTO/Aprilianto Akbar)Dalam program itu, Prabowo pun tak membantah praktik mark up dalam pembelian alutsista sering terjadi. Bahkan, ia seolah memberikan pernyataan hal tersebut sudah jamak terjadi.
"Semua anggaran pemerintah itu kan potensi untuk mark up dan sebagainya (sering terjadi). Kita sudah tahulah, kan kita sudah lama jadi orang Indonesia," ungkap Prabowo.
"Gak usah munafik (dengan bilang tak ada mark up)," katanya, lagi.
Bahkan, Prabowo menyebut terang-terangan mark up harga alutsista terlalu mencolok dan mencapai 600 persen dari harga semula, ia enggan tanda tangan kontrak pembeliannya. Dia mengklaim sampai melapor ke presiden terkait hal tersebut.
"Gue gak mau deh kalau yang udah gila-gilaan mark up-nya. Gue takut dikutuk oleh generasi selanjutnya," kata dia.
Prabowo memahami produsen alutsista dan agennya ingin mencari keuntungan dari transaksi tersebut. Tetapi, keuntungan yang ditetapkan semestinya masuk akal sehat.
"Jangan gila-gilaan (juga cari keuntungannya)," ujarnya.
Baca Juga: Ini Lho Alasan Prabowo Subianto Mau Jadi Menhan di Kabinet Jokowi
2. Presiden Jokowi minta road map pembelian alutsista dan pertahanan 25 tahun ke Menhan Prabowo
Editor’s picks
Jokowi dan Prabowo (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)Dalam siniar itu, Prabowo menceritakan awal mula ia ingin membeli alutsista hingga muncul anggaran dengan nilai fantastis, Rp1.760 triliun. Ia menjelaskan kebijakan tersebut diambil untuk menerjemahkan instruksi Presiden Jokowi saat berbicara pada 2019.
"Pak Menhan, saya ingin suatu master plan, grand design. Saya minta (master plan) selama 15-25 tahun. Jangan dicicil (setiap tahun). Saya minta perencanaan utuh dan laksanakan," kata Prabowo menirukan kalimat Jokowi dua tahun lalu.
Ketua Umum Partai Gerindra itu mengakui rencana modernisasi alutsista tersebut sempat tertunda, lantaran terjadi pandemik COVID-19. Anggaran yang dapat digunakan untuk pembelian alutsista harus dialihkan untuk mengatasi pandemik.
"Memang saya akui (rencana modernisasi alutsista) tertunda. Jadi, saya menata dan menyiapkan rencana sesuai dengan instruksi Beliau," ujar Prabowo.
Rencana itu kemudian dituangkan dalam bentuk rencana induk yang dokumennya kemudian bocor ke publik. Anggaran jumbo pembelian alutsista itu menjadi sorotan, lantaran rencananya akan didanai dengan pinjaman dari luar negeri. Nominal anggaran Rp1.760 triliun itu pun direncanakan harus habis pada 2024.
Kemhan sempat membantah rencana pembelian alutsista menggunakan pinjaman luar negeri itu, dijanjikan tak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Itu kan seharusnya dokumen yang bersifat rahasia, tapi malah dikeluarkan. Padahal, belum ada keputusan," kata Prabowo.
Prabowo mengklaim polemik pembelian alutsista yang kini terjadi malah bisa dimanfaatkan negara asing. "Ini yang sebenarnya tidak kita sadari, bahwa banyak negara yang tidak suka Indonesia itu menjadi negara yang aman dan kuat," tutur dia.
3. Koalisi masyarakat sipil tolak rencana Kemhan modernisasi alutsista dengan anggaran jumbo
Ilustrasi alutsista (tank). (IDN Times/Aditya Pratama)Sementara, rencana pembelian alutsista dengan anggaran jumbo di tengah pandemik menurut Koalisi Masyarakat Sipil kurang berempati kepada situasi publik. Apalagi, warga tengah berupaya bertahan dari pandemik COVID-19.
"Di tengah kondisi pandemik akibat penyebaran virus corona yang telah mengakibatkan kesulitan ekonomi di banyak negara, termasuk Indonesia, anggaran sebesar Rp1.700 triliun untuk sektor pertahanan tentu akan semakin membebani masyarakat," demikian pernyataan tertulis dari Koalisi Masyarakat Sipil pada 3 Juni 2021.
Selain itu, menurut mereka, anggaran yang bersumber dari pinjaman luar negeri malah akan membuat utang Indonesia semakin besar. Padahal, kondisi utang luar negeri saat ini sudah memprihatinkan.
"Per Maret 2021 saja, utang luar negeri Indonesia sudah menembus angka Rp6.445,07 triliun. Bila ditambah dengan utang baru sebesar Rp1.700 triliun untuk sektor pertahanan, maka hal ini akan semakin membebani masyarakat," tutur mereka.
Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari beberapa LSM tersebut juga menyoroti pernyataan Kemhan, mengenai rencana pembelian alutsista menggunakan utang luar negeri tak akan membebani APBN, adalah pola pikir sesat dan dapat menimbulkan masalah. Koalisi sepakat alutsista harus dimodernisasi untuk memperkuat pertahanan Indonesia tapi harus bertahap.
"Tetapi, upaya peningkatan tersebut perlu dilakukan secara bertahap, mulai dari jangka pendek, menengah, dan jangka panjang," kata mereka.
Baca Juga: Kompak, Ini Quote Menarik Nadiem dan Prabowo Saat Mulai Jadi Menteri
Berita Terkini Lainnya
