Comscore Tracker

Cerita Eks Irjen Kemenag: Praktik Jual Beli Sudah ke Tingkat Madrasah

M. Jasin menyebut di Kemenag sudah krisis integritas

Jakarta, IDN Times - Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2007-2011, Mochammad Jasin ikut angkat bicara mengenai situasi yang terjadi di dalam Kementerian Agama. Menurut Jasin, praktik jual beli jabatan di Kemenag sudah lama terjadi. Dari mana ia tahu? Sebelumnya, Jasin pernah duduk di sana sebagai Inspektur Jenderal di Kemenag selama 4,5 tahun. 

Berbicara di program Indonesia Lawyers Club yang tayang di tvOne pada Selasa malam (19/3), Jasin mengaku semula tak pernah melamar ke Kemenag. Saat masa jabatannya di KPK akan berakhir, Jasin melamar untuk menjadi Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) akhir tahun 2011 lalu. Ia sudah lolos hingga ke tahap final. Namun, saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tahu, Jasin justru disarankan untuk dijadikan Irjen di Kemenag. 

"Kata Pak SBY, Pak Jasin cocok di pengawasan di Kementerian Agama karena di sana banyak korupsinya," ujar Jasin menirukan kalimat Dipo Alam yang ketika itu masih menjabat sebagai Sekretaris Negara. 

Ketika itu di Kemenag sedang terjadi praktik kasus korupsi pengadaan Al-Quran. Jasin pun diminta untuk membenahi salah satunya terkait pengadaan ibadah haji. 

Terkait praktik jual beli jabatan, Jasin mengaku sudah mendengar hal itu terjadi ketika ia hendak mundur dari Kemenag. Tapi, saat itu jabatan yang diinginkan belum dibanderol dengan harga tertentu.

Ia bercerita mundur dari institusi tersebut, karena sempat membuat marah para pegawai di Kemenag. Bahkan, sempat dicap "membakar lumbung sendiri". Apa yang menyebabkan ia dilabeli demikian? 

1. M. Jasin sempat membuat aturan supaya KUA dilarang menerima uang usai menikahkan pengantin

Cerita Eks Irjen Kemenag: Praktik Jual Beli Sudah ke Tingkat Madrasah(Kementerian Agama) IDN Times/Santi Dewi

Salah satu hal yang menyebabkan Jasin dibenci di Kemenag ketika ia merilis larangan agar Kantor Urusan Agama (KUA) tak menerima uang dari pasangan yang hendak menikah. Penerimaan itu, kata Jasin, sama saja dengan gratifikasi. 

"Itu rame itu, semua KUA disebut memusuhi Pak Jasin. Kalau Pak Jasin di Kementerian Agama disebut Pak Jasin Lempoh, kalau di Sulawesi Selatan, Gubernurnya Pak Yasin Limpo. Saking geramnya ke saya," tutur Jasin semalam. 

Padahal, menurut dia, apa yang dilakukannya hanya membenahi. Akhirnya, keluarlah Peraturan Pemerintah (PP) nomor 43 tahun 2014 yang mengatur biaya nikah yang resmi. Merujuk ke aturan tersebut, biaya yang harus dibayarkan oleh calon pengantin mencapai Rp600 ribu. Dana itu langsung disetor ke kas negara dan diterima sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). 

Baca Juga: Bantah Ada Jual Beli Jabatan, Kemenag Sebut Seleksi Sesuai Prosedur

2. Jasin sempat terkejut sebab usai lengser ia mengetahui pejabat yang dikenai hukuman disiplin malah naik jabatan

Cerita Eks Irjen Kemenag: Praktik Jual Beli Sudah ke Tingkat Madrasah(Dua pejabat Kementerian Agama ditahan oleh penyidik KPK) ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

Jasin mengatakan praktik jual beli jabatan di era ia masih menjabat sebagai Irjen belum marak. Praktik itu marak terjadi setelah ia lengser dari Irjen di Kemenag. Itu terjadi sekitar tahun 2016. 

Saat itu, ia mengaku terkejut saat tahu ada beberapa nama pejabat di Kemenag yang sudah dikenai hukuman disiplin tetapi malah diangkat ke jabatan lebih tinggi. 

"Padahal, sanksi ke pejabat itu sudah dirapatkan di baperjakat dan diputuskan tidak bisa diangkat ke posisi tertentu. Tetapi, pejabat yang bersangkutan malah diangkat ke posisi strategis di Kemenag pusat," kata Jasin lagi. 

Jumlahnya, kata dia, tidak hanya satu. Ada beberapa orang. Di situlah, Jasin merasa janggal. Sebab, apabila seseorang sudah dijatuhi hukuman disiplin, ia tidak bisa mendaftar untuk seleksi administrasi di jabatan lebih tinggi. 

"Lha, kok ini bisa? Malah ketika tes, ia dimenangkan," katanya. 

3. Usai tak lagi di Kemenag, Jasin mendengar jabatan diperjual belikan dengan tarif tertentu

Cerita Eks Irjen Kemenag: Praktik Jual Beli Sudah ke Tingkat Madrasah(Ilustrasi uang) IDN Times/Sukma Shakti

Jasin mengaku lebih terkejut karena ketika ia lengser pada akhir 2016, praktik menawarkan jabatan di Kemenag sudah menggunakan tarif tertentu. Bahkan, praktik meminta tarif tertentu itu sudah dilakukan secara terbuka.

Karena geram, ada beberapa rekan Jasin yang kemudian malah melapor ke dia. Bahkan, ada rekannya yang mengajar di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang dimintai uang sebesar Rp5 miliar ketika hendak melamar satu posisi di Kemenag. 

Jasin pun menyarankan agar rekannya yang menjabat sebagai Wakil Rektor UIN itu melapor ke KPK. 

"Ia mengaku siap untuk dipanggil dan bersaksi ke KPK. Saya juga sudah menyampaikan nomor ponselnya ke KPK," kata dia. 

4. Jasin menilai sudah terjadi krisis integritas di Kemenag

Cerita Eks Irjen Kemenag: Praktik Jual Beli Sudah ke Tingkat Madrasah(Kementerian Agama) IDN Times/Santi Dewi

Di dalam program Indonesia Lawyers Club juga, Jasin secara blak-blakan menyebut sudah terjadi krisis integritas di Kementerian Agama. Tingkat kepatuhan terhadap aturan sangat rendah. Ia pun meragukan proses seleksi pegawai untuk ditempatkan di posisi tertentu sudah sesuai prosedur. 

"Sekarang, saya tanya SOP yang mana yang digunakan?," kata dia lagi. 

Toh, pada faktanya, pegawai yang sudah dikenai hukuman disiplin masih bisa diangkat ke jabatan yang lebih tinggi. Padahal, kata Jasin, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 53 tahun 2010, pegawai yang pernah dijatuhi hukuman disiplin sudah tidak bisa lagi diangkat. 

"Kalau mengangkat orang yang cacat, maka secara integritas lembaga itu bisa rusak. Jadi, kalau memberikan amanah, carilah orang yang tepat, sehingga Kementerian Agama bisa jadi penegak moral bangsa," tutur dia.

5. Praktik jual beli jabatan terjadi hingga ke tingkat madrasah

Cerita Eks Irjen Kemenag: Praktik Jual Beli Sudah ke Tingkat MadrasahIDN Times/Sukma Shakti

Jasin menjelaskan usai ia tak lagi di Kementerian Agama, pengawasan menjadi lebih lemah. Lantaran posisi Irjen masih kosong, maka dirangkap oleh Sekretaris Jenderal. Akhirnya, praktik penyimpangan yang terjadi semakin tidak terpantau. 

Salah satunya, praktik pungutan untuk naik ke jabatan lebih tinggi tidak hanya terjadi di Kanwil provinsi, namun sudah merebak hingga ke madrasah. 

"Sampai untuk posisi menjadi kepala madrasah saja ditargetkan harganya Rp10 juta. Ini data valid, karena kami melakukan hukuman disiplin di daerah Majalengka," kata Jasin yang membuat publik terkejut. 

Baca Juga: Ada Uang Ratusan Juta di Ruang Kerja Lukman Hakim, Ini Respons Kemenag

Topic:

  • Santi Dewi

JADWAL SALAT & IMSAK

23
MEI
2019
18 Ramadan 1440 H
Imsak

04.26

Subuh

04.36

Zuhur

11.53

Asar

15.14

Magrib

17.47

Isya

19.00

#MILLENNIALSMEMILIH

Versi: 23 May 2019 09:45:05

Progress: 765.325 dari 813.350 TPS (94.09541%)

Just For You